Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Misi Mengeruk Dana Haji

Misi Mengeruk Dana Haji

Oleh : Saiful Haris Arahas

LINTAS NASIONAL – Sesuai intruksi Jokowi, Rp 80 Triliun Dana Haji siap untuk diinvestasikan, Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu pun memastikan jika BPKH siap menjalankan intruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji.

Dana ini milik umat Islam calon jamaah haji, bukan milik pemerintah bahkan presiden sekalipun. Kenapa kok pemiliknya tidak dimintakan pendapatnya? Selain itu pun, ini suatu hal yang bisa dikatakan diluar batas kewajaran, karena menggunakan dana haji untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jor-joran merupakan tindakan yang tidak patut diperbolehkan.

Saya heran dengan Pak Jokowi, agama Islam dihinakan, Al-Qur’annya dinistakan, Nabi Muhammad dilecehkan, ulama umat Islam pun dikriminalisasikan, dan sampai-sampai ormas Islam dibusukkan, gerakan Islam juga diteroriskan, parpol Islam ikut dimarjinalkan, hingga pengajian disempitkan. Tapi kenapa giliran “fulus”nya disedot! Tapi giliran Dana Hajinya diporot! Dan giliran Dana Zakatnya pun dicomot!

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengkritik langkah Jokowi yang hendak menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji, dana simpanan atau cicilan ongkos naik haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon haji.

Menurut saya, dana yang kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun itu seyogianya, disamping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan, serta penginapan untuk jamaah haji di Mekkah dan Madinah, itu pun harus atas izin umat Islam melalui para wakil rakyat yang berada di parlemen.

Saya menengarai, penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara itu, utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 (tiga) persen yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal itu, pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.

Seharusnya pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya. Adapun selain itu, pemerintah seharusnya berbicara dengan DPR, MUI, dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Saya selaku salah seorang pemuda dan umat Islam, dengan tegas sangat berkeberatan dan menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut.

Selain itu, saya heran melihat sikap Pak Jokowi, belum pun 1 (satu) periode menjadi Presiden Republik Indonesia, tapi hutang negara sudah sangat banyak. Terlebih lagi, kok Pak Jokowi kepikiran untuk menginvestasikan dana haji, sedangkan mantan-mantan presiden Indonesia yang lain, bahkan diantara mereka ada yang lebih dari satu periode memimpin Indonesia, tidak ada yang berpikiran akan menggunakan dana haji.

Walaupun Jokowi menyebutkan dana haji sebesar itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil resikonya, semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam. Jika sebegitu besar dana yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, resiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan calon jamaah haji.

Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka, namun kini pemerintah mau dengan seenaknya menginvestasikan dana tersebut, Pak Jokowi sehat?

Adapun keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Jokowi ketika usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (26/7/2017).

Ketika itu menurut Pak Jokowi nantinya, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

Menurut Pak Jokowi, dari pada uang dana haji itu idle (diam), lebih baik bila diinvestasikan, namun pada tempat-tempat yang tidak memiliki resiko tinggi, aman, tetapi memberikan keuntungan yang gede.

Selama ini ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan dana haji. Pertama, penempatan tersebut harus terjamin keamanannya. Kedua, harus memiliki nilai manfaat, dan ketiga harus memiliki likuiditas yang baik. Bila sudah ada wacana melirik untuk menggunakan dana haji, apakah kriteria pertama masih diakui keamanannya?

Diperkirakan, dalam setahun ada dana haji terkumpul sekitar Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun. Per 2016, berdasarkan data Kementerian Agama, telah terkumpul dana haji sebesar Rp 89,9 triliun (Republika, 14 Januari 2017).

Wacana Menteri Bambang Brojonegoro sangat menarik untuk ditanggapi. Sebab, pada postur APBN 2017, kita melihat defisit yang cukup mengkhawatirkan. Pada postur APBN 2017, pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.750,3 triliun dan belanja Rp 2.080,5 triliun.

Defisit sebesar Rp 330,2 triliun ditutup dengan utang. Defisit bisa semakin besar jika pendapatan ternyata tidak bisa direalisasikan sesuai rencana. Terlihat jelas bahwa APBN 2017 kita memang besar pasak daripada tiang.

Dari anggaran belanja itu, sebesar Rp 764,9 triliun dialokasikan sebagai dana transfer ke daerah dan dana desa, dengan tujuan memperkuat desentralisasi fiskal. Salah satu realisasinya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar (sumber: kemenkeu.go.id/apbn2017).

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar memang semestinya menjadi fokus garap pemerintah. Infrastruktur yang buruk sangat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, saat ini terdapat ketimpangan pembangunan yang sangat jelas antara desa dan kota serta antara Jawa dan luar Jawa, khususnya Indonesia Timur. Menurut data BPS terdapat 78.609 desa, dengan wilayah yang sangat luas.

Maka itu, meminjamkan dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, sebab infrastruktur yang baik akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Saat ini, dana haji baru sebatas dimanfaatkan melalui tiga skema, yaitu untuk membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan deposito berjangka. Sudah saatnya dana haji diputar untuk sesuatu yang lebih besar memberikan mashlahat terhadap umat.

Terlebih, pembangunan infrastruktur dasar akan banyak terjadi di daerah, khususnya perdesaan. Sementara jamaah haji regular, sebagian berasal dari perdesaan. Namun, tentu perlu mekanisme yang penuh kehati-hatian.

Sebab, banyak di antara jamaah haji reguler tersebut yang bukan dari kalangan atas. Banyak di antara mereka yang mengumpulkan biaya haji sedikit demi sedikit dengan niat tulus untuk mengunjungi Baitullah. Oleh karena itu, perlu ditempuh sejumlah langkah.

Perlu diketahui, umat Islam dan sejarah berdirinya negara ini selalu seiring sejalan. Pada 10 November, dimotivasi resolusi jihad KH Hasyim Asy’ari, kaum Muslimin mengorbankan nyawa melawan tentara sekutu.

Di Aceh, kaum Muslimin mengumpulkan emas hingga mencapai 20 kilogram dan digunakan Presiden Sukarno untuk membeli Pesawat Dakota RI-001 Seulawah, pesawat pertama yang dimiliki Indonesia dan sangat besar peranannya dalam kemerdekaan RI. Tapi apa? Adakah perhatian serius pemerintah pusat untuk Aceh? Apa balasan pemerintah pusat untuk rakyat Aceh?

Sekarang, apa masih pantas umat Islam kembali berperan, dengan merelakan dana haji untuk menjadi salah satu sarana penutup defisit APBN, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih terbelakang. Sementara suara umat Islam sama sekali tidak pernah di dengar dinegeri ini?

Akhir kata dari saya selaku penulis, ketika kau senang, kau lupakan kami. Tapi ketika kau sakit-sakit, kau menengadahkan tangan ke kami.

Jika banyak kata yang tidak berkenan, itu datangnya dari penulis sendiri. Penulis hanya sedang mencoba untuk melawan ketidakadilan negeri ini, dan berharap telah mewakili seluruh umat Islam yang tidak setuju bila dana haji umat Islam disalahgunakan oleh pemerintah. Sebab kata guru besar ulama Imam Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja dan anak ulama besar, maka menulislah.

Penulis merupakan Aktifis PII

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful