Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Terkait KKR, YARA Jangan Terjebak Dengan Regulasi yang Telah Dicabut

Terkait KKR, YARA Jangan Terjebak Dengan Regulasi yang Telah Dicabut

Muksalmina MTA, pengamat politik, hukum dan pemerhati masalah sosial.

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh didasarkan atas perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bukan atas perintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kemudian Pada Tahun 2013, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh menindaklanjuti perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, yang dibentuk berdasarkan Pasal 229 ayat (1).

“Pernyataan YARA bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh tidak lagi mempunyai payung hukum setelah Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui putusannya Nomor 006/PUU-IV/2006, bahwa pernyataan tersebut sangatlah keliru karena pembentukan KKR Aceh bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.
Jadi, tidak ada kaitan dan pengaruhnya antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dengan Pencabutan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Kecuali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut, bahkan jika Undang-Undang Pemerintahan Aceh dicabut harus mendapat persetujuan DPR Aceh,” demikian disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Politik Aceh Muksamina MTA pada Minggu 7 Mei 2017

Katanya, dalam hal ini, YARA selalu terkecoh dan terjebak dengan regulasi yang tidak relevan lagi. Bahkan lanjutnya, ada regulasi yang sebelumnya berjalan beriringan dengan regulasi lain mempunyai sebagian kecil kapasitas yang sama tapi jalur yang berbeda, kemudian regulasi tersebut telah dicabut, sehingga membuat YARA terkecoh dengan regulasi yang telah dicabut.

“Padahal, pembentukan KKR Aceh misalnya, bukan atas dasar regulasi yang telah dicabut. Kapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 dicabut? Dan kapan pula Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diundangkan?,” tanya Muksalmina

Seharusnya YARA, menurut Muksalmina harus membaca kembali kosideran menimbang pada Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tersebut, padahal dalam kosideran itu jelas bahwa dasar hukum pembentukan Qanun itu merujuk kepada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian, terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 229 ayat (2)). Menurut hemat saya, maksud dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Karena Peraturan Daerah Provinsi (Qanun) juga merupakan salah satu peraturan perundang-undangan.

“YARA harus bisa memahami perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan. Kalau Undang-Undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sama halnya perbedaan MTA dengan MTV, kalau MTA bisa masuk dalam MTV, sedangkan MTV tidak bisa masuk dalam MTA,” jelasnya lagi

Supaya tidak berlarut dalam permasalahan ini dan tidak terjadinya kesalahpahaman, Muksalmina menyarankan kepada YARA juga mempelajari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun.

“Tujuan merekomendasikan dasar hukum tersebut untuk dipelajari oleh YARA adalah supaya YARA dapat memahami prosedur terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan melalui proses-proses dan tahapan. Misalnya, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh merancang sebuah Qanun Aceh, maka proses sampai dilakukannya penetapan sebuah qanun terlebih dahulu dilakukan fasilitasi ke kementerian dalam negeri guna mendapat pembinaan berupa pedoman dan petunjuk teknis, arahan, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi sebelum ditetapkan supaya menghindari dilakukannya pembatalan,” lanjut pengamat muda Aceh tersebut

Menurutnya, jika memang pada saat itu pembentukan qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, maka secara otomatis Rancangan Qanun tersebut ditolak karena Undang-Undangnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Red)

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful