Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / OPINI: Viabilitas Demokrasi

OPINI: Viabilitas Demokrasi

BISMA-YADHI-PUTRA 111

Oleh: Bisma Yadhi Putra

Dalam penelusuran yang begitu singkat, akhirnya saya dapat memastikan Azyumardi Azra adalah orang Indonesia pertama yang menggunakan istilah “viabilitas demokrasi” dalam artikelnya di Republika edisi 18 Maret 2004. Pengecekan tersebut saya lakukan ketika artikel ini sedang dalam pengerjaan. Dan saya memutuskan untuk tidak mengubah judul karena tujuan kami dalam penggunaan istilah tersebut berbeda.

Azra optimis pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia meski berhadapan dengan banyak tantangan. Meski mengakui demokrasi memiliki kekurangan-kekurangan, dia tetap menyarankan “perlunya menjaga viabilitas dan sustainabilitas demokrasi” dengan cara penumbuhan kultur demokrasi melalui civic education. Dari situlah kesadaran warga untuk mengawasi praktik institusi-institusi demokrasi—yang selama ini diakui “cenderung oligarkis”—muncul. Namun apabila demokrasi “menjadi kontraproduktif bagi persatuan dan keutuhan bangsa”, Azra melihat itu disebabkan oleh ketidakmampuan “mengelola demokrasi dengan baik”.

Para penganjur atau promotor demokrasi memang memandang berbagai praktik menyimpang yang sering berulang dalam demokrasi bukan keniscayaan dari pelaksanaannya. Diyakini demokrasi cukup feasible dan punya peluang mewujudkan aspek substansialnya, yakni kesejahteraan umum. Kritik yang menyatakan demokratisasi akan tetap mengarah pada apa yang pernah diakhirinya, yakni oligarki dan kemelaratan rakyat, akan ditolak.

Dapat dikatakan, viabilitas demokrasi yang dimaksud Azra ditentukan oleh ketatalaksanaannya. Penghargaan atas konsensus—yang ditandai dengan kesediaan mengendalikan diri untuk tidak menciptakan praktik-praktik menyimpang—oleh para aktor (elite) institusi akan membuat demokrasi berjalan baik. Jika sebaliknya maka akan menghasilkan hal-hal yang kontraproduktif bagi sistem. Penyebab belum terwujudnya demokrasi substansial selama ini dipandang murni karena kegagalan aktor-aktor demokrasi, bukan demokrasi itu sendiri.

Rekonseptualisasi demokrasi

Letak perbedaan saya dengan Azra dalam penggunaan istilah tersebut berakar dari cara melihat hal-hal yang kontraproduktif dalam pelaksanaan demokrasi. Dia memandang hal tersebut muncul karena ada konsensus yang dilanggar, sedangkan saya melihat itu sebagai satu keniscayaan dari demokrasi. Mekanisme demokrasi sendirilah yang menciptakan hal-hal kontraproduktif dalam dirinya sendiri. Demokrasi tidak dapat hidup sesuai konsepsi idealnya.

Maka agar demokrasi memiliki kemungkinan untuk dapat tetap hidup berdasarkan rancangannya, diperlukan rekonseptualisasi untuk menanggalkan bagian “penyejahteraan rakyat” dari substansinya. Sebab demokrasi rentan dikritik karena gagal mencapai aspek substansialnya, kita perlu menurunkan kriteria tertinggi yang digunakan untuk menyatakan full democracy telah tercapai.

Demokrasi yang terwujud secara “utuh” digambarkan dengan berhasilnya aspek prosedural dan substansial (kesejahteraan, keadilan, rasa aman, atau secara umum biasa disebut: hak setiap warga untuk menikmati kebahagiaan hidup dalam perlindungan negara) terwujud. Pengelola negara adalah oleh orang-orang (wakil) yang terpilih melalui prosedur demokrasi, yakni pemilu; elite terpilih diharuskan mengabdikan diri dengan merangkum serta mengupayakan terwujudnya harapan-harapan umum. Dan itu tidak akan pernah terwujud karena pemilu menjadi jalan bagi para manipulator citra diri masuk ke parlemen. Merekalah yang terbukti mencegah tercapainya demokrasi substansial itu. Tragedi ini tak dapat dihindari.

Lagian, dari fakta kita dapat mengajukan satu konklusi yang sulit dibantah: demokrasi mampu bertahan hidup meski aspek substansialnya tidak berhasil diwujudkan, tetapi malah mati ketika aspek proseduralnya tidak terselenggara. Sebenarnya, secara tak sadar para promotor demokrasi mengamininya. Dengan keras mereka menggunakan argumen “tidak ada demokrasi” ketika pemilu tidak ada; sementara ketika kesejahteraan umum tidak ada, bukan “tidak ada demokrasi” yang digunakan melainkan istilah yang lebih longgar: “demokrasi belum berkualitas”. Penegakan demokrasi tidak ditopang oleh adanya kesejahteraan umum, tetapi pemilu sebagai mekanisme pengisian institusi-institusi demokrasi.

Untuk membuat demokrasi tidak bisa lagi dikritik karena kegagalannya menghadirkan kesejahteraan umum, cita-cita tertinggi itu harus digeser posisinya ke bawah aspek prosedural. Dia ditempatkan sebagai tujuan kedua; menjadi sesuatu yang tidak wajib diwujudkan dalam pelaksanaan demokrasi. Tanpa sekunderisasi pemakmuran dan pemartabatan rakyat ini, demokrasi akan terus menjadi sistem politik yang utopis. Kesejahteraan harus dibuat bukan lagi sebagai tujuan tertinggi demokrasi.

Pemilihan orang-orang yang akan mengisi lembaga eksekutif dan legislatif, yang di dalamnya warga negara berpartisipasi penuh optimisme akan pembaruan (satu optismisme yang dalam banyak kasus mudah berubah menjadi pesimisme setelah perayaan tersebut berlangsung), menjadi inti demokrasi. Pemilu dan kebebasan memilih dinaikkan posisinya menjadi kriteria tertinggi yang ketika berhasil diselenggarakan saja, terlepas dari baik dan buruk yang menyertai di dalamnya, demokrasi bisa dikatakan sudah lengkap.

Dalil “hanyalah melalui pelaksanaan demokrasi kemakmuran bisa dicapai” mutlak harus dilempar dari puncak konstruksi teori demokrasi. Pelucutan aspek substansial yang menyangkut kemakmuran ekonomi dan pendayaupayaan rakyat di hadapan elite akan membuat demokrasi menjadi viabel. Sebab poin tersebut adalah virus mematikan baginya; membuat persepsi buruk muncul kemudian. Bahkan tak cuma bagi demokrasi, citra buruk juga akan melekat pada politik. Yang dihasilkan sistem politik akan membentuk definisi politik (masalah ini  saya bahas di lain teks).

Tujuan primer demokrasi, dalam konsepsi baru, bukan lagi menyejahterakan rakyat atau mengeluarkan mereka dari kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, melainkan memberi kebebasan saja kepada rakyat untuk memilih dan menyuarakan pandangan atau kecamannya kepada pemerintah karena hidup tidak menyenangkan yang mereka derita. Memasang cita-cita memakmurkan rakyat dalam konsepsinya membuat demokrasi menjadi tidak kapabel. Targetnya terlalu tinggi, sementara perangkat yang dimiliki tidak memungkinkan untuk mewujudkan itu. Kapabel tidaknya satu sistem politik ditentukan oleh kemampuannya mewujudkan hal-hal ideal dalam konsepsinya.

Sikap terhadap demokrasi

Perubahan puncak bangunan demokrasi akan bersinggungan dengan asas “kebebasan”. Kenaikan aspek prosedural menjadi substansi demokrasi membuat “keharusan para pembuat kebijakan untuk mewujudkan harapan publik” merosot posisinya ke bawah “terwujudnya publik yang bebas memiliki harapan semata”. Ketika rakyat memiliki harapan untuk hidup sejahtera dan bebas menyuarakan tuntutan untuk itu, bukan memperoleh hidup sejahtera, maka demokrasi sudah tegak. Demokrasi komplet sudah. Kapabilitas sistem dalam menyejahterakan rakyat tidak lagi termasuk dalam kriteria pengukuran utama. Dengan begitulah demokrasi akan tetap bisa hidup. Kualitasnya kini ditentukan oleh kemampuannya untuk menjamin kebebasan berharap dan menyelenggarakan pemilu saja.

Meski sudah banyak yang menyadari demokrasi tak akan mampu mewujudkan cita-cita tertingginya berdasarkan rancangan awal, tetap masih ada sikap mendua. Memang banyak orang setuju demokrasi adalah sistem politik yang terbaik sejauh ini. Namun penilaian positif tersebut asimetris dengan kepuasan terhadap kenyataan yang muncul.

Ada sikap yang lunak dalam memperlakukan konsekuensi-konsekuensi buruk dari demokrasi. Salah satu konsekuensi buruk itu adalah kediktatoran parlemen. Pendukung demokrasi melihat fakta menyebalkan itu sebagai kecelakaan, bukan keniscayaan. Padahal jika ditanya kapan dan bagaimana demokrasi bisa menghindari kecelakaan tersebut, kapan dan bagaimana parlemen yang berkualitas akan hadir, mereka tak mampu memberi jawaban pasti. Selalu saja penghuni parlemen dikutuk, selalu saja parlemen dipertahankan dan digerakkan dengan memilih orang-orang untuk duduk di dalamnya.

Kekecewaan terhadap sesuatu tidak berlangsung sepanjang waktu. Bisa jadi berakhir pada satu ketika secara permanen, bisa pula hanya menghilang sesaat dan hadir kembali di lain suasana. Begitupun dengan rasa kesukaan. Kesukaan dan kebencian bersifat sporadis dalam politik. Sekecewa apa pun rakyat, mereka tetap akan optimis pada demokrasi. Optimisme itu biasa bertumbuhan menjelang pemilu.

Dengan memahami bahwa substansi demokrasi bukan lagi kesejahteraan umum, orang-orang mungkin akan berpikir untuk tak mau lagi memilihnya sebagai “konsensus nasional” dan berpikir untuk menukarnya. Katakanlah ada orang yang mengajukan “solusi” agar demokrasi diganti dengan oligarki. Maka berbahagialah dia karena tidak perlu bersusah payah untuk merealisasikannya. Demokrasi niscaya akan menciptakan anjuran tersebut dengan sendirinya.Kesejahteraan hukumnya sunah dalam demokrasi.

Penulis Merupakan Alumnus Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful