Templates by BIGtheme NET
Home / Hukum / Terkait Ijazah Palsu, KNPI Abdya Minta Ijazah Anggota DPRK Diperiksa

Terkait Ijazah Palsu, KNPI Abdya Minta Ijazah Anggota DPRK Diperiksa

Foto: Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Samsul Rizal (kiri), Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi (tengah), dan Kapolres Banda Aceh Kombes Pol Zulkifli di Mapolda Aceh, Banda Aceh, kemarin 10 Juni 2015. Foto: Zulkarnaini/Rakyat Aceh/JPNN.com

Foto: Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Samsul Rizal (kiri), Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi (tengah), dan Kapolres Banda Aceh Kombes Pol Zulkifli di Mapolda Aceh, Banda Aceh, kemarin 10 Juni 2015. Foto: Zulkarnaini/Rakyat Aceh/JPNN.com

LINTAS NASIOANAL – ACEH BARAT DAYA, Terkait merebaknya isu pemalsuan ijazah yang digunakan sebagian pegawai, kini Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai angkat bicara.

Ketua DPD- KNPI Abdya Idris, SHi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja BKPP  yang mulai memeriksa ijazah para PNS dilingkungan pemkab setempat. Namun pihak DPD KNPI Abdya juga meminta kepada pihak terkait agar pemeriksaan ijazah itu harus dilakukan menyeluruh termasuk kepada 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya.

“Ijazah anggota dewan harus diperiksa juga terkait banyaknya ijazah palsu yang beredar dan sebahagian sudah terungkap,” kata Idris kepada lintasnasional.com Selasa 30 juni 2015.

Ditambahkan nya, pemeriksaan ijazah terhadap anggota DPRK sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang  Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan instansi pemerintah.

“Pemeriksaan ijazah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2015 tentang  Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan instansi pemerintah, pemerintah kabupaten melalui Bupati harus membentuk Tim Aparatur Pejabat Internal Pemerintah (APIP),” terangnya.

Ia menyebutkan, Pihak BKPP Abdya juga telah Menyahuti surat tersebut dengan permintaan data PNS yang memiliki Ijazah pada perguruan tinggi yang bekerja dilingkungan pemkab Abdya. “Tugas Tim APIP adalah  menelusuri penggunaan ijazah palsu dan bila ada temuan  baru dilaporkan ke kepolisian. Makanya pemerintah daerah harus membentuk APIP terlebih dahulu,” tutur Idris.

Meskipun KNPI memberikan apresiasi atas kinerjanya BKPP itu sendiri Namun lanjutnya, BKPP tidak berhenti disitu, tetapi juga harus meminta ijazah yang digunakan anggota dewan saat itu.”Kami juga mendesak tidak hanya PNS yang diperiksa, akan tetapi anggota DPRK yang notabenenya adalah Pejabat Negara juga di periksa ulang ijazahnya,” harap Idris. (Ratu)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful