Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 11 /INSTRUKSI/2016

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 11 /INSTRUKSI/2016

garuda-pancasila

GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH
NOMOR 11 /INSTRUKSI/2016

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH TAHUN 2017

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA);
3. Para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Masing-masing di Tempat

Untuk :

KESATU :

Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh, Kanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Aceh untuk menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

KEDUA :

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

KETIGA :

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilarang memberikan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan cara :

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluargadan masyarakat.

KEEMPAT :

Larangan pemberian dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, meliputi kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial.

KELIMA :

Memerintahkan kepada seluruh Bupati/Walikota, Kepala SKPA dan Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh serta Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara berjenjang untuk melakukan :

a. Pengawasan kepada bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
b. Sosialisasi dan memberitahukan Instruksi Gubernur ini di lingkungannya masing-masing pada setiap apel pagi atau dalam setiap pertemuan kedinasan.

KEENAM :

Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini, dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH :

Instruksi Gubernur ini berlaku juga bagi Tenaga Kontrak atau nama lain di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

KEDELAPAN :

Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Oktober 2016
30 Muharram 1438

unnamed

SALINAN – dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua KASN di Jakarta;
6. Ketua DPR Aceh;
7. Ketua DPR Kab/Kota se-Aceh;
8. Ketua KIP Aceh;
9. Ketua KIP Kab/Kota se-Aceh;
10. Ketua Panwaslih Aceh;
11. Ketua Panwaslih Kab/Kota se-Aceh, ……………………………………………

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful