Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Ketua FPMPA Minta KPK Cepat Turun ke Aceh

Ketua FPMPA Minta KPK Cepat Turun ke Aceh

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, FORUM Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) mendesak agar komisi pemberantasan korupsi segera turun mengusut tuntas adanya indikasi korupsi Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan (MYC 2017-2019).

Ketua umum FPMPA, Sudirman, mengukapkan bahwa  “Paket pekerjaan yang menggunakan sistem multiyears dengan total anggaran  Rp. 221.421.000.000,- dan Rp. 52.500.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. dugaan adanya indikasi korupsi suap, “Sehingga harus diusut oleh KPK, melalui seluler  kepada Wartawan Lintasnasional.com, pada pukul 21.15 Wib Rabu 18 Oktober 2017.

“Ia menjelaskan, Berdasarkan Rencana Umum Pelelangan (RUP) BPKS tahun 2017, dua paket pembangunan revitalisasi pelabuhan Penyeberangan Balohan, bersumber APBN tahun Anggaran 2017.

Ketua FPMPA, mengutip dari akun facebook ” Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah menyinggung persoalan ini “Apakah itu bentuk propaganda medsos yang coba dimainkan oleh ahli propaganda GAM itu, kita tidak tahu.

“Namun sangat miris ketika ada kabar, adanya indikasi  pengusaha dan orang dekat gubernur yang mendatangi panitia lelang. Kabarnya adanya upaya mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), BPKS untuk memenangkan pengusaha berinisial L dan S pada paket pekerjaan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan anggaran Rp. 221.421.000.000,-. Bahkan gubernur telah memanggil Deputi Anggaran BPKS. Apakah hal itu benar adanya. ungkap Sudir

Sudir menambahkan “Mengharapkan KPK, perlu mengusut kebenaran informasi tersebut,”.Selain itu, juga bisa kita lihat dan kaji lebih lanjut dari spesifikasi prakualifikasi apakah sudah rasional dan tidak bertentangan dengan aturan. kata Sudir

“Tidak hanya itu, sangat memilukan jika benar kabar tentang adanya pengusaha yang akan memberikan pesawat terbang 6 seat kepada gubernur jika memenangkan proyek tersebut. Tuturnya

Sudir menjelaskan, jika benar maka ini dapat dikategorikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).” tegas Sudirman.

“Bila hal ini terjadi, sungguh mengejutkan masyarakat Aceh yang kini tengah berbesar hati oleh sikap tegas Gubernur Aceh yang tengah mengkampanyekan “mazhab hanafe” dalam proses tender di Aceh.

“Belum saja, KPK menuntaskan tugasnya dalam menangani kasus mega korupsi yang membuat uang negara lenyap hingga Rp. 200 Milyar, kini sudah tercium lagi adanya indikasi korupsi baru, sungguh ini memprihatinkan. Untuk itu, sekali lagi secara tegas kita mendesak KPK segera turun untuk mengusut indikasi korupsi paket pekerjaan Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, agar uang negara bisa diselamatkan,” pungkasnya. (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful