Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / BRA: 10 Point Butir MoU Belum Diimplementasikan

BRA: 10 Point Butir MoU Belum Diimplementasikan

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), menggelar kegiatan Conference Pers dengan tema ” Sinergisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Reintegrasi antara Badan Reintegrasi Aceh dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun kegiatan Conference Pers ini dilakukan atas dasar pertemuan Focus Group Discussion (FGD)yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 dengan tema “Roundtable Meeting Membangun Mekanisme Koordinasi dan Sinergisasi Badan Reintegrasi Aceh Dengan kementerian/Lembaga”

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 yang diprakasai oleh BRA sebagai bahagian dari advokasi pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki yang menjadi mandat tugas BRA.

Sebagaimama tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh pasal 13 huruf N untuk melakukan pengkoordinasian kesinambungan penguatan Perdamaian Aceh dan Reintegrasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau asing di Aceh untuk melaksanakan pertemuan koordinasi, Selasa 28/11/2017.

Fakhrurrazi Yusuf, SE. MSI sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menyampaikan, dalam pertemuan perdana ini pasca berakhirnya masa tugas Forum Konsultasi dan Kordinasi diharapkan menjadi titik tolak untuk kembali kita mendiskusikan rencana-rencana bersama pemerintah baik Aceh maupun Pusat untuk kembali menuntaskan persoalan butir-butir MoU Helsinki yang belum tuntas sepenuhnya.

“Dari hasil yang disepakati dalam pertemuan para semua pihak kita sepakat untuk dibentuk hubungan dengan pusat yang akan menjembatani kepentingan Aceh dan Pemerintah Pusat dalam urusan progres Perdamaian Aceh yang berisi agenda Reintegrasi dan Rehabilitasi, sebagai penanggung jawab hubungan di jakarta adalah Kementerian Dalam Negeri, ” kata Fakhrurrazi.

Fakhrurrazi Yusuf, SE. MSi juga menambahkan, untuk tingkat Aceh, BRA merupakan penghubung untuk pelaksana koordinasi penguatan perdamaian.

”Dalam tahun 2018 Kemendagri akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan penguatan perdamaian Aceh sebanyak 10 kali dan rencananya 3 kali akan dilaksanakan di Aceh, dengan mengundang semua pihak yang terlibat dalam proses Perdamaian Aceh,” lanjutnya

Fakhrurrazi Yusuf, SE. MSi menambahkan, masih ada sedikitnya 10 point MoU yang belum diimplementasikan, dalam hal ini ada kewenangan Pusat dan ada kewenangan Aceh dalam hal mengimplementasikannya, point-point itu adalah.

“Pembentukan Pengadilan HAM untuk kasus Aceh, Peradilan Sipil untuk Pelaku Militer, Komisi Klaim, Penamaan Aceh, Nama Jabatan dalam Pemerintah Aceh, Suku bunga perbankan, Batas Wilayah, Hymne, Lambang dan Bendera, Tanah untuk mantan kombatan, Mantan kombatan dapat menjadi anggota Polisi dan Tentara RI dengan ketentuan yang berlaku,” Pungkas Fahrurrazi. (Alan)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful