Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Dukung Pergub Hukum Cambuk, JMPS Sebut Ketua DPRA Gagal Paham

Dukung Pergub Hukum Cambuk, JMPS Sebut Ketua DPRA Gagal Paham

Tiga pelanggar syariat Islam dieksekusi cambuk, di Halaman Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe, Jumat 8 September 2017.

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat banyak kesalahan dan tidak mencerdaskan publik Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara JMSPS Affan Ramli dalam pers rilisnya pada Jumat 13 April 2018, sebagaimana diketahui bahwa Pergub ini mengubah lokasi eksekusi cambuk terhadap pelaku jinayat dari tempat umum terbuka seperti halaman mesjid ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang lebih khusus.

Sementara itu Ketua DPRA menolak Pergub ini dengan mengajukan beberapa alasan yang tidak berdasar.

Pertama, menurut  Ketua DPRA, Muharuddin menuduh Pergub tersebut ilegal karena tidak dikonsultasikan ke DPRA. “Padahal mekanisme pembuatan Pergub memang tidak mengharuskan adanya persetujuan DPRA,” kata Affan

Kedua, lanjut Affan Ramli Ketua DPRA juga mengganggap Pergub tersebut merevisi Qanun Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013. Kenyataannya, Pergub tersebut memberi pedoman teknis lanjutan dari Qanun Acara Jinayat yang mengatur hukuman cambuk dilakukan secara terbuka dan tidak mesti di tempat umum.

“Pergub ini memberi tafsir teknis menetapkan lokasi  Lapas sebagai tempat eksekusi cambuk. Penetapan Lapas sebagai lokasi menjadi penting karena beberapa alasan: pembiayaan eksekusi cambuk lebih murah, penonton bisa disterilkan dari HP dan alat perekam lainnya, dan anak di bawah umur tidak dibolehkan melihat eksekusi pencambukan tersebut. Jika dibuat di depan mesjid seperti biasanya, penonton tidak bisa dibatasi usia. Dan bahwa menghukum dengan mempermalukan pelaku jinayat di depan mesjid tidak sesuai dengan Akhlak dan peradaban islami,” jelasnya

Ke tiga, Kata Affan Ketua DPRA merasa Pergub ini seakan-akan melanggar ketentuan dalam Al-Quran, Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Sementara para pelajar Syariah tahu bahwa tatacara eksekusi cambuk yang dijalankan selama ini tidak ada ketentuannya dalam sumber-sumber hukum Islam secara pasti (Qath’i). Hal ini merupakan wilayah yang bisa didiskusikan, dibahas ulang dan diatur oleh pemerintah sesuai keadaan.

Karena itu, JMSPS yang terdiri dari 17 Lembaga masyarakat sipil di Aceh melihat falascy-falacy (kekeliruan pikiran) Ketua DPRA berbahaya, memprovokasi dan membodohi opini publik demi kepentingan politik. Kami mendukung kebijakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam Pergub tersebut yang sangat mencerdaskan dan sesuai kerangka pikir ‘Aceh Meuadab’.

Anggota JMSPS tergabung dari sejumlah LSM diantaranya, Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPuK), Kontras Aceh, LBH APIK Aceh, Pusat Studi Hukum dan HAM (PUSHAM), Yayasan Bungong Jeumpa (YBJ), Jari Aceh, Flower Aceh, Tikar Pandan, Dokarim, Solidaritas Perempuan Aceh,Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan Prodeelat, Komunitas Gudang Buku, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA),  Koalisi NGO HAM, Kelompok Kerja Transpormasi Aceh (KKTGA), AWPF. (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful