Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Membangun Aceh Era Irwandi-Nova

Membangun Aceh Era Irwandi-Nova

Oleh: Machfud Azhari

Pemilihan kepala daerah yang dimulai secara serentak tahun 2015, sedangkan untuk Aceh memasuki tahap yang ke dua pada tahun 2017 yang di menangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Dengan demikian dengan terpilihnya pasangan Irwandi-Nova memunculkan harapan baru dari masyarakat aceh untuk gubernur yang pernah membuat program JKA aceh sebagai acuan jaminan kesehatan Nasional.

Polemik muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2017. Diantaranya 2 usulan yang menjadi sorotan Publik tentang Panjar Pesawat Udara 10 Milyar dan Tsunami Cup 11 Milyar. Meski ada Pro Kontra dalam Kebijakan tersebut. Partisipasi dan harapan masyarakat kepada pasangan Irwandi Nova sangat besar untuk mewujudkan Era baru Pemerintahan Aceh.

Dalam media sosialnya Irwandi menjelaskan secara rinci mengenai tentang tujuan pembelian pesawat yang peruntukkan untuk menjaga kedaulatan laut dan Hutan. Sedangkan mengenai Tsunami Cup dengan tujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa aceh aman untuk berinvestasi dan Dia tidak ingin menjadi gubernur yang biasa biasa saja. Hal itu senada seperti yang disampaikan oleh Gubernur Alex Nurdin dalam sebuah media Tv Nasional bahwa dengan diadakannya Sea Game di palembang menunjukkan bahwa semakin banyaknya kunjungan wisatawan manca Negara dan Iklim Investasi akan tumbuh dengan sendirinya.

Melihat polemik tersebut akankah partisipasi publik akan menumbuhkan semangat baru bagi pemerintah Aceh untuk melahirkan program program yang Inovatif? akankah aceh lebih baik kedepannya?, akankan road map (peta rancangan) pembangunan aceh dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan stake holder di aceh? wallahuala bis sawab

Kedaulatan Laut dan Industri Maritim.

Pembangunan poros maritim yang menjadi prioritas program nasional menjadi acuan bagi pemerintah baru untuk membeli 6 pesawat dalam menjaga kedaulatan lautnya dari pencurian ikan, perompak dan juga penyeludupan barang dan narkoba, Hal ini dikarenakan aceh terletak dari jalur lintas internasional. Dalam mengawasi kedaulatan laut pemerintah juga perlu memperhatikan industri dibidang kelautan seperti menciptakan industri pengolahan ikan serta membantu proses pemasaran dengan mendatangkan investor agar sumberdaya laut aceh bisa menjadi barang ekonomis bagi masyarakat aceh itu sendiri.
Sementara itu pemanfaat dan pengelolaan sumberdaya laut masih menghadapi kendala klasik berupa : 1) kendala teknis, meliputi tingkat kemiskinan nelayan yang tinggi, rendahnya produktifitas, gejala tangkap lebih dan illegal fishing, pencemaran dan kerusakan fisik habitat, konflik penggunaan ruang, minimnya perhatiaan pembangunan pulau pulau kecil, lemahnya penanganan pasca panen dan pemasaran serta rendahnya semangat bahari; 2) kendala Sruktural, Meliputi kondisi ekonomi makro yang belum kondusif bagi kemajuan perikanan serta sistem hukum dan kelembagaan perikannan yang masih lemah (Wingyo Handoko, 2004).

Stabilititas Politik dan Aturan Hukum

Buruknya stabilitas politik dan aturan hukum di Aceh menyebabkan dunia investasi berjalan penuh kendala, seperti persoalan keamanan yang menyebabkan para investor merasa enggan masuk ke Aceh walaupun prediksi atas profit yang akan diperoleh dari investasinya sangat menggiurkan. Kekhawatiran tersebut muncul akibat beberapa kasus kriminal pasca pilkada. Maka pemerintah perlu menjamin kepastian keamanan dan politik agar ke depan iklim usaha di Aceh bisa diminati oleh para investor. Tujuan dari Tsunami Cup itu sendiri menjadi salah satu item dari meyakinkan dunia internasional bahwa aceh aman untuk berinvestasi serta Olah Raga tersebut bisa menjadi barometer untuk membuktikan Aceh Aman dan Damai.

Selain itu untuk membangunan civil society (masyakat madani) di butuhkan rancang bangun yang tepat dalam mendongkrak perekonomian masyarakat yang dimulai dari tata kelola pemerintahan yang baik ( Good governance), peningkatan sarana dan prasaran serta penataan kebijakan dan regulasi yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintahan yang selanjutnya juga di harapkan mampu menjamin dan memelihara perdamaaian yang sesuai dengan Mou Firlandia. Lebih baik ikut merefleksikan perdamaian yang sudah ada dari pada membangun kekuatan baru untuk memperkeruh suasana. Capaian 11tahun bukanlah lagi berbicara soal perdamaian akan tetapi sudah saatnya menata pembangunan yang bersifat sustainable development ( pembangunan berkelanjutan) demi mewujudkan aceh yang maju dan berkembang, serta pemerintahan yang saat ini menjabat haruslah bersifat Visioner agar pembangunan aceh dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya.

Rancang bangun Perekonomian Aceh

Aceh mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat antara lain dana transfer ( dana perimbangan) dan lain lain pendapatan yang sah. Baru baru ini santer terdengar dari kalangan media yang menyebutkan bahwa dana Otsus yang di targetkan mencapai 100 Triliun di tahun 2027 dan baru di gunakan 42 Triliun di tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir 50 persen dana sudah digunakan untuk membangun aceh yang bersumber dari pemerintah pusat melalui kebijakan Otonomi daerah yang di targetkan berakhir di tahun 2027. Dengan dana yang begitu besar sudah supatutnya pemerintah menghidupkan sektor potensial atau sektor Unggulan ( leading Sector) demi menambah pemasukan daerah.

Bukan malah sebaliknya, Pemerintah, SKPA, DPRA, dan Stake holder yang ada di aceh semakin malas dalam menggali potensi daerah. Karena di khawatirkan apabila dana tersebut habis, bukan tidak mungkin aceh akan kembali menjadi daerah miskin dan bahkan konflik akan terulang akibat ketimpangan pembangunan yang di akibatkan oleh kesalahan kita sendiri.
Melihat dana yang begitu besar dikucurkan oleh pusat.

Hal ini berbanding terbalik dengan pencapaian yang di peroleh saat ini, buktinya tingkat kemiskinan di aceh masih berada di urutan 10 besar nasional walau Aceh merupakan daerah yang kucuran dana terbanyak dari pusat yang mencapai diurutan 5 besar. Belum lagi kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi aceh yang masih di nilai lamban dan bahkan terendah se-Sumatera. Berdasarkan Hasil analisis Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh tahun 2014 merupakan yang terendah se-Sumatra. Jika PDRB Aceh hanya tumbuh 1,7 persen, maka PDRB Sumatera Utara mencapai 5,2 persen, Jambi bahkan mencapai 7,9 persen (Serambi, 28/3).

Terakhir, untuk mengembangkan perekonomian di Aceh, tidak cukup dengan mengandalkan aspek makronya saja, akan tetapi aspek mikro justru harus lebih diperhatikan karena output per kapita dominan diperoleh dari UMKM. Pemerintah Aceh jangan cuma terfokus pada agenda mendatangkan investor-investor berkapital besar untuk menyangga struktur perekonomiannya.

Bagaimanapun kita tidak bisa hanya mengandalkan prinsip “satu ombak besar akan mengangkat semua perahu”, tetapi lebih ke bagaimana membuat perahu-perahu kecil bermanuver menciptakan ombak-ombaknya sendiri.

Melihat torehan- torehan diatas sudah sepatutnya di Era Pemerintahan Irwandi Nova aceh lebih gemilang dengan gebrakan gebrakan dan semangat dari pemimpin baru dalam menyelesaikan persoalan kekinian tentang aspek Ekonomi Mikro dan makro yang berwawasan pada kearifan lokal yang ada di aceh dengan melakukan Penataan birokrasi, Pembangunan dan Alokasi belanja modal yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Penulis merupakan Ketua Alumni Ekonomi Pembangunan Universitas Malikussaleh (IKALEPA) Unimal Demisioner Sekum BEM FEB Universitas Malikussaleh
E-mail: machfud.azhari@gmail.com

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful