Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / DPRK Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh

DPRK Sahkan Empat Qanun, Ini Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh

???????????????????????????????

LINTAS NASIONAL, LHOKSUKON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Rabu 1 Juli 2015 telah mengesahkan empat Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, tiga raqan itu merupakan usulan dari eksekutif, sedangkan satu raqan lagi adalah inisiatif dari pihak legislatif, kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRK setempat, dari Pukul 14.00 hingga Pukul 16.00 WIB.

Keempat Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun Aceh Utara tersebut, yaitu Pertama, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang pencabutan beberapa Peraturan Daerah dan/atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Ketiga, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dan Keempat, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin.

Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II DPRK Aceh Utara Tahun Sidang 2015, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthaleb, S. Sos bersama pimpinan lainnya, yaitu Ismail A. Jalil, SE dan H. Mulyadi CH yang turut didampingi oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara Abdullah Hasbullah, S.Ag, MSM bersama Kabag Risalah dan Persidangan Azhari Hasan SH, selain itu pada kesempatan tersebut juga hadir 38 Anggota DPRK, Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Utara Drs. Muhammad Jamil, M. Kes dan sejumlah Kepala SKPK serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Berikut adalah isi dari Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara; Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memilki pernanan yang relative kecil terhadap Angggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), khususnya bagi daerah kabupaten, sebagian besar pengeluaran APBK dibiayai oleh dana alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Untuk Pajak dan Retribusi, perlu dilakukan revisi kembali terhadap raqan, diantaranya;

  1. Pencabutan beberapa Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadinya pencabutan pada qanun tersebut berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disesuaikan dengan pembagian yang telah ditentukan, mana yang menjadi tanggungjawab kabupaten.
  2. Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi dan Pelayanan Pasar terjadi perubahan pada besaran tarif retribusi, dikarenakan tidak sesuai dengan tariff lama, mengingat mata uang dan kondisi ekonomi pada saat ini digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, luas dan lamanya jangka waktu pemakaian, dan rasionalisasi nilai tarif penjualan daging pada hari besar (meugang) pada lokasi pasar kelas I, II, dan III sama nilainya yaitu Rp. 30.000.
  3. Perubahan atas Qanun Bupati Aceh Utara No. 15 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, terjadi perubahan karena terlalu besar tarif retribusi pada aturan sebelumnya dinilai terlalu besar dan tidak mungkin dilakukan pungutan kepada masyarakat setelah dilakukan pembahasan menjadi 20% dari draf yang di ajukan.
  4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Fakir Miskin merupakan inisiatif DPRK Aceh Utara, dan qanun tersebut sudah menjaditanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kepada eksekutif agar dapat menyisihkan sedikit anggaran APBK Aceh Utara disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dilakukan pendataan dengan baik serta pengawasan dan upaya penanggulangan kemiskinan.

Fraksi Partai Aceh dalam kesempatan ini meminta kepada Kabag Hukum untuk terus mengevaluasi seluruh aturan yang telah kadaluarsa dan tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ditengah masyarakat.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menyatakan Dapat Menerima dan Menyetujui Keempat Rancangan Qanun tersebut menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh, ditandatangani oleh Muhammad Nasir selaku ketua dan Sulaiman sebagai sekretaris. (Iskandar Yunus)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful