Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / YARA Berikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin di Pidie

YARA Berikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin di Pidie

LINTAS NASIONAL – PIDIE, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Gampong di Pidie, kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kerjasama bantuan hukum ini dimaksud agar masyarakat luas terutama di gampong- gampong perdalaman mendapatkan informasi tentang program pemerintah ini.

Selama ini masyarakat yang terjerat atau berurusan dengan masalah hukum, bantuan hukum yang diberikan ini meliputi hukum pidana, perdata, Tata Negara dan Jinayah.

MoU hari ini dilaksananakan dengan Gampong Kulam, Keuchik Ibrahim Hasballah, Keuchik Gampong Meunasah Tuha, Zumahdi, Keuchik Gampong Mee, Muhammad Yusuf dan Kechik Gampong Dayah Baro, TM Nasir.

Ketua YARA, Safaruddin SH dalam sambutannya menyampaikan program bantuan hukum gratis ini sudah berjalan sejak tahun 2013 lalu, namun masyarakat belum semua mendapatkan informasi tentang adanya program dari Pemerintah ini.

“Dengan kerjasama ini kita berharap seluruh lapisan masyarakat akan mendapatkan informasi tentang adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah, dan bagi masyarakat di Kabupaten Pidie yang memerlukan pengacara secara Cuma-Cuma dapat mendatangi kantor Perwakilan YARA di Kabupaten Pidie,” Kata safar pada Kamis 12 Oktober 2017.

Berikut bunyi Naskah MoU Pemerintah Gampong Kulam Dengan YARA

Nomor :
Nomor : 25/yankum-yara/X/2017
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBRAHIM HASBALLAH
Jabatan : Keuchik Gampong Kulam
Alamat : Gampong Kulam, Kecamatan Batee. Kab Pidie

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : SAFARUDDIN, SH
Jabatan : Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
Alamat : Jl Pelangi No 88 Kp Keuramat-Banda Aceh,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Rujukan:
UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Qanun Kabupaten Pidie Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Kedua belah pihak dengan ini mengadakan kesepakatan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat Aceh dengan hak dan kewajiban masing masing pihak seperti yang tersebut di bawah ini;
Pihak Pertama berhak merekomendasikan seluruh warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum (Pidana, Perdata dan Tata Negara) di Gampong Kulee untuk mendapatkan bantuan hukum gratis kepada pihak Kedua;

Pihak Pertama berkewajiban,” mensosialisikan program bantuan hukum gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Pihak Kedua;

Pihak Kedua, berkewajiban memberikan layanan bantuan hukum gratis yang di rekomendasikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Tata cara dan Syarat pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum dalam program bantuan hukum gratis dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN:

Pihak Kedua menyediakan bahan sosialisasi (poster, spanduk dan baliho) yang akan di sosialisasikan oleh Pihak Pertama.

Demikian MoU ini di buat dan disepakati mulai dari tanggal ditandatangani sampai dengan 12 Oktober 2018

Share it!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • More

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful