Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / DPRK Aceh Utara Tetapkan Empat Qanun dalam Rapat Paripurna

DPRK Aceh Utara Tetapkan Empat Qanun dalam Rapat Paripurna

???????????????????????????????

LINTAS NASIONAL, LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Rabu 1 Juli 2015 mengesahkan empat rancangan qanun menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, kegiatan tersebut berlangsung pada Pukul 14.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB bertempat di ruang sidang utama DPRK Aceh Utara.

Keempat rancangan qanun yang disahkan menjadi Qanun Aceh Utara tersebut, yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 Retribusi Izin Gangguan, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2015, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb, S. Sos bersama pimpinan lainnya, yaitu Ismail A. Jalil, SE dan H. Mulyadi CH yang turut didampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara Abdullah Hasbullah, S.Ag, MSM bersama Kabag Risalah dan Persidangan Azhari Hasan SH, selain itu pada kesempatan tersebut juga hadir 38 Anggota DPRK, sejumlah Kepala SKPK dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Drs. Muhammad Jamil, M. Kes.

Sebelum pengambilan keputusan untuk menetapkan keempat qanun tersebut, terlebih dahulu gabungan komisi menyampaikan laporannya dan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi.

Pendapat akhir fraksi pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh, kemudian dilanjutkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, lalu Fraksi Nasional Demokrat dan diakhiri oleh Fraksi Amanat Karya Bangsa, “Pada prinsipnya semua fraksi dalam pendapat akhirnya menyetujui keempat raqan tersebut ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara”. ucap pimpinan sidang yang dilanjutkan dengan ketukan palu.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Jamil, M. Kes, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan disetujuinya keempat qanun ini, maka sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriintahan Daerah dan Pasal (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 serta Pasal 53 Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

“Paling lama tujuh hari setelah qanun ini disetujui bersama, segera disampaikan kepada Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah pusat, untuk mendapat klarifikasi guna dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, kemudian hasil klarifikasi tersebut baru dapat di undangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Utara”, ujarnya. (Iskandar Yunus)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful