Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Masyarakat Yang Bertanggung Jawab

Masyarakat Yang Bertanggung Jawab

Riska Khairani

Masyarakat Yang Bertanggung Jawab

Pemblokiran layanan telepon dan SMS menjadi sanksi tegas bagi pengguna ponsel yang tidak melakukan registrasi ulang kartu SIM..

Kebijakan baru pemerintah yang mengharuskan setiap pengguna Kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan ulang nomor yang mereka gunakan dengan menyertakan NIK dan NO KK sedang berjalan.

Kebijakan tersebut telah di rencanakan pada tahun 2005, namun kementrian sekarang dianggap waktu yang tepat dengan memberikan alasan kepada publik karena pencatatan sipil punya database yang bagus. Ini juga menguntungkan bagi para industri, pelangggan akan senantiasa mengunakan kartu, tidak habis pakai buang, beli lagi.

Kebijakan komunikasi adalah aturan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur komunikasi. Perlu dicatat, bahwa sampai  1969 belum banyak orang yang membicarakan tentang kebijaksanaan dan perencanaa komunikasi, kecuali dikalangan para ahli dan konsultan yang bekerja di UNESCO (United Nations Educational Scienticic and Cultural Organization).

Dalam pertemuan yang dilakukan di Montreal Kanada tahun 1969, para ahli melihat perkembangan komunikasi kedepan akan begitu cepat di hampir semua negara. Oleh karena itu, pertemuan Montreal menggagendakan tiga pembahasan utama, yakni :

  1. Masalah – masalah komunikasi yang erat hubungannya dengan kebebasan arus informasi dan bahaya imperialisme budaya yang bisa meracuni tatanan sosial negara – negara sedang berkembang
  2. Kemajuan teknologi komunikasi yang begitu cepat terutama dengan kehadiran teknologi satelit yang dikhawatirkan dapat merusak dan melanggar dan melanggar kadaulatan negara.
  3. Pemanfaatan infrastruktur komunikasi untuk mendukung program program pembangunan dalam meningkatkan standar hidup umat manusia.

Latar Belakang.

Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) , Jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 pengguna atau sekitar 65% dari total penggunan Internet. Jika dibandingkan penggunaan Internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikkan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun (2014 – 2016).

Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, untuk saat ini lima besar negara pengguna internet di dunia secara berurutan diduduki oleh Tiongkok, Amerika  Serikat, India, Brazil, dan Jepang.

Di Indonesia, arus informasi yang sudah sangat bebas yang dianggap sebagai implementasi dari demokrasi yaitu kebebasan berpendapat memicu banyak sekali persoalan, mulai dari radikalisme, informasi yang tidak patut untuk diketahui oleh masyarakat pun dipublikasi hingga bergesernya tatanan sosial masyarakat.

Memang Ruang publik itu penting. Hal ini bukan tanpa alasan. Namun informasi yang tidak layak untuk diketahui mengapa harus di publikasi. Karena secara sendirinya akan mengakibatkan konflik ke internal.

Kedaulatan bangsa indonesia yang kuat dengan ideologi yang dipertahankan sejak dari lahir sedang terancam. Ada banyak sekali kepentingan di luar sana yang turut bebas dalam membuat isu baru yang sensitif di masyarakat. Ini semua dilakukan sekaligus dapat menjunjung rasabertanggung jawab setiap individu.

Cyber Crime adalah salah satu jenis tindak kejahatan di Internet mulai bermunculan dan bereaksi. DiJakarta saja Sepanjang 2016 Mencapai 1.207 Kasus yang telah didata dan pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering terjadi.

Di tahun ini juga terdapat kasus saracen, yaitu orang – orang menyebarkan kebencian dan berita hoax yang telah ditangkap pihak kepolisian. Mereka sering mengganti nomor ponselnya untuk melakukan penyamaran. Terdapat   barang bukti 50 kartu sim berbagai operator yang telah disita polisi. Dan ini bukan dilakukan oleh perorangan, tapi terogganisir. Kalau ada satu saracen yang telah ditangkap, maka pasti ada saracen – saracen yang lain yang masih menghirup udara bebas.

Begitu mudah bukan, hanya dengan bermodalan kartu prabayar yang cepat dan mudah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Era Baru Indonesia

Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik ekonomi dan politik komunikasi. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi serta global. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka citacita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. (Abrar, 2008: 4). Dalam konteks paradigma, kebijakan Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi.

Tujuan pemerintah untuk membuat kebijakan ini, saya kira sudah memenuhi ketiga komponen yang menjadi bagian penting untuk membuat sebuah kebijakan. Secara konteks kebjakan ini akan mempengaruhi politik ekonomi dan politik komunikasi. Para pemangku kepentingan nantinya akan sedikit waspada dalam memberikan pernyataan – penyataan kepada publik melalui jalur komunikasi yang dapat diakses oleh kementrian komunikasi dan informasi serta instansi terkait untuk kenyamanan bersama.

Secara Domain kebijakan ini mampu mensterilkan walaupun hanya sedikit isu – isu yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat global.

Secara paradigma, kebijakan ini memperikan edukasi kepada masyarakat, bahwa dalam masyarakat informasi yang sekarang ini, keterbukaan untuk ruang publik masih diberikan, namun informasi yang seperti apa yang berhak untuk dipublikasi dan apa yang akan menjadi rahasia negara guna untuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang beredukasi tinggi nantinya.

Indonesia sedang berbenah. Di zaman modern sekarang ini sangat mudah untuk berubah. Alam senantiasa dengan cepatnya mengharuskan kita untuk mempersiapkan dengan apa yang sudah terjadi dan apa yang kita prediksi yang terjadi di masa depan.

Tidak ada manusia di dunia yang ingin memanjat ke bawah, dimana – mana memanjat pasti ke atas begitu juga dengan sebuah bangsa yang besar karena orang – orangnya yang berbudaya lokal. Namun semuanya butuh waktu dan proses yang panjang.

Harus didukung dengan partisipasi dari semua kalangan, mulai dari pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada para pemimpin yang telah dipilih sebagai wakilnya, dan yang terwakili harus memberikan kinerja dan membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat guna untuk kepentingan masyarakat.

Biodata Penulis

  • Nama        :    Riska Khairani
  • Pekerjaan :    mahasiswi di ilmu komunikasi Unsyiah
  • No HP       :    085358305165
  • E-mail      :     Riskastared@yahoo.co.id

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful