Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Neoliberalisme dan Pelumpuhan Intelektual

Neoliberalisme dan Pelumpuhan Intelektual

BISMA YADHI PUTRA

BISMA YADHI PUTRA

Oleh : Bisma Yadhi Putra

“Masuk ke kekuasaan adalah salah satu cara “bertahan hidup” intelektual. Namun predikat keintelektualan bisa mati, tertanggal dari tubuh yang masih hidup. Tampaknya kini orang-orang terdidik semakin sulit bertahan hidup kalau masih mati-matian mempertahankan status intelektualnya (Bisma Yadhi Putra)”

 SEBELUM pemilu kita tahun ini, menggunakan determinisme ekonomi (ekonomisme), saya mengusulkan agar kita menuntut calon presiden yang hendak dipilih mengumumkan terlebih dahulu nama-nama yang akan dipasang ke pos-pos kementerian yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Sayangnya wacana tersebut gagal meluas menjadi tuntutan sipil. Sehingga kemudian, ketika struktur dan nama-nama pengisi kabinet belum ditentukan oleh Jokowi, kita masih berada di dalam situasi gelap sambil menunggu lampu hidup agar dapat melihat menteri-menteri itu. Kita, saat itu, belum bisa memastikan apakah harapan kesejahteraan ekonomi yang tertanam di dalam hati bersesuaian dengan doktrin perekonomian yang dianut  menteri-menteri Jokowi.

Sayangnya, para pemilih tidak dilahirkan sebagai pembaca pikiran. Jika sebelum memilih kita tahu siapa yang akan menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Perindustrian, kita akan punya waktu untuk menyelidiki nama-nama yang direncanakan calon presiden. Penyelidikan akan difokuskan pada ideologi ekonomi yang dianut. Jika ada menteri yang teridentifikasi sebagai penganut neoliberalisme, misalnya kita temukan bukti itu dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, atau artikel di media yang pernah ditulisnya, kita tidak akan menghendaki kehadiran mereka dalam kekuasaan. Dan jika calon presiden tetap mengotot tidak mau mengganti calon menteri tersebut, dia juga tidak akan kita kehendaki. Saat itu kita masih punya posisi tawar yang kuat; kalau menteri proneoliberalisme tidak diganti, rakyat akan mengganti pilihan. Namun sekarang presiden bergeming karena punya hak prerogatif menetapkan dan mempertahankan menteri-menterinya.

Kita dapat membayangkan bagaimana di kemudian hari harapan tersebut tidak terwujud karena menteri-menteri propasar lebih mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan pemodal (yang biasanya pula bersekongkol dengan rezim) ketimbang orang-orang di dalam kenestapaan.

Neoliberalisasi pelan-pelan

Kiini kinerja tim ekonomi rezim Jokowi semakin tidak disukai banyak orang karena cenderung menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi negara yang berwatak neoliberal. Dalam mekanisme pasar yang akhir-akhir ini dijadikan sandaran pengambilan kebijakan ekonomi, tentu saja yang paling berdampak adalah naik-turunnya harga BBM. Pengurangan subsidi ditempuh berbarengan dengan naiknya tarif dasar listrik dan harga gas 12 kilogram  yang “berfluktuasi mengikuti harga pasar”. Sebagaimana doktrin neoliberalisme yang menjadikan negara sebagai pelayan dan pengabsah kekuatan pasar, kebijakan penetapan tarif dasar listrik dengan mengikuti mekanisme pasar kemudian dilegalkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 5 Ayat (2) membuktikan bahwa negara memang sedang dijadikan tukang stempelnya pasar. Ada tiga faktor yang memengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik: nilai tukar mata uang Dolar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), harga minyak mentah dunia, dan inflasi. Ketika melemahnya Rupiah dan naiknya harga minyak dunia berkombinasi, tarif akan naik.

HMI menolak kenaikan BBM

HMI menolak kenaikan BBM

Dari sini, rasanya penting untuk mengingat kembali kekritisan Revrisond Baswir terhadap perkembangan kebijakan ekonomi selama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang keneoliberalismeannya sudah banyak dibuktikan. Yudhoyono sangat menyukai pola pembangunan ekonomi nasional yang dipacu lewat investasi asing secara besar-besaran dengan harapan manfaatnya (profit) dapat “menetes ke bawah”, yakni dari pemodal ke rakyat. Sektor hutan, misalnya, digarap habis-habisan oleh para penguasa kapital dengan keyakinan akan berdampak pada kesejahteraan warga lokal. Yang justru terjadi kemudian adalah konflik sengketa lahan warga versus pemodal yang berhasil memprivatisasi tentara dan polisi negara secara temporal untuk menghadang gerakan warga. Bahkan bentrokan berdarah terjadi sesama warga di mana yang satu menentang eksploitasi hutan sedangkan yang lain mendukungnya karena menjadi salah satu dari pihak yang juga mendapatkan keuntungan.

Baswir terang-terangan menyebut sejumlah nama yang dianggapnya sebagai ekonom neoliberal, dari orang-orang di universitas hingga pejabat kementerian, hingga mantan Wakil Presiden Boediono. Mengenai Boediono, yang kiprahnya di pemerintahan dalam satu dasawarsa belakangan mengangkat diskusi mengenai neoliberalisme secara intens, Baswir menulis artikel khusus. Selain membahas sepak terjangnya dalam mendukung agenda-agenda ekonomi neoliberal di Indonesia, yang penting dicatat dari “Boediono dan Neoliberalisme” (Kedaulatan Rakyat, 20 Juni 2009) adalah perubahan ideologi ekonominya ketika mulai menjadi birokrat atau pejabat pemerintahan.

Boediono, “sebagai salah seorang pemakalah dalam seminar ekonomi Pancasila yang digelar Fakultas Ekonomi UGM pada 1980, … memang memiliki jasa yang cukup besar dalam memopulerkan ekonomi Pancasila”. Sejarah inilah yang coba dimunculkan kembali oleh para pembelanya untuk menepis pelabelan “ekonom neolib”. Meski begitu, Baswir mempertanyakan kiprah Boediono sebagai pejabat pemerintahan dalam mengamalkan konsep ekonomi Pancasila di dalam kekuasaan. Sementara para ekonom kritis mengakui bahwa konsep ekonomi Pancasila bersesuaian dengan amanat konstitusi, Boediono justru mengalienasi kepercayaan awalnya tatkala mulai masuk ke dalam rezim. Yang terjadi kemudian: Boediono mendukung dan melaksanakan agenda-agenda perekonomian yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

Pada 2001 sampai 2004, dalam catatan Baswir, Boediono menjabat Menteri Keuangan “yang sangat getol memperpanjang keterlibatan IMF sebagai dokter penyelamat perekonomian Indonesia”. Bahkan “kontrak IMF yang seharusnya berakhir pada 2002, secara diam-diam diperpanjang setahun oleh Boediono”. Privatisasi BUMN secara gila-gilaan di era Megawati juga tak terlepas dari peran Boediono. Setelahnya, ketika menjadi Menteri Koordinator Perekonomian (2004-2009) hingga mendampingi SBY sebagai wakil presiden (2009-2014), perannya sebagai birokrat neoliberal terus dilanjutkan dengan kebijakan divestasi perbankan (kasus yang cukup mengemuka adalah divestasi Bank Mutiara), privatisasi BUMN, dan pengurangan subsidi. Dia juga menjadi pendukung amandemen Pasal 33 UUD 1945 yang dikenal bercorak sosialistis itu. Akhirnya Baswir sampai pada kesimpulan bahwa “keterlibatan Boediono dalam pelaksanaan berbagai agenda ekonomi neoliberal, sulit dipungkiri”.

Kekuasaan mengubah Boediono. Kekuasaan mengubah siapa saja yang tak kerasan pada pendiriannya; dia mengubah pemuka agama menjadi calon penghuni neraka, pemuja Tuhan menjadi pelanggar ajaran-ajaran-Nya, pemuda jujur menjadi pendusta, pejuang kemerdekaan menjadi perampas lahan kaum papa, teknokrat menjadi keparat.

Lantas bagaimana jika ekonom sekeras Baswir dibawa masuk ke dalam kekuasaan? Kita tak pernah mendengar Boediono berposisi sebagai ekonom yang rajin mengkritik keras kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Kita tak pernah mendengar dia menggugat IMF dan Konsensus Washington. Sebaliknya, Baswir kita kenal sebagai ekonom kritis. Semangatnya menentang neoliberalisme dan struktur perekonomian warisan kolonial begitu tinggi. Kita mengenal Baswir sebagai ekonom prokonstitusi dari teks-teks yang diproduksinya selama ini, juga dari pernyataan-pernyataannya tentang kebijakan ekonomi pemerintah yang dikutip media.

Itulah mengapa saya tersentak ketika membaca kabar Baswir telah menjadi bagian dari rezim yang kebijakan-kebijakan ekonominya mulai berbau neoliberalisme seperti yang dijelaskan di atas. Dia kini menjadi bagian sah dari rezim yang menjadi neoliberal pelan-pelan.

“Waktu akan menampilkan fakta,” kata filsuf politik Italia, Niccolo Machiavelli. Maka waktu akan menunjukkan kepada kita di kemudian hari apakah pengangkatannya ini sebagai upaya pelumpuhan atau sebuah strategi untuk memperbaiki kinerja perbankan. Cukup penting untuk diketahui, Baswir pernah mengkritik kinerja bank-bank BUMN yang dianggapnya “selama ini menikmati ‘subsidi’ dari pemerintah yang nilainya sama dengan kerugian (defisit)”. Tercatat bahwa Bank Mandiri pada 2009 mengalami defisit sebesar Rp 5,8 triliun dan Rp 3,5 triliun di 2010; Bank Negara Indonesia, Rp 1,3 triliun (2009) dan Rp 1,8 triliun (2010); Bank Rakyat Indonesia, 600 miliar (2009) dan Rp 200 miliar (2010). Bank-bank pemerintah sangat tergantung pada subsidi dari APBN untuk membayar bunga obligasi rekapnya. “Saya juga mencurigai dana ini juga dinikmati para direksi dan komisaris,” kata Baswir. Selain itu, dia juga getol mengusulkan agar bank-bank tersebut dituntut membayar dividen kepada pemerintah yang nilai minimalnya setara dengan bunga obligasi rekap. “Misalnya, negara menerima 20 persen dari setoran dividen bank-bank BUMN. Itu bisa dinaikkan menjadi 30 persen atau 35 persen” (Harian Ekonomi Neraca, 29/1/2013).

Jika rezim Jokowi terusik dengan suara-suara kritis yang menentang subsidi kepada bank-bank pemerintah, rasanya memang orang seperti Baswir hendak dilumpuhkan dengan menempatkannya ke dalam salah satu bank yang pernah dikritiknya. Sebaliknya, mungkin saja kehadiran Baswir di BNI dapat menggenjot dividen kepada pemerintah dan—yang lebih penting—tidak lagi mengalami defisit.

Namun ada satu pertanyaan: apakah jabatan Komisaris BNI itu strategis untuk mengubah kinerja perbankan nasional? Katakanlah Baswir orang yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Orang yang punya pemikiran seperti dia jelas dibutuhkan untuk membuat reformasi.

Posisi tersebut tidak strategis untuk mengubah arah kebijakan perekonomian rezim kecuali jika suatu saat nanti dia bisa menjadi Gubernur Bank Indonesia—sebagaimana Boediono dulu. Dari sini kita bisa meyakini bahwa pengangkatan tersebut kemungkinan besar bukan untuk mengubah haluan. Saya khawatir ini adalah operasi pelumpuhan orang-orang kritis. Pasalnya, jika bukan untuk menghentikan gerak neoliberalisasi atau berbalik arah darinya, dimasukkannya Baswir ke dalam sistem tentu mempunyai maksud lain.

Pelumpuhan ekonomi antineoliberalisme bertujuan untuk memudahkan penerimaan dan pelembagaan terhadap ideologi ekonomi tersebut. Kita bisa menemukan perbedaan cara memperlakukan penentang neoliberalisme pada rezim SBY dengan Jokowi. SBY tak perduli dengan suara-suara penentang, ia jalan terus. Ekonom-ekonom neolib ada bersamanya sebagai aparatus konseptual yang kemudian diangkat menjadi aparatus praksis. Ekonom antineoliberalisme dibiarkan bebas berkicau di ruang-ruang publik. Sementara Jokowi lebih cerdik. Dia tahu ekonom neolib ada, tetapi itu tidak cukup. Penentang neoliberalisme juga harus dibuat diam kalau tidak bersedia membangun penerimaan. Aparatus konseptual sudah digenggam, kemudian penentang aparatus tersebut direkrut.

Pertanyaan penuh kekhawatiran akan muncul: mungkinkah Baswir juga akan berubah seperti Boediono? Penggemar komentar-komentar kritisnya tentu merasa khawatir. Neoliberalisme dapat bertahan karena ketersediaan aparatus konseptualnya, yakni orang-orang di universitas yang menerima pendidikan ekonomi dengan kurikulum bercorak kapitalistis. Sehingga yang kemudian banyak lahir ke arena adalah ekonom yang mendukung mekanisme pasar, perdagangan bebas, deregulasi, atau logika trickle-down effect. Mereka berdiri bersama-sama aparatus praksis (birokrat, pengusaha) dan aparatus kultural (media, trendsetter, pemuka masyarakat). Baswir sendiri juga sempat menulis bagaimana neoliberalisme terlembagakan di Indonesia:

“…karena ilmu ekonomi yang diajarkan pada hampir semua fakultas ekonomi di Indonesia dibangun di atas kerangka liberalisme dan kapitalisme, maka sesungguhnya sulit dipungkiri bila 99,9% ekonom Indonesia memiliki kecenderungan untuk menjadi penganut neoliberalisme”.

Argumen tersebut sulit dibantah manakala di berbagai universitas gampang ditemukan dosen-dosen yang tergila-gila pada mekanisme pasar dan sangat anti terhadap intervensi negara, sebuah lembaga besar yang menurut mereka korup dan tidak punya kompetensi dalam mengatur perdagangan di pasar. Ekonom-ekonom tersebut tidak berkhianat pada idealismenya karena yang ideal dalam pikiran mereka sejak awal sudah neoliberalisme. Kalau ingin mereka membubuhkan cap “pengkhianat” kepada mereka, lebih tepatnya disebut pengkianat kemanusiaan. Mereka terlahir sebagai manusia, tetapi mendukung mazhab ekonomi yang meniscayakan eksistensi sebagian kecil manusia serakah di atas sebagian besar lainnya yang dieksploitasi demi akumulasi kapital.

Universitas menjadi saluran utama pengaderan ekonom neolib. Mazhab ekonomi yang tidak berakar dari teori ekonomi klasik dan neoklasik, yang menegasikan kemanjuran agenda-agenda ekonomi neoliberali, dalam dunia pendidikan ekonomi diposisikan sebagai konsep yang menghambat kemajuan ekonomi negara. Lantas ideologi ekonomi yang menentangnya diberi sejumlah label seperti “korup”, “inefesiensi”, “sentralistis sehingga menguntungkan elite politik”, dan sebagainya.

David Harvey mengajukan sebuah pertanyaan dan jawaban penting:

“Bagaimana caranya agar tercipta sikap penerimaan kolektif yang membenarkan gerak peralihan ke arah neoliberal? Ada banyak saluran yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ideologi dari pihak yang berkuasa beredar luas melalui korporasi-korporasi, media, dan sejumlah institusi penyusun civil society—seperti universitas-universitas, sekolah-sekolah, gereja-gereja, dan asosiasi-asosiasi profesi. Sejak tahun 1947, Hayek telah mengusulkan agar ide-ide neoliberal melakukan ‘long march’ (perjalanan panjang untuk membangun basis bagi perjuangannya) melalui institusi-institusi tersebut dengan memanfaatkan organisasi think thank (dengan dukungan dan pendanaan dari korporasi-korporasi besar), dengan menguasai media, dan dengan mendidik banyak intelektual untuk berpikir secara neoliberal. Dari langkah-langkah itu, akan tercipta suatu iklim opini yang berpandangan bahwa neoliberalismelah satu-satunya pelindung kebebasan” (2009 :65).

Kita tengah hidup di sebuah era di mana neoliberalisme semakin terkonsolidasi. Pelumpuhan intelektual adalah sebuah langkah maju dalam konsolidasi tersebut. Semakin banyak penentang yang takluk, semakin kuat cengkeramannya. Bukan hanya menguasai institusi-institusi perekonomian, tapi juga politik, hukum, dan budaya. Upaya membuat penerimaan juga dilakukan lewat jalur-jalur kultural seperti televisi, radio, dan internet. Pranata tradisional seperti gereja akan dimanfaatkan.

neoliberalisme.

Neoliberalisme memang bertujuan untuk merestorasi kelas kapitalis. Niat untuk “memulihkan kembali kekuasaan dari kelompok kecil elite” itu tentu saja tidak akan disampaikan secara terang-terangan. Pasalnya proyek tersebut pasti akan ditentang khalayak yang membenci ketimpangan ekonomi. Jadi proyek tersebut harus dikemas menjadi program yang seolah-olah hendak mengakui dan memajukan kebebasan setiap orang atau menyejahterakan kehidupan publik. Dia harus mendapatkan penilaian manjur dalam opini setiap orang sambil menyelubungi tujuan utamanya.

Upaya pelumpuhan ini bukan cuma terjadi pada Baswir. Rizal Ramli juga. Keduanya selama SBY berkuasa cukup dikenal sebagai pembuat panas telinga birokrat neoliberal. Namun bukan hanya tokoh-tokoh ekonomi yang jadi sasaran. Pelumpuhan juga akan dilakukan terhadap tokoh kritis di bidang akademis lain. Bahkan dia kemudian bisa ditempatkan pada jabatan yang tidak ada sesuai dengan latar belakang akademisnya. Refly Harun, pakar hukum tatanegara yang belakangan—sejak terungkapnya kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar—mulai disegani, diberi jabatan Komisaris Utama Jasa Marga. Bayangkan, seorang pakar hukum tatanegara ada di BUMN yang tugasnya membangun jalan. Posisi itu seharusnya diduduki seorang teknokrat.

Sudah terlalu sering kita menyaksikan intelektual mati sebelum tubuhnya mati. Inilah masa orang-orang kritis diangkat dari luar pagar Istana. Akan banyak jari telunjuk diarahkan kepada mereka mereka kalau dalam beberapa tahun kemudian barulah terungkap bahwa kehadirannya di dalam sistem tidak mengubah watak neoliberal rezim. dan akhirnya para Intelektual yang akan dirugikan ketika muncul penilaian buruk dari khalayak.

Masuk ke kekuasaan adalah salah satu cara “bertahan hidup” intelektual. Namun predikat keintelektualan bisa mati, tertanggal dari tubuh yang masih hidup. Tampaknya kini orang-orang terdidik semakin sulit bertahan hidup kalau masih mati-matian mempertahankan status intelektualnya.

Penulis Merupakan  Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI)

 

Redaksi LINTASNASIONAL.com menerima sumbangan artikel atau opini dari pembaca, dengan mengirimkan opini atau artikel ke email redaksi dengan menyertai identitas diri dan foto

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful