Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / KuALA Lakukan Kajian UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

KuALA Lakukan Kajian UU Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan

????????????????????????????????????

LINTAS NASIONAL, BANDA ACEH – Jaringan Koalisi dan Advokasi Laut Aceh (KuALA) melakukan kajian bersama tentang  Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, tehnik budi daya Ikan dan petambak garam yang baru saja di sosialisasikan di Aceh beberapa bulan lalu.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 januari 2017 di 3 In 1 coffe lampineng. Kajian bersama ini  bertujuan untuk mencari harmonisasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 dengan Undang-undang  dan peraturan pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya pernah ada.

Kajian ini juga dilakukan sebagai langkah Jaringan KuALA dalam upaya melakukan advokasi di sektor kelautan dan perikanan. Ini disampaikan oleh Crisna Akbar Program Manager dan Advokasi Jaringan KuALA

“Jaringan KuALA sebagai salah satu lembaga yang fokus terhadp advokasi di sektor keluatan dan perikanan merasa perlu untuk melakukan kajian harmonisasi hukum tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan undan-undang yang sudah ada sebelumnya sebaga langkah jaringan kuala dalam melakukan advokasi kebijakan dalam upaya pengelolaan laut dan perikanan di Aceh”, ujarnya.

Dalam kajian ini, Jaringan KuALA mengundang Dr. Teuku Mutaqqin Mansur, M.H dan Sulaiman, S.H M.H Dosen dan Peneliti Ilmu Hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh yang selama ini telah banyak terlibat dalam beberapa kegiatan Jaringan KuALA dalam upaya menciptakan pengelolaan kelauran dan perikanan dengan kearifan lokal.

Dalam kajian ringan ini, Dr. Teuku Mutqqin Mansur, S.H, M.H mengatakan perlu adanya kajian mendalam terkait UU No 7 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pembudi daya dan petambak garam agar harmonisasi dan disharmonis dalam penerapannya, sehingga UU no 7 ini matang dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Rahmi Fajri Selaku Sekjen KuALA berharap dari kegiatan ini akan ada kajian secara mendalam tentang analisis hukum harmonisasi UU No 7 yang nantinya akan menjadi rekomdasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusa sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pertimbangannya. Kami juga merencanakan melakukan diskusi lanjutan dengan beberapa pihak lainnya. (Real)

 

 

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful