Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / YARA Laporkan Kalapas Batu Nusakambangan ke Komnas HAM

YARA Laporkan Kalapas Batu Nusakambangan ke Komnas HAM

LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melaporkan secara resmi Kalapas Klas I Batu, Nusakambangan ke KOMNAS HAM Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat 23 Maret 2018.

Laporan pengaduan tersebut diantar langsung oleh Sekretaris YARA Fakhrurrazi yang ikut didampingi oleh Yudhistira Maulana.

Fakhrurrazi menjelaskan bahwa laporan pengaduan terhadap Kalapas Klas I Batu Nusakambangan, Cilacap telah diterima oleh Nisa, Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, dengan Nomor Agenda 120 999.

“Sebelum kami melaporkan ke KOMNAS HAM, YARA sudah mencoba melakukan upaya komunikasi dengan Ditjenpas sampai ke penjaga satuan keamanan Wijaya Pura, dimana kami meminta agar tim YARA yang datang dari Aceh bisa bertemu sekaligus bisa menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk mengadvokasi permasalahan pemeresan yang di duga di lakukan oknum Panitera Pengadilan Tinggi Medan,” jelas Fakhrurrazi

Anehnya petugas dan Kalapas Batu katanya tidak mengizinkan untuk bertemu dengan alasan bahwa Narapidana atas nama Tabrani Poetih merupakan napi pindahan yang merupakan kewenangan BNN dititipkan di Lapas Batu yang merupakan salah satu Lapas High Risk, sesuai SOP yang ada selama berada di Lapas High Risk tidak boleh bertemu dengan siapapun kecuali keluarga inti.

“Saat ditanyakan serta meminta aturan tertulis terkait SOP tidak bisa terkait izin untuk bertemu, itu pun tidak diberikan oleh Pihak Lapas, untuk menitip tas Napi yang berisi baju tidak diizinkan dan tidak diterima,” lanjutnya

Harusnya petugas Lapas bisa lebih transparan, kalaupun ada aturan mengatur terkait Napi di Lapas Batu tidak diizinkan untuk bertemu harus bisa menunjukkan aturan hukum yang mengaturnya jangan malah mengabaikan hak hak narapidana bertemu penasehat hukum.

Pada laporan pengaduan, YARA meminta Komnas HAM untuk menindak Kalapas Klas I Batu Nusakambangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pengabaian Narapidana untuk bertemu dengan penasehat hukumnya jelas merupakan pelanggaran hak dasar narapidana.

Apa lagi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana pada Pasal 14 ayat (1) huruf h secara tegas menyatakan narapidana berhak menerima kunjungan keluarga,  penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. (Ismail)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful