Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / DPRK Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi Amanat Karya Bangsa

DPRK Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi Amanat Karya Bangsa

???????????????????????????????

LINTAS NASIONAL, LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Rabu 1 Juli 2015 telah mengesahkan empat Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, tiga raqan itu merupakan usulan dari eksekutif, sedangkan satu raqan lagi adalah inisiatif dari pihak legislatif, kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat, dari Pukul 14.00 hingga Pukul 16.00 WIB.

Keempat Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun Aceh Utara tersebut, yaitu Pertama, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Ketiga, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Keempat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2015, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb, S. Sos bersama pimpinan lainnya, yaitu Ismail A. Jalil, SE dan H. Mulyadi CH yang turut didampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara Abdullah Hasbullah, S.Ag, MSM bersama Kabag Risalah dan Persidangan Azhari Hasan SH, selain itu pada kesempatan tersebut juga hadir 38 Anggota DPRK, Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Drs. Muhammad Jamil, M. Kes dan sejumlah Kepala SKPK serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Berikut Pendapat Akhir Fraksi Amanat Karya Bangsa DPRK Aceh Utara;

Beberapa Peraturan Daerah atau Qanun, yang didasarkan atau pelaksanaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, karena tidak sejalan lagi dengan perkembangan maupun peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga terjadi perubahan tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditentukan sebatas mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Sehingga tidak sejalan lagi dengan pemberian kewenangan retribusi daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib retribusi.

Sementara itu, terhadap rancangan qanun tentang Retribusi Pelayan Pasar juga perlu didukung, retribusi tersebut perlu dilakukan perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi karena sudah tidak sesuai lagi antara nilai mata uang dengan kondisi saat ini, dengan demikian besarnya tarif perlu disesuaikan kembali. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari halaman/pelataran toko, kios dan los, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sesuai jenis fasilitas dan bangunan, Untuk Pasar kelas I, tarifnya detetapkan mulai dari 2.000-25.000, Untuk Pasar kelas II, tarifnya detetapkan mulai dari 2.000-20.000, Untuk Pasar kelas III, tarifnya detetapkan mulai dari 2.000-15.000.

Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi karena tidak sesuai dengan besarnya tarif retribusi karena tidak sesuai dengan besarnya tarif yang dipungut dari masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah dengan rincian, Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara indeks gangguan dengan tarif retribusi, Indeks lokasi usaha berdasarkan letak perusahaan dan Besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan luas tempat usaha.

Rancangan Qanun tentang Perlindungan dan pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin sangat penting karena banyaknya jumlah mereka yang harus disejahterakan dalam Kabupaten Aceh Utara. Pendataan harus sangat jelas agar tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknumyang tidak bertanggungjawab.

Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin mempunyai hak untuk memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan yang maksimal serta dapat menikmati kehidupan dan lingkungan yang sehat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin dalam penyediaan infrastruktur, pengembangan potensi diri serta bantuan keuangan.

Demikian Pendapat Akhir dari Fraksi Amanat Karya Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terhadap Raqan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Izin Gangguan, Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin, ditandatangani oleh Hasanusi selaku ketua dan Drs. As’Adi sebagai sekretaris. (Iskandar Yunus)

Baca : DPRK Aceh Utara Tetapkan Empat Qanun dalam Rapat Paripurna

Baca : DPRK Aceh Utara Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi NasDem

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful