Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Terkait Kasus Dana Sertifikasi Guru, GeMPAR Minta Kejari Idi Tidak Tebang Pilih

Terkait Kasus Dana Sertifikasi Guru, GeMPAR Minta Kejari Idi Tidak Tebang Pilih


LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sertifikasi guru yang tengah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Idi‎ harus berjalan secara profesional, objektif dan transparan.

Hal itu disampaikan oleh Auzir fahlevi SH Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif
(GeMPAR) kepada Lintasnasional.com pada Kamis 1 Maret 2018, ia mengapresiasi Kejari Idi atas keberaniannya melakukan proses dan langkah hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana sertifikasi tersebut.

Namun begitu lanjut Auzir apresiasi ini harus dibuktikan dengan kesungguhan pihak Kejaksaan untuk menyeret pelaku sampai kepengadilan tanpa pandang bulu.

“Kami mensinyalir bahwa ada upaya-upaya pihak tertentu untuk melindungi oknum pejabat dilingkup dinas PK Aceh Timur yang seharusnya turut bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian dana sertifikasi guru,” kata Auzir

GeMPAR hanya ingin mempertegas jangan sampai penegakan hukum hanya berlaku untuk kalangan bawah saja tapi juga untuk kalangan atasan karena proses penarikan dana sertifikasi dari Bank itu turut mengetahui dan menyertakan tanda tangan oknum pejabat.

“Sepengetahuan kami, akhir Desember 2017 Disdik Aceh Timur melakukan pembayaran dana sertifikasi/tunjangan profesi guru kepada Guru TK sebanyak 45 orang‎ sebesar 389 juta dan guru SD sebanyak 809 orang sebesar 8,6 Milyar serta guru SMP sebanyak 220 orang sebesar 2,3M.

“Jadi, total yang sudah diberikan sekitar 11,4 M sehingga sisa dana yang belum disalurkan sekitar 5,4 Milyar, jadi total dana sertifikasi guru ini semuanya mencapai 16,8 Milyar,” rinci Auzir

Padahal dana sertifikasi guru tersebut kata Auzir telah ditarik tunai disalah satu bank milik pemerintah tapi hingga sudah melompati tahun berikutnya baru disalurkan lagi kepada guru, penerima bahkan sudah dibayar semua sebagaimana pengakuan kadis pendidikan Aceh Timur lantaran sudah diusut pihak Kejaksaan.

“Sebelumnya kami sudah mengingatkan agar dana sertifikasi guru itu segera dibayar pada saat menjelang Pilkada 2017 lalu baik via telpon dan sms ke pejabat terkait tapi tidak ada respon sama sekali, tujuan kami itu baik supaya persoalan tersebut tidak berujung pada proses hukum seperti saat ini, ini kan seperti nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin bisa disiasati lagi,” jelas Advokat asal Simpang Ulim tersebut

Kasus dana sertifikasi guru ini menurut Auzir sebenarnya bukan hanya terjadi pada tahun 2017 baik untuk jatah bulan Oktober, November dan Desember 2017 saja tapi jatah satu bulan yaitu Desember 2016, sampai sekarang tidak kunjung dibayar oleh pihak Disdik Atim dengan alasan belum dikirim oleh pihak kemendikbud pusat. “Ini sangat tidak masuk akal,” timpal Auzir

Karena itu GeMPAR mendesak supaya pihak Kejaksaan tidak tebang pilih dalam menetapkan calon tersangka dan menyikat habis koruptor tersebut sampai ke Pengadilan.

“Walaupun dana sertifikasi‎ itu sudah dibayar tapi itu tidak menghapuskan tindak pidananya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi, kami akan mengawal intens terhadap kasus ini dan kami harap tidak ada satupun oknum Jaksa yang coba-coba bermain dengan kasus ini,” pungkas Auzir Fahlevi SH (AN)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful