Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / DPRK Aceh Utara Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi NasDem

DPRK Aceh Utara Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi NasDem

???????????????????????????????

LINTAS NASIONAL, LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Rabu 1 Juli 2015 telah mengesahkan empat Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, tiga raqan itu merupakan usulan dari eksekutif, sedangkan satu raqan lagi adalah inisiatif dari pihak legislatif, kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat, dari Pukul 14.00 hingga Pukul 16.00 WIB.

Keempat Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun Aceh Utara tersebut, yaitu Pertama, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Ketiga, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Keempat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2015, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb, S. Sos bersama pimpinan lainnya, yaitu Ismail A. Jalil, SE dan H. Mulyadi CH yang turut didampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara Abdullah Hasbullah, S.Ag, MSM bersama Kabag Risalah dan Persidangan Azhari Hasan SH, selain itu pada kesempatan tersebut juga hadir 38 Anggota DPRK, Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Drs. Muhammad Jamil, M. Kes dan sejumlah Kepala SKPK serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Berikut Pendapat Akhir Fraksi Nasional Demokrat DPRK Aceh Utara;

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pemberlakuan beberapa Peraturan Daerah/Qanun, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 1997, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000, karena terjadinya perkembangan peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga terjadi perubahan regulasi yang tercantum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tidak sejalan lagi dengan pemberian kewenangan, maka perlu mencabut beberapa Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah.

Retribusi Pasar perlu dilakukan perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi karena perekonomian masyarakat rata-rata meningkat sehingga tidak sesuai lagi antara nilai mata uang dengan kondisi saat ini, dengan demikian besarnya tarif perlu disesuaikan kembali. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman toko, kios dan los, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.

Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi karena tidak sesuai dengan besarnya tarif retribusi karena tidak sesuai dengan besarnya tarif yang dipungut dari masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah dengan rincian, Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks gangguan dengan tarif retribusi, Indeks lokasi usaha berdasarkan letak perusahaan dan Besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan luas tempat usaha.

Perlindungan dan pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan sebagainya, Pendataannya dilakukan oleh masing-masing kepala desa (keuchik) pada setiap akhir tahun secara berkelanjutan, hasilnya di umumkan dimenasah. Data yang sudah disetujui , kemudian ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan dan penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyalurkan bantuan atau pemberdayaan.

Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan perlindungan serta pemberdayaan meliputi Panti sosial, rumah singgah, pusat kesejahteraan sosial dan sebagainya. Perlindungan dan pemberdayaan memiliki sumber pendanaan dari APBK, Sumber dana yang sah dan tidak mengikat, Zakat, Infaq, Sedekah dan lai-lain.

Untuk itu, Fraksi NasDem ingin menyampaikan beberapa pendapat dan saran, diantaranya;

  1. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, agar lebih maksimal mensosialisasikan ke kecamatan-kecamatan yang terkait, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan menyangkut dengan pajak kendaraan agar lebih dipertegas, untuk plat BK agar ditertibkan, bila perlu diambil tindakan bagi yang menggunakan kendaraan plat non BL di wilayah Aceh Utara untuk membayar pajak ganda, demi meningkatkan PAD.
  1. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, agar pajak retribusi ditinjau kembali tentang pengambilan pajak agar sesuai dengan fasilitas yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan PAD Aceh Utara sesuai dengan keadaan saat ini, karena kios-kios dan pajak ikan yang tidak sesuai bila dibandingkan denggan daerah-daerah lain, khusus untuk pelabuhan agar dapat dilaksanakan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pelabuhan, Permendagri dan Permentan.
  1. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, agar selalu memperhatikan dan menyantuni anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin, demi meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga tidak menyalahi dengan apa yang diamanatkan dalam ajaran Islam.
  1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, agar semua Qanun yang telah disahkan untuk dijalankan sesuai dengan apa yang telah disahkan oleh DPRK Aceh Utara, sehingga Fungsi Legislatif dan Eksekutif berjalan sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menyatakan (Dapat Menerima dan Menyetujui) Keempat Rancangan Qanun tersebut menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, Demikian Pendapat Akhir Fraksi NasDem, ditandatangani oleh T. Bakhtiar selaku ketua dan Misbahul Munir, ST sebagai sekretaris. (Iskandar Yunus)

Baca : DPRK Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh

Baca : DPRK Aceh Utara Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi PPP

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful