Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Sambut Hari Buruh, Badko HMI Aceh dan ABA Gelar Diskusi Publik

Sambut Hari Buruh, Badko HMI Aceh dan ABA Gelar Diskusi Publik

LINTASNASIONAL.CIM, BANDA ACEH – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh menggelar diskusi publik serial Mayday dengan tema Peran Organisasi Buruh dalam Memajukan Perekonomian Aceh di 3 in Coffee, Banda Aceh, Kamis 26 April 2018.

Diskusi yang dihadiri puluhan peserta itu diselenggarakan BADKO HMI Aceh bekerjasama dengan Aliansi Buruh Aceh yang merupakan tahapan rangkaian peringatan hari buruh nasional pada 1 Mai mendatang.

Dalam diskusi yang dimuali pukul 14.00 WIB itu menghadirkan empat narasumber dengan topik yang berbeda. Diantaranya, Habiby Inseun sebagai Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Syarifah Rahmatillah mewakili Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Rustam Effendi sebagai pengamat ekonomi Aceh, dan Bulman Satar mewakili Tim RPJMA bidang ekonomi.

Mengawali diskusi, ketua umum BADKO HMI Aceh Mirza Fanzikri menyampaikan dalam sambutannya bahwa diskusi publik ini merupakan kegiatan rutin BADKO HMI Aceh, di momen hari buruh ini kita menggandeng ABA sebagai mitra kita untuk membahas isu-isu tenaga kerja di Aceh.

Mirza menyampaikan, ada tiga aktor penting yang menentukan kemajuan pembangunan, baik di daerah maupun secara nasional, yaitu aktor pemerintah sebagai leading sektor, kemudian private sector yang merupakan penyumbang pajak terbesar dan menyerap tenaga kerja di perusahaan perusahaan, serta sektor swasta yang merupakan representatif dari kelompok masyarakat.

“Ketiga sektor ini harus sinergi dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah. Maka, pemerintah sebagai leading sektor, selain bertugas mengawal, kita harus mendukung pemerintah dalam memajukan ekonomi lewat kebijakan dan implementasi,” kata Mirza dalam sambutannya.

Sekretaris ABA sebagai pemateri pertama dalam topiknya ‘kontribusi organisasi buruh dalam penerapan kebijakan perburuhan di Aceh’ menyampaikan bahwa ada beberapa kebijakan di Aceh sebagai hasil dorongan dari serikat pekerja buruh, seperti lahirnya Qanun No 7 tentang Ketenagakerjaan sudah diperjuangkan sejak tahun 2007, meskipun pemerintah baru mengesahkan pada 2014, begitu juga Pergub 49 tentang ASI eksklusif.

“Kebijakan ini sudah ada, tapi implementasinya yang masih lemah,” kata Habiby Inseun.

Syarifah Rahmatillah yang mewakili Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dalam topiknya ‘implementasi kebijakan pemerintah dalam menunjang kesejahteraan buruh’ menyampaikan bahwa buruh itu bukan hanya pekerja pabrik saja, akan tetapi dalam UU dinyatakan bahwa buruh itu adalah siapapun yang menerima upah adalah buruh, termasuk PNS juga buruh.

“Adapun implementasi kebijakan dari pemerintah dalam menentukan upah buruh adalah adanya lembaga tripartit yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Selain itu dinas juga berperan sebagai lembaga pengawasan terhadap hak-hak pekerja,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi dalam topiknya ‘Sinergitas pemerintah dan organisasi buruh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menyampaikan bahwa wadah pekerja di Aceh belum punya posisi tawar yang baik di mata pemerintah. Padahal, di tengah kondisi ekonomi Aceh yang sangat anjlok seperti ini peran organisasi pekerja buruh sangat penting dengan posisi tawar tinggi.

Rustam menyampaikan strategi ekonomi Aceh harus diperbaiki dan strategi dijalankan lewat kebijakan serta kegiatan untuk mencapai tujuan kemajuan perekonomian.

“Untuk memajukan perekonomian Aceh, elitnya perlu kondusif, dan dunia usaha pun butuh ketenangan agar investasi bisa berkembang,” harap Rustam.

Tim RPJMA bidang ekonomi yang juga unsur Bappeda Aceh, Bulman Satar dalam topiknya ‘Aceh dan masa depan buruh dalam kebijakan dan program pemerintah’ menyampaikan bahwa pemerintah telah berusaha menggerakkan strategi KEK di Arun, KSK dataran tinggi gayo, dan KEK Barat Selatan Aceh.

“Semoga strategi ekonomi yang dicanangkan ini dapat mengurangi pengangguran di Aceh,” harapnya.

Selain itu, kata Bulman, dalam meningkatkan kapasitas pekerja pemerintah punya perhatian khusus seperti menggelar pendidikan vokasional, BLK dan pelatihan lain lain. “Kendalanya, ada di industri di Aceh yang masih minim,” tutupnya.

Diskusi ini berakhir dengan sesi tanya jawab peserta yang dipandu oleh Nasrul Hadi sebagai moderator. Diantara beberpa penanya adalah Usman dari unsur pekerja buruh, Nanda dari unsur mahasiswa UIN Ar-Raniry, dan Muzakir dari penggurus BADKO HMI Aceh. [Rel]

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful