Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Haji Uma Sorot Gangguan Pemantauan Menara Kontrol di Bandara Cut Nyak Dhien

Haji Uma Sorot Gangguan Pemantauan Menara Kontrol di Bandara Cut Nyak Dhien

LINTAS NASIONAL – NAGAN RAYA, Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma melakukan kunjungan kerja ke Bandara Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya, Rabu 1 November 2017.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dari hasil kunjungan kerja ini, Haji Uma menemukan masalah serius yang mengganggu kelancaran operasional proses penerbangan di Bandara Cut Nyak Dhien.

Menurut anggota Komite II dan Wakil Ketua PURT DPD RI ini, masalah serius dimaksud yaitu menara kontrol bandara tidak dapat melakukan pantauan hingga sampai ke ujung landasan pacu titik 32 (runaway) akibat terhalang oleh pohon kelapa dan kebun kelapa sawit milik warga dari sisi selatan bandara.

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap terhadap proses take off maupun landing pesawat karena komunikasi petugas menara kontrol dengan petugas dilandasan pacu yang harus dilakukan secara manual akibat hambatan dimaksud. Terkait masalah ini, bahkan Airnav sudah pernah mengeluarkan warning.

“Kondisi ini tentu saja sangat beresiko bagi kelancaran proses operasional penerbangan. Hal ini akan kita sampaikan kepada Kementerian Peruhubungan nantinya agar adanya tindak lanjut pencarian solusi”, ujar Haji Uma.

Solusi yang harus ditempuh terhadap masalah ini menurut Haji Uma adalah pembebasan lahan kebun kelapa milik warga yang menyebabkan terhalangnya pantauan menara kontrol. Kurang lebih sekitar 19 hektar lahan warga di sisi selatan Bandara seharusnya dibebaskan menjadi lahan bandara.

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Nagan Raya perlu menindaklanjuti perihal ini dengan segera sehingga hambatan teknis dari operasional penerbangan di Bandara dapat segera diselesaikan.

Selain itu, Haji Uma juga menyoroti persoalan komposisi pegawai Bandara Cut Nyak Dhien yang ditempatkan Kementerian Perhubungan, dimana 90 persennya adalah pegawai dari luar Aceh. Seharusnya penempatan pegawai lebih proporsional dengan jumlah pegawai yang berasal dan berdomisili di Aceh lebih banyak secara persentasenya.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful