Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Pengamat Minta Kuasa Hukum Penggugat UUPA Tidak Terkecoh Dengan Pernyataan Ketua Pansus

Pengamat Minta Kuasa Hukum Penggugat UUPA Tidak Terkecoh Dengan Pernyataan Ketua Pansus

@Muksalmina Mta (Ist)

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Terkait penjelasan ketua pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan bahwa rekrutmen, pelantikan dan pengesahan KIP dan PANWASLIH masih merupakan kewenangan DPRA dan DPRK di Aceh seharusnya tidak diterima oleh tim kuasa Hukum penggugat.

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Politik Muksalmina Mta pada Selasa 10 Oktober 2017, ia menyayangkan tim kuasa hukum penggugat mengiyakan atau menerima atas pernyataan ketua pansus RUU Pemilu tersebut.

“Artinya sudah ada angin segar bahwa rekrutmen, pelantikan dan pengesahan masih tetap di DPRA dan DPRK,” kata Muksalmina

Seharusnya, menurut Muksalmina, pihak DPR RI dalam hal ini ketua pansus RUU Pemilu mencoba untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak bersalah karena telah mencabut 2 Pasal UUPA. Dan mengalihkan duduk perkara awal, yang sedang berjalan gugatannya oleh 2 Anggota DPRA yaitu dengan cara memberikan jaminan bahwa perekrutan, pelantikan dan pengesahan KIP dan PANWASLIH tetap kewenangan DPRA dan DPRK.

Ia juga menilai, tim kuasa hukum penggugat telah terkecoh dengan pernyataan ketua Pansus tersebut, karena menerima atas penjelasan ketua pansus dalam sidang lanjutan gugatan UU Pemilu yang mencabut 2 Pasal UUPA, bahkan berharap supaya penjelasan tersebut harus konkrit nantinya dalam peraturan KPU.

“Seharusnya tim kuasa hukum penggugat jangan menerima atas penjelasan Ketua pansus, karena gugatan awal bukan masalah kewenangan perekrutan, pelantikan dan pengesahan KIP dan PANWASLIH. Tapi permasalahan yang digugat adalah pencabutan 2 Pasal UUPA,” jelas tokoh muda asal Pidie tersebut

Selain itu Muksalmina juga menilai, jika Undang-undang Pemilu tidak direvisi nantinya maka UUPA berada pada pintu kehancuran, karena semua undang-undang nantinya akan menyerobot UUPA.

“Secara hirarki perundang-undangan, bahwa peraturan KPU tidak selevel dengan undang-undang. Jadi, mencabut 2 Pasal UUPA kemudian dikonkretkan dalam peraturan KPU menyangkut kewenangan DPRA dan DPRK dalam perekrutan KIP dan PANWASLIH, sangatlah tidak logis,” jelasnya lagi

Ia berharap tim kuasa hukum penggugat harus tegas dan jangan sampai terkecoh bisa memahami dan membedakan antara kewenangan dengan pencabutan 2 Pasal UUPA.

Ia juga meminta Tim kuasa hukum penggugat harus menjelaskan dan mengarahkan duduk perkara, jika memang menerima isi dari Undang-undang Pemilu maka undang-undang pemilu harus direvisi ulang dan UUPA dilakukan perubahan tersendiri dengan undang-undang khusus.

“Bukan malah menerima atas penjelasan Ketua pansus RUU Pemilu dan mengkonkritkan dalam peraturan KPU. Padahal undang-undang lebih tinggi dari peraturan KPU,” Pungkasnya (Red)

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful