Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Mitra Rakyat: 17 Paket Proyek Dinas Pengairan Aceh, “Berbau” Korupsi

Mitra Rakyat: 17 Paket Proyek Dinas Pengairan Aceh, “Berbau” Korupsi

Juru Bicara LSM Mitra Rakyat Teuku Fazil

Juru Bicara LSM Mitra Rakyat Teuku Fazil

LINTAS NASIONAL – LHOKSEUMAWE, LSM Mitra Rakyat mendesak Kejaksaan dan Kepolisian segera mengusut dugaan korupsi di Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Terkait adanya 17 paket proyek yang dikelola Dinas tersebut pada tahun 2013/2014. Diduga paket terebut dikerjakan tanpa melalui proses tender, namun hanya lewat Penunjukan Langsung (PL).

Juru Bicara LSM Mitra Rakyat Teuku Fazil melalui siaran persnya, “proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang dikerjakan lewat PL tersebut berpotensi korupsi, dengan dugaan kerugian Negara hingga Rp 224 milyar,” ujarnya, Senin, 5 Okteber 2015.

Berdasarkan investigasi LSM Mitra Rakyat terdapat beberapa temuan, yakni 17 paket tersebut bernilai di atas Rp 200 juta. Namun, pihak Dinas tidak melakukan pelelangan umum sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Penyediaan Barang dan Jasa.

Menurutnya, Dinas Pengairan Aceh begitu mudahnya melakukan proses Penunjukan Langsung (PL), dan ini sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015, Perpres No 70 tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 tahun 2010 yang berbunyi “setiap pekerjaan di atas Rp 200 juta, harus dilakukan proses tender kecuali dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, atau penanganan darurat,” jelasnya.

Ia menambahkan, “akan tetapi dalam konteks ini, proyek-proyek yang diberikan secara Penunjukan Langsung (PL) oleh Dinas Pengairan Aceh, sama sekali tidak memiliki hubungan dalam keadaaan tertentu,” tegasnya.

“17 paket tersebut, yang dilaksanakan Dinas Pengairan Aceh pada 2013-2014 adalah pembangunan jetty di beberapa kabupaten seperti Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Bireuen, Sabang dan Aceh Utara” sambungnya.

Dari hasil laporan yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk anggaran tahun 2014 pada 23 Mei 2015 lalu, ditemukan kejanggalan pengerjaan pada 17 paket terseut, seperti volume yang tidak sesuai dengan Administrasi.

Kemudian, “ada 3 proyek berbeda ditemukan dari hasil audit BPK, yaitu pembangunan jetty Krueng Teunom di Aceh Jaya, jetty Ulee Lheu di Banda Aceh dan Jetty Kuala Krueng Sarah Leupung di Aceh Besar. Dari pemeriksaan tersebut adanya potensi yang dapat merugikan keuangan negara terutama lewat grativikasi dan suap,” ulasnya.

Atas penumuan tersebut, LSM Mitra Rakyat mendesak aparat penegak hukum, “agar secepatnya mengusut temuan BPK atas dugaan korupsi, dan Gubernur Aceh juga diminta mengevaluasi kinerja Dinas Pengairan Aceh,” tutupnya. (rel)

 

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful