Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Hutan Akan Punah, Jika “UU LH” Tidak Segera di Revisi

Hutan Akan Punah, Jika “UU LH” Tidak Segera di Revisi

Foto Ilustrasi, Penyelamatan Hutan Indonesia

Foto Ilustrasi, Aksi Penyelamatan Hutan Indonesia

LINTASNASIONAL – JAKARTA, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menurutnya perlu ada revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, agar persoalan asap dan kebkaran hutan tidak terulang kembali untuk kesekian kalinya.

Seperti yang dilansir okezone.com Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyampaikan, “salah satu penyebab bencana ini terus terulang adalah regulasi dan aturan hukum yang tak memadai,” ujarnya, Minggu, 20 September 2015.

Diketahui, dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, disebutkan masyarakat dibolehkan membakar hutan untuk membuka lahan maksimal dua hektar.

“Justru dengan adanya undang-undang tersebut, membuat upaya-upaya melakukan pencegahan semakin sulit. Masa ada undang-undang memperbolehkan masyarakat melakukan pembakaran lahan? Sekarang misal seribu petani (membuka lahan) sudah 2.000 hektar,” katanya.

Ia mengatakan, pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat atau petani bisa merembet ke lahan milik korporasi. Hal tersebut yang diduga menjadi sebab korporasi dijadikan kambing hitam dalam bencana kebakaran hutan ini.

Sementara itu, anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar Usman meyakini ada unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan. Tindakan pembakaran hutan dengan sengaja harus diatur dalam regulasi dan disusun sanksi yang berat. Sanksi bagi perorangan atau korporasi yang dengan sengaja membakar hutan hendaknya terdiri dari sanksi administratif, perdata dan pidana.

“Regulasi harus memiliki pondasi kuat. Sanksi hukum secara admnistrastif, perdata dan pidana,” ungkapnya.

Abdul menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah punya instrumen yang memadai untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan kebakaran hutan ini. Sebutlah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Riset dan Teknologi yang bisa diberdayakan.

Koordinasi dan keikutsertaan banyak pihak dalam mencarikan solusi persoalan ini adalah wujud keseriusan pemerintah menangani kebakaran hutan yang selalu terulang.

Abdul mengimbau, penyelesaian kebakaran hutan tak bisa disamakan dengan penanggulangan bencana alam lain.

“Jangan dianggap penyelesaiannya seperti biasa. Masyarakat minta diungsikan. Mau dipindahkan kemana? Kebakaran hutan kan tidak seperti bencana gunung meletus. Kita berharap BNPB jangan menganggap ini bencana rutin dan biasa,” lugasnya. (Okz)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful