Templates by BIGtheme NET
Home / Opini / Kehampaan dalam Unjuk Kekuatan

Kehampaan dalam Unjuk Kekuatan

 

Ilustrasi tirani

“Saat perang melanda, pemerintah sulit dikontrol. Akibatnya penyelewengan politik mudah dilakukan. Namun meski pemerintah dapat dikontrol secara aktif dalam masa stabilitas pascaperang, penyelewengan masih pula terjadi. Tindakan sewenang-wenang tersebut tidak akan pernah direspons dengan cara yang seragam. Ada yang akan mengkritik lewat media, menulis surat, sampai angkat senjata. Karenanya kita tidak bisa serta-merta menuduh gerakan pemberontak bersenjata yang lahir setelah perang memiliki niat jahat untuk merusak perdamaian”.

Oleh: Bisma Yadhi Putra, SIP

Tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, juga rumah-rumah yang dibakar komplotan bersenjata. Lantas apakah dengan tiadanya kengerian-kengerian tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat tengah menikmati ketenteraman sejati?

Akan muncul reaksi keras terhadap penyelewengan stabilitas yang dilakukan oleh mereka yang menomorduakan kepentingan umum. Perdamaian selalu menumbuhkan harapan setiap orang. Ini bisa terjadi secara pesat. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana perasaan seseorang yang baru saja keluar dari gerbang penjara; kebahagiaan, semangat, dan rencana baiknya untuk masa depan tumbuh berkali-kali lipat. Yang mengacaukan kebahagiaan itu pasti akan ditentang. Tak peduli jika pelakunya adalah pemerintah yang dijalankan oleh mantan pemberontak.

Ruang sosial yang tidak lagi berisi teror-teror perang bisa saja masih dihuni orang-orang yang frustrasi karena tertekan masalah keuangan. Keadaan psikologis mereka tidak sepenuhnya berbeda dengan kondisi saat kekacauan melanda. Sambil menanggung kondisi ekonomi tidak menyenangkan, mereka justru mengamati perilaku elite yang lebih fokus pada upaya penyejahteraan diri dan orang-orang di sekelilingnya saja. Tatkala kondisi tidak menyenangkan seperti itu diderita sekelompok orang yang sebelumnya juga pernah ikut memberontak, maka dengan sisa kekuatan atau sumber daya yang dimiliki seperti alat komunikasi, senjata, kemampuan menembak, pengetahuan taktik perang, atau penguasaan wilayah, pemberontakan bisa dinyalakan kembali.

Pemberontakan itu hanya akan menghasilkan gangguan sosial yang lebih kecil dari perang apabila anggota dan lingkup pergerakannya (cukup) terbatas. Kelompok pemberontak akan mencari akses ke media untuk menyatakan keberadaannya, memberitahu siapa saja bahwa mereka memiliki senjata dan dalam posisi siap tempur. Dalam publikasi diri tersebut pasti disampaikan teror-teror yang akan dan pernah dilakukan. Itulah unjuk kekuatan. Namun upaya tersebut bisa tak berarti apa-apa ketika tidak ada tindakan-tindakan efektif untuk mendesak musuh agar memenuhi keseluruhan atau beberapa tuntutan saja.

Pemberontakan bersenjata yang memang sengaja tidak menargetkan penguasaan wilayah tertentu tak akan menjadi ancaman bagi kekuasaan. Lingkaran utama kekuasaan pun tak akan tersentuh. Jika penguasaan desa atau distrik tidak masuk strategi pemberontakan, niscaya pemerintah yang berpusat di ibu kota sama sekali tak terganggu keamanannya. Kekuasaan memiliki lingkaran inti. Menyentuh lingkaran itu berarti menghadirkan ancaman yang begitu dekat bagi orang-orang di dalamnya. Lingkaran inti itu mencakup beberapa tempat seperti kantor, rumah dinas dan pribadi, hingga lokasi-lokasi rekreasi seperti lapangan golf, hotel, atau perkotaan. Dapat dikatakan ia merupakan tempat pengelola kekuasaan (elite) bekerja sebagai pejabat publik dan menikmati kehidupan di luar aktivitas kerja. Baik ranah yang bersangkutan dengan kinerja kepublikan maupun kehidupan pribadinya akan dijaga. Lingkaran inti tersebut diproteksi dan sulit menembusnya dengan pemberontakan yang jumlah anggotanya sedikit.

Di luarnya ada lingkaran penguasaan, yakni daerah-daerah yang tidak ditempati untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Lingkarang penguasaan adalah desa-desa atau kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah kekuasaan rezim. Wilayah ini akan dijaga dari penaklukkan. Dengan jumlah serdadu yang sedikit, seperti kelompok pemberontak Din Minimi, meretakkan lingkaran inti tentu sulit karena menguasai wilayah penguasaan tertentu saja merupakan satu pekerjaan berat. Biasanya pemberontak memang mencari tempat yang jauh dari jangkauan kekuasaan agar mereka tidak mudah diburu. Tempat yang terisolasi dari penduduk penting, misalnya di hutan atau pegunungan. Namun agar tidak menjadi pemberontakan hampa, perlawanan dilakukan secara berkala dengan turun dari tempat persembunyian. Kelompok seperti Din Minimi tentu punya tempat seperti itu. Namun menguasai wilayah kecil saja tidak cukup. Lagian, aksi yang dilakukan bukan pemberontakan melainkan tindakan-tindakan kriminal macam perampokan. Aktivitas unjuk kekuatan yang dilakukan kelompok pemberontakan dalam provinsi tersebut lantas hanya memamerkan kehampaan.

Publikasi diri sekadar menjadi pemberitahuan kepada publik. Ini bukan gertakan seperti orang yang menakut-nakuti musuhnya dengan suara meriam bambu alias tembakan-tembakan tanpa peluru. Mereka sama sekali tidak berniat “hanya menggertak”, tetapi memang melakukan perlawanan sungguhan untuk mendesakkan tuntutannya. Sayangnya strategi perlawanan yang dipakai sama sekali tidak akan membuat tuntutan mereka terpaksa dipenuhi. Inilah kehampaan dalam unjuk kekuatan.

Gerakan pemberontakan yang jumlah anggotanya terlampau kecil tidak akan meretakkan kekuasaan serta menimbulkan dampak lain yang ingin dihasilkannya. Berhasilnya wilayah-wilayah tertentu dikuasai membuat rezim mulai retak. Menguasai ibu kota mungkin tujuan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Sementara menguasai desa-desa cukup realistis. Setidaknya ada desa atau distrik yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan dan dipertahankan dari upaya perebutan kembali. Itu sebuah keniscayaan. Pemimpin rezim pasti akan bertindak seperti Thorin dalam film The Hobbit: The Desolation of Smaug yang hendak merebut kembali tanah leluhurnya. Dengan sedikit memelesetkan agitasi Thorin, penguasa akan berbicara kepada polisi dan tentara: “We are the soldiers of the state. We have come to reclaim our homeland”.

Sebagaimana strategi GAM, masyarakat dijadikan pusat penghasil anggota-anggota baru. Dilakukan infiltrasi ideologi pergerakan kepada pemuda-pemuda. Namun dalam kondisi sekarang, betapapun para pemuda—yang masih bersikap kritis pada kekuasaan—marah dan kecewa pada kondisi karena sulitnya kehidupan mereka, tidak mungkin rasanya punya keinginan untuk berhimpun kembali melancarkan berperang. Stamina mental untuk itu sudah terkuras sehingga sulit membujuk banyak pemuda bergabung dalam pemberontakan bersenjata. Setidaknya ada dua faktor perang kembali tidak menarik lagi. Pertama, tidak ada lagi dasar agitasi yang kuat untuk merangsang keinginan berperang. Kalau alasannya karena pemerintah daerah telah banyak menyelewengkan politik, memprotesnya dengan perang pasti bukan pilihan umum meski mereka punya opini yang sama tentang rezim. Kedua, politik tidak represif sepanjang waktu. Kekerasan yang dilancarkan rezim melalui pendukungnya bersifat sporadis. Biasanya pada saat kampanye pemilihan umum. Dalam waktu-waktu sibuk memobilisasi pemilih, tidak ada yang mau mengalihkan fokusnya ke perang.

Tanpa kemampuan memperbesar jumlah anggota dalam waktu cepat, mengambil alih satu atau beberapa wilayah dalam penguasaan rezim, dan membuat masyarakat menjadi pabrik yang aktif menyediakan serdadu baru, pemberontakan akan segera menghadapi dua kondisi: kalau tidak dipukul dengan mudah dan cepat, pergerakan tetap bertahan selama waktu tertentu tetapi sama sekali tidak berbahaya bagi penguasa; tidak perlu pihak yang menduduki singgasana khawatir akan dikudeta. Alasan pemerintah tak serius menyikapi sebuah perlawanan tentu dari hasil analisis terbukti bahwa lawannya belum punya daya goncang. Meskipun dalam satu negara ada beberapa kelompok pemberontak yang pasukannya sama-sama menggunakan senjata api, tujuan pemberontakannya mungkin saja berbeda. Hanya ingin memberi ultimatum dan tidak akan diambil tindakan apa-apa jika itu tak dipenuhi adalah salah satu tujuan kelompok pemberontak. Mereka hanya menggertak. Soal tindakan yang diambil ketika ultimatumnya diabaikan tidak melulu dengan serangan. ISIS, misalnya, membunuh sandera-sanderanya. Selain hanya menggertak, ada gerakan yang tujuannya merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Pemimpin negara akan dilengserkan. Dan di samping itu ada yang menolak kompromi agar tidak membunuh.

Saat perang melanda, pemerintah sulit dikontrol. Akibatnya penyelewengan politik mudah dilakukan. Namun meski pemerintah dapat dikontrol secara aktif dalam masa stabilitas pascaperang, penyelewengan masih pula terjadi. Tindakan sewenang-wenang tersebut tidak akan pernah direspons dengan cara yang seragam. Ada yang akan mengkritik lewat media, menulis surat, sampai angkat senjata. Karenanya kita tidak bisa serta-merta menuduh gerakan pemberontak bersenjata yang lahir setelah perang memiliki niat jahat untuk merusak perdamaian. Ketidakpatuhan mereka yang dimanifestasikan dalam unjuk kekuatan bersenjata, meskipun kecil dayanya, keliru apabila mentah-mentah dipandang sebagai ketidakpatuhan pada kesepakatan damai. Kita, sebagai sipil, berhak membela keputusan untuk menolak patuh terhadap pemerintahan yang menjajah sipil. Itu sah-sah saja seharusnya.

Maka, perlu untuk meluruskan siapa sebenarnya yang menjadi pemberontak utama. Kita harus melihat bahwa pemberontakan lahir karena ada yang memberontak. Jika ada kelompok sipil memberontak pada negara, bisa jadi karena negara melawan kehendak rakyat. Bentuk perlawanan negara terhadap rakyat yang paling umum adalah kesengajaan untuk melahirkan kebijakan yang tak sesuai dengan harapan publik. Akibatnya, yang berhasil dicapai negara dan tuntutan rakyat saling berseberangan. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh negara dari kebijakannya bukan hanya tak bermanfaat tetapi juga bisa merugikan publik. Warga ingin tanah kebunnya tetap mereka miliki dan negara diharapkan bersedia melindunginya; namun kenyataannya negara memenangkan pemodal yang butuh lahan baru guna perluasan bisnisnya. Dalam ilustrasi ini, negara memberontak kepada rakyat, lalu rakyat memberontak pula dengan menggunakan senjata tajam; merusak alat-alat yang dikirim untuk menggusur perkebunan dan menyerang polisi yang tidak membela mereka.

Perlu diingat bahwa setiap negara akan selalu membangun cara pandang orang-orang bahwa pemberontakan—serta kekacauan yang diakibatkannya—hanya bersumber dari masyarakat. Kerusuhan semata-mata disebabkan oleh ketidaktertiban sipil. Dan negara diposisikan sebagai korban sehingga layak memberikan perlawanan balik. Seolah negara dalam kasus ini menjadi istri lemah lembut serta penuh kasih sayang yang terus dikasari suaminya. Padahal yang terjadi sebaliknya. Kebijakan negara kadang menjadi teror bagi kita. Setiap kali negara mengambil keputusan, ada yang dirusak dari masyarakat. Pemerintahlah yang paling rutin memberontak ketika secara sistematis (sengaja) mencegah terpenuhinya harapan publik. Rakyat adalah pengacau para pengacau; melakukan pemberontakan terhadap institusi yang memberontak.

            Maka jika benar alasan gerakan Din Minimi memberontak karena pemerintah daerah telah memberontak pada rakyat, meski tidak banyak orang setuju dengan mereka, berarti selama ini kita telah keliru dalam mengkritik mantan kombatan GAM yang kini menguasai pemerintahan daerah atau politik lokal bahwa mereka hanya mengupayakan hidup enak bagi anggota kelompoknya saja dan menomorduakan kesejahteraan umum. Faktanya ada bagian dari kelompok mantan kombatan yang tidak termasuk sebagai penikmat “hidup enak” tersebut.

Penulis merupakan Analis Politik dan Penulis Buku Republik Salah Urat.

bisma yadhi putra

Bisma Yadhi Putra, SIP

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful