Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / LPPA: Rendahan, DPD Kok Urus Kasus Mesum

LPPA: Rendahan, DPD Kok Urus Kasus Mesum

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Lembaga Pemantau Parlemen Aceh (LPPA) menilai pernyataan anggota DPD RI Haji Uma (H Sudirman) over acting terkait kasus mesum yang menjerat salah satu artis Aceh berinisial ML di kawasan Aceh Besar beberapa waktu lalu.

“Anggota DPD RI koq bahas masalah mesum artis, rendahan sekali. Itu urusan WH bukan urusan DPD RI, jelas ini over acting,” kata ketua LPPA kepada Media, Senin 27 November 2017.

Menurut Muzakir, komentar yang dilontarkan Haji Uma terkait kasus mesum sama sekali tidak konsisten.

“Pada awalnya, dia (Haji Uma) terlihat membela artis yang terjerat kasus pelanggaran syariat itu. Namun setelah terlihat dibully masyarakat di sosial media, Haji Uma justeru mengubah pernyataannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ini kan namanya tidak konsisten,” tambah Muzakir.

Baca: Haji Uma: Polsek Suka Makmur Panggil Artis Aceh yang Diduga Mesum

Ia menyarankan, sebagai anggota komite II, Haji Uma untuk fokus kepada sejumlah tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, bukan justeru sibuk mengurusi kasus mesum artis, meskipun juga memiliki latar belakang sebagai artis.

Muzakir menjelaskan, Haji Uma sebagai anggota komite II DPD RI mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Lingkup tugas Komite II dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat terkait Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum.

“Dalam rangka melaksanakan tugas itu, maka komite II DPD RI menyampaikan konsepsi usul rancangan undang-undang dalam rangka penyusunan program legislasi nasional untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; dan menyampaikan usulan rencana kerja dan acara persidangan Komite kepada Panitia Musyawarah. Selain itu membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan Komite pada masa keanggotaan tahun sidang berikutnya,” paparnya.

Jadi, tegas Muzakir, Haji Uma seharusnya fokus kepada sederet tanggung jawabnya di komite II DPD RI, sehingga persoalan-persoalan Aceh yang berkaitan dengan bidangnya dapat disampaikan ke pemerintah pusat.

“Jangan terlalu sering asal bunyi dan over acting, nanti kesannya gagal paham lagi,” tandasnya.

Muzakir juga meminta pihak berwajib untuk tetap memberlakukan hukum syari’at islam kepada siapapun, tanpa terkecuali pejabat ataupun artis sekalipun.

“Dalam penegakan syari’at islam di Aceh jangan sampai pandang bulu, jika terbukti melakukan mesum(khalwat) artis sekalipun harus dicambuk. Terlepas apa latar belakangnya dan siapa pejabat yang membekenginya, penegakan syari’at tetap harus dilakukan,” pungkasnya.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful