Templates by BIGtheme NET
Home / Ekonomi / Aceh Barat Surati 140 Perusahaan Terkait THR

Aceh Barat Surati 140 Perusahaan Terkait THR

20150629KABID_TENAGA_KERJA

Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) Kabupaten Aceh Barat Thallea Naldy, M.Sc (ACEH.ANTARANEWS.COM)

 

LINTAS NASIONAL – MEULABOH, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat  sudah mulai menyurati 140 perusahaan untuk mengingatkan kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja tujuh hari sebelum (H-7) lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah.

Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Barat Thallea Naldy di Meulaboh, Senin mengatakan apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibanya kepada pekerja maka akan mendapat sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Apabila ada masyarakat sudah mempunyai masa kerja pada perusahaan selama 12 bulan baik pada swasta, BUMN, BUMD, NGO/LSM itu sudah berhak menerima THR, apabila sampai H-7 belum diberikan perusahaan, maka kami minta pekerja untuk melapor agar kita tinak lanjuti,” tegasnya.

Kata dia, perusahaan juga wajib membayarkan THR secara proporsional bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya lebih dari tiga bulan tetapi kurang dari 12 bulan dengan perhitungan jumlah perbulan masa kerja.

Pemberitahuan kepada menagemen perusahaan tentang THR ini menindak lanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: Se-7/MEN/VI/2015 tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan himbauan mudik lebaran bersama dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri tahun 2015.

Naldy menegaskan, pekerja/buruh memiliki hak mendapatkan THR setelah melaksanakan kewajiban pada satu perusahaan yang mempekerjakannya, hal itu diperkuat oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh.

Setiap perusahaan yang sudah membayarkan THR kepada pekerja sebut Naldy, diwajibkan pula melampirkan bukti pembayaran kepada Dinsosnaketran Aceh Barat sebagai bahan evaluasi menindak lanjuti bila ada perusahaan yang tidak melaksanakan serta sebagai bahan diteruskan pada Kementrian Ketenagakerjaan.

“Edaran dari Menteri Tenaga Kerja RI ini sudah kita terima dan tindak lanjuti, seluruh pemerintah daerah saya yakin juga sudah mempersiapkan semuanya dalam upaya pemenuhan hak-hak buruh menyambut hari sakral keagamaan dan ini juga sudah menjadi agenda tahunan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mempermudah pelayanan dalam hal ini instansi tersebut sudah akan membangun posko pengaduan THR, terutama sekretariat induk pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketran) Jalan Ujung Beurasok Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, telp/fax 0655 755 2 700.

Sebut Naldy, dari 140 perusahaan yang terdata sampai Desember 2014 di Kabupaten Aceh Barat, terdapat 8.987 pekerja/buruh 5.884 orang laki-laki dan 3.103 perempuan baik pada perusahaan swasta, rumah tangga, BUMD, BUMN maupun LSM/NGO.

Apabila ada perusahaan yang telah menentukan dan melaksanakan THR sesuai dengan perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang lebih baik dari ketentuan Permen Tenaga Kerja, maka THR harus dibayarkan sesuai yang telah ditetapkan dalam perusahaan itu.

“Sanksi lain mungkin juga akan dihadapi perusahaan yang tidak mengindahkan himbauan yang sudah kita sampaikan, apalagi di Aceh juga ada qanun (peraturan daerah) menyangkut THR ini, jadi hal ini akan kita pantau sampai semua pekerja mendapatkan hak mereka,” katanya menambahkan.(ant)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful