Templates by BIGtheme NET
Home / Nasional / JK: “Suruh Dia Minta Maaf”

JK: “Suruh Dia Minta Maaf”

jk

LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membantah tudingan pengacara tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaran Haji 2012-2013 Suryadharma Ali (SDA), yaitu Johnson Panjaitan yang menyatakan JK menerima sisa kuota calon jemaah haji tahun 2012-2013.

Dengan tegas, JK membantah penggunaan sisa kuota haji tersebut. Sebaliknya, JK menjelaskan, kepergiannya pada tahun 2013 untuk menjalankan ibadah haji adalah atas undangan Pemerintah Arab Saudi.

“Tahun 2013 itu, saya naik haji dengan undangan Pemerintah Saudi, tidak memakai kuota. Saya diundang sebagai ketua PMI (Palang Merah Indonesia), dengan beberapa ketua Palang Merah Internasional di banyak negara. Semua negara Islam diundang,” jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/4).

Walaupun, menurut JK, ketika ia menjalankan ibadah haji tahun 2013, SDA ada juga di sana selaku menteri agama (Menag). Namun, mereka tidak bertemu di Arafah.

Atas tudingan tersebut, JK mengaku tidak akan menggugat balik SDA ataupun pengacaranya. Sebaliknya, ia hanya meminta keduanya untuk meminta maaf.

“Tidaklah (gugat balik). Minta maaf saja. Dia (SDA) suruh minta maaf saja atau mungkin pengacaranya saja. Pengacaranya tidak tahu bagaimana naik haji,” ujarnya.

Seperti diketahui, kuasa hukum SDA, Johnson Panjaitan menyebutkan sejumlah tokoh penting menerima daftar sisa kuota calon jemaah haji tahun 2012-2013. Di antaranya, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Taufiq Kiemas. Serta, sejumlah anggota DPR dan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Johnson menyebut memiliki bukti berupa dokumen berisi daftar penerima sisa kuota tersebut. Bahkan, ia menyebut enam pejabat kPK juga menerima sisa kuota haji tersebut.

KPK memang menjerat SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013, pada akhir Mei 2014 lalu.

SDA ditetapkan sebagai tersangka karena ada dugaan pemahalan harga terkait pengadaan katering, pemondokan dan transportasi untuk jamaah haji. Sehingga, merugikan keuangan negara karena biaya penyelenggaraan haji ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam perkembangannya juga ditemukan bahwa ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan SDA terkait pemberian fasilitas khusus menggunakan dana haji.

Namun, setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Sarpin mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan sehingga membatalkan penersangkaan yang bersangkutan, kubu ARB juga ikut mengajukan praperadilan atas penersangkaan politisi PPP tersebut.

Sumber Berita satu

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful