Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Pertanyakan Soal Ganti Rugi Lahan, Warga Aceh Utara Datangi Kantor BPN

Pertanyakan Soal Ganti Rugi Lahan, Warga Aceh Utara Datangi Kantor BPN

Puluhan Warga Kabupaten Aceh Utara, mendatangi kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara guna mempertanyakan soal ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Keureto, Kamis 19 Oktober 2017.

LINTASNASIONAL.COM, ACEH UTARA- Puluhan masyarakat Aceh Utara, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Aceh Utara, guna mempertanyakan ganti rugi lahan warga untuk pembangunan Waduk Keureto dan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh BPN kepada PT Setia Agung, di Kota Lhokseumawe, Kamis 19 Oktober 2017 siang.

Mereka berasal dari Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas. Namun, masyarakat merasa kecewa dikarenakan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Ramlan, SH sedang tidak berada di tempat. Sehingga keinginan warga untuk mempertanyakan hal tersebut tidak dapat terwujud.

“Tujuan kedatangan kita untuk mempertanyakan kepada pihak BPN menyangkut ganti rugi lahan warga serta izin Hak Guna Usaha (HGU), yang telah dikeluarkan kepada PT Setia Agung. Penyebabnya, kita terkendala terhadap pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,” kata M.Yahya B, salah seorang perwakilan warga, kepada wartawan, Kamis 19 Oktober 2017.

Lanjutnya, sudah empat tahun tanah masyarakat dibebaskan, namun hingga kini belum ada tanda-tanda ganti rugi dari pemerintah setempat. Sebelumnya, masyarakat juga telah mempertanyakan hal itu kepada pihak kecamatan, tetapi menurut mereka kendalanya ada dari pihak BPN.

Pemkab Aceh Utara juga menyatakan bahwa kendala saat ini di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara. Oleh sebab itu, warga mempertanyakan atas dasar apa pihak BPN memasukkan tanah Hak Guna Usaha (HGU) warga kepada PT Setia Agung.

Menurut M. Yahya, sedangkan batas tanah HGU milik PT Setia Agung tidak masuk dalam lahan garapan warga. Hasil peninjauan dari tokoh masyarakat baik mukim, dan Pemerintah Kecamatan menyimpulkan secara jelas bahwa tanah garapan warga tidak masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Setia Agung.

“Kita beranggapan ada permainan dalam permasalahan ini, dengan tujuan untuk menghilangkan hak masyarakat,” ungkap M. Yahya.

Yahya menambahkan, sedangkan ganti rugi tanah warga belum diselesaikan dan bahkan menimbulkan persoalan baru.

“Sebelumnya kita disuruh buat buku rekening di Bank BNI Syariah Lhokseumawe, supaya biaya ganti rugi lahan bisa ditransfer langsung. Akan tetapi buku rekening itu sampai saat ini belum diserahkan kepada kami,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Masyarakat Pemilik Lahan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melalui Kepala Perwakilan Aceh Utara, Farah Nurjannah, S. Sy mengatakan, pihaknya terus mengawal kasus ini sampai tuntas hingga ada keputusan yang jelas dari pihak BPN tersebut.

“Kita sudah menyurati BPN Aceh Utara, untuk melakukan pengukuran ulang tanah warga, tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan balasan atau respon dari BPN menyangkut hal tersebut,” kata Farah.

Lanjut Farah, karena kendala ganti rugi tanah warga ada dari pihak BPN. Untuk itu pihaknya berharap Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara agar dapat segera menyelesaikan permasalahan itu, apabila mereka juga mengabaikannya maka YARA akan melakukan proses hukum.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha BPN Aceh Utara, Rosmainur, SH saat dikonfirmasi menyebutkan, menyangkut persoalan lahan warga coba ditanyakan langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan.

“Karena ini bukan wewenang saya untuk memberikan tanggapan. Bapak Ramlan (Kepala Kantor Pertanahan) saat ini beliau sedang berada di Banda Aceh ada kegiatan, saya menyarankan nanti Senin (23 Oktober 2017) bisa dikonfirmasi kembali,” ujar Rosmainur.

Penulis: Muhammad Fazil

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful