Templates by BIGtheme NET
Home / Hukum / Pemkab Abdya Ajukan Qanun Perubahan Terkait Pemekaran Desa

Pemkab Abdya Ajukan Qanun Perubahan Terkait Pemekaran Desa

1-copy

ilustrasi (sigupai.com)

LINTAS NASIONAL – ACEH BARAT DAYA, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) terus menindak lanjuti permintaan warga Gampong Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil yang ingin bergabung kembali ke Gampong Tokoh Kecamatan Manggeng. Bukti keseriusan Pemkab adalah dengan mengajukan perubahan atas qanun Kabupaten Abdya Nomor 5 Tahun 2006 ke DPRK setempat.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, warga Gampong Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil telah melakukan unjuk rasa ke gedung DPRK dan Kantor Bupati setempat pada Rabu 27 Mei 2015 lalu dengan
tujuan masyarakat Gampong tersebut yang tidak jelas statusnya hingga sekarang agar dikembalikan ke desa induk yakni Desa Tokoh Kecamatan Manggeng.

“Ya Pemkab telah mengajukan perubahan atas qanun Kabupaten Abdya  nomor 5 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Lembah Sabil kepada DPRK Abdya tanggal 18 Juni lalu untuk dibahas kembali dalam sidang paripurna DPRK setempat,”kata Asisten Pemerintahan Abdya, Drs Hanafiah, SE.Ak kepada Lintasnasional.com di ruang kerjanya, Rabu 01 Juli 2015.

Menurutnya, saat pengajukan perubahan qanun tesebut, ada dua qanun yang lain yang diajukan yakni perubahan atas qanun Kabupaten Abdya nomor 10 Tahun 2013 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan rancangan qanun pengelolaan sampah.

Menurutnya, bagian Hukum dan Pemerintah Setdakab Abdya sedang mempersiapkan peta perubahan kedua kecamatan itu. Dua Dusun di Tokoh II yakni Musalla dan Dusun Rahmad akan bergabung ke Gampong Tokoh, sedangkan Dusun Tgk. Agam akan bergabung ke Gampong Blangmanggeng Kecamatan Manggeng.

Hanafiah juga menjelaskan, perubahan qanun tersebut memang tidak terpengaruh dengan pembentukan Kecamatan Lembah Sabil. Pasalnya, saat di bentuk kecamatan dimaksud, Tokoh II memang tidak diakui secara administratif. “Saat itu ketiga dusun itu memang tidak jelas dimana, bahkan tidak termasuk dalam kategori desa atau gampong jadi tidak ada masalah dengan perubahan itu,”kata Hanafiah.

Ia mengatakan,dengan bergabungnya kembali Tokoh II ke gampong induk, maka indentitas masyarakat seperti KTP, KK akan berubah juga dan untuk itu nanti akan berubah secara perlahan. Artinya tidak dipaksakan dan indentitas lama juga berlaku walaupun sudah bergabung.

Ditanya kapan mulai dibahas, Hanafiah mengaku kalau berbicara kapan akan dibahas itu tergantung waktu yang ada di DPRK Abdya. “Pemkab dalam hal ini siap kapanpun akan membahas qanun itu bersama dewan,” tandasnya. (Ratu)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful