Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / GAN Minta Pemerintah Aceh Tempatkan Perwakilan di KBRI Malaysia

GAN Minta Pemerintah Aceh Tempatkan Perwakilan di KBRI Malaysia

Direktur Gerakan Aceh Nusantara (GAN) Ikhsan Nurdin

LINTAS NASIONAL – MALAYSIA, Terkait sering terjadinya penangkapan TKI dan sering tenggelam boat lewat jalur ilegal yang selalu menimpa warga Aceh di Malaysia, Pemerintah Aceh diminta tempatkan perwakilannya di KBRI.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Aceh Nusantara (GAN) Ikhsan Nurdin melalui pers rilisnya pada Senin 15 Mei 2017, mengingat Aceh daerah khusus dan mempunyai hubungan sejarah antara Aceh -Malaysia (Serumpun Melayu) maka sudah saatnya pemerintah Aceh mengusulkan kepada presiden melalui Kemenlu RI untuk menempatkan perwakilan pemerintah aceh di KBRI yang di biayai oleh APBA.

Menurut pemuda yang akrab disapa Nek Kandang tersebut, Puluhan ribu masyarakat Aceh yang bekerja di Semenanjung Malaysia sebagian ada yang mempunyai IC (KTP), permit, visa 3 bulan, visa pelancong 28 hari, ada juga yg punya paspor tapi visanya kosong serta ada yang kosong tanpa dokumen apapun, yang rata-rata bekerja sebagai pedagang kosmetik, kedai runcit (sembako) bangunan dan lain-lain, kekompakan dan silaturrahmi masyarakat Aceh disini sangatlah kuat ketika musibah orang meninggal, kenduri maulid, dan mendirikan meunasah Aceh (tempat berkumpul) seperti di wilayah selangor, seremban, melaka, johor bahru, penang, dimana di setiap tempat yg ramai masyarakat Aceh di sini terbentuk persatuan seperti di Aceh, ada tuha peut, keuchik, imam dan lain-lain.

“Maka dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan sudah saatnya pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai perwakilan pemerintah pusat membuat Pergub tentang penempatan beberapa orang perwakilan pemerintah Aceh di setiap kantor cabang KBRI mulai dari kuala lumpur, Johor Bahru, Penang, dalam setiap KBRI sejumlah dua orang personil untuk memudahkan proses pembuatan paspor, pengurusan visa, permit kerja, e-kad dan proses pemulangan warga Aceh yg tanpa dokumen (kosong),” jelas Tgk Nek.

Katanya, hal itu untuk menghindari warga Aceh menggunakan calo yang tidak resmi, karena harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal minimal 1600 RM yang mencapai 4,8 Juta, oleh karena itulah penyebab mereka menempuh perjalanan pulang lewat jalur belakang (ilegal) itu pun berisiko ditangkap atau kehilangan nyawa.

“Kadang kala proses di KBRI untuk warga Aceh sangat lambat, seperti ada pembiaran, dianaktirikan, mereka mengutamakan Jutawan TKI yang berasal dari pulau Jawa dan daerah lainnya, ketika musibah menimpa warga Aceh di perantauan kebanyakan dana dari swadaya masyarakat Aceh disini, maka dalam hal ini mendesak, perlu dan sudah saatnya pemerintah Aceh menempatkan utusan semacam rekrutmen lembaga di KBRI oleh Pemerintah Aceh, berhubung di Aceh mencari pekerjaan sangat sulit karena perusahaan (kilang) dan penanaman modal investor yg susah untuk penanaman modal mereka selalu mempertimbangkan kondisi keamanan dan infrastruktur yg belum memadai”, lanjut pria yang saat ini menetap di Malaysia tersebut

Menurutnya, jika menempuh prosudural layaknya TKI biasa mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal misalnya
Pembuatan permit RM 7000 (Rp. 21.000.000), visa 3 bulan Rp. (4.000.000), pasing visa pelancong Rp. 2.000.000 per 28 hari termasuk biaya penginapan, makan sedangkan proses pemulangan melalui calo RM 1600 (Rp.4.800.000).

“Maka dalam hal ini untuk meringankan beban mereka dan proses pengurusan administrasi jika melalui lembaga resmi seperti pengurusan SPLP, paspor mati visa, pendatang haram tanpa dokumen, orang meninggal dunia, sakit berat, bila ada perwakilan khusus dari Aceh saya rasa akan cepat dan mudah tanpa harus menunggu waktu yang lama”, pungkas eks Kombatan yang peduli dengan TKI asal Aceh di Malaysia tersebut (Red)

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful