Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Terkait Hukuman PSK Online Banda Aceh, Ini Penjelasan Praktisi Hukum

Terkait Hukuman PSK Online Banda Aceh, Ini Penjelasan Praktisi Hukum

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Tindakan pihak kepolisian melepaskan PSK online di Banda Aceh dan hanya menjerat mucikarinya saja, sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal itu disampaikan oleh Advokat dan praktisi Hukum Auzir Fahlevi SH pada Jumat 6 April 2018, menurutnya, karena dalam KUHP tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri.

“Ketentuan KUHP hanya dapat diterapkan untuk menjerat penyedia PSK/germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 junto Pasal 506 KUHP,” kata Auzir

Lanjutnya, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat diterapkan untuk menjerat penyedia PSK/germo berdasarkan ketentuan Pasal 296 junto Pasal 506 KUHP.

“Khusus untuk kasus Prostitusi online dalam konteks kasus Mucikari dan PSK yang ditangkap di The Pade Hotel sebenarnya bisa saja digunakan Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat tapi proses eksekusinya bukan domain kepolisian tapi merupakan domain WH,” jelas Auzir

Menurutnya, secara spesifik disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan, Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) juga menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta’zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan.

Hukuman lebih berat diterapkan dalam Qanun Jinayat bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

“Jadi menurut saya, polisi bisa saja melimpahkan perkara ini kepada Pihak WH Aceh untuk dilakukan proses hukum lanjutan terhadap kasus PSK Online tersebut melalui qanun Nomor 6 tahun 2014, semuanya ini amat tergantung dari itikad baik pihak kepolisian terutama Poltabes Banda Aceh dalam menjunjung tinggi penegakan syariat di bumi Aceh, kalau polisi banyak berkilah, ya jangan ungkap kasus tersebut sedari awal, ini justeru akan menjadi preseden buruk di mata publik,” jelas Auzir secara spesifik

Sebenarnya kalau polisi mau menjerat PSK dan penggunanya Kata Auzir, maka polisi bisa menggunakan  dengan UU No. 44 Th 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dalam UU Pornografi, secara eksplisit diatur larangan menyediakan jasapornografi menawarkan/mengiklankan secara langsung/tidak langsung layanan seksual. Orang yang mengiklankan layanan seksual dapat dipenjara antara 6 bulan sampai 6 tahun dan/atau pidana denda antara Rp 250 Juta sampai Rp 3 Miliar.

PSK tersebut bisa juga dipidana dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebenarnya UU ITE tidak mengatur secara eksplisit tentang PSK yang menjajakan dirinya di media sosial. Tapi, dalam UU ITE diatur mengenai larangan konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan (diatur dlm Pasal 27 ayat (1) UU ITE).

“Hukuman bagi orang yang menjajakan diri di media sosial, melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE, adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Unsyiah tersebut (AN)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful