Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Dinilai Cacat Hukum, GeMPAR Minta Gubernur Aceh Segera Berhentikan Nizarli Sebagai Kepala ULP Aceh

Dinilai Cacat Hukum, GeMPAR Minta Gubernur Aceh Segera Berhentikan Nizarli Sebagai Kepala ULP Aceh

Ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH

LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Pelantikan Nizarli Sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh pada sekretariat Daerah Aceh menuai polemik, pasalnya pelantikan tersebut cacat hukum karena melanggar persyaratan administrasi.

Hal itu disampaikan oleh ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH dalam pers rilisnya kepada lintasnasional.com pada Kamis 26 April 2018, pelantikan Nizarli harus ada izin/rekomendasi dari pimpinannya termasuk jenjang pendidikan akademik minimal S3 dari kalangan akademisi.

“Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia seleksi Jabatan pimpinan tinggi (JPT) dalam melakukan seleksi‎ terhadap calon kepala badan, dinas atau biro di lingkup Pemerintah Aceh,” ungkap Auzir

Kata Auzir, ‎hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 118 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK (pejabat pembina kepegawaian) instansinya.

Kemudian lanjutnya, di pasal 115 huruf F tugas Pansel salah satunya melakukan seleksi administrasi dan kompetensi bahkan didalam pasal 120 ayat (4) dinyatakan bahwa Pansel wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan dan ayat (5) juga dinyatakan bahwa tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas.

“Jadi dalam hal ini tidak sepatutnya tim Pansel JPT Pemerintah Aceh mengabaikan aspek persyaratan‎ administrasi sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No 11 tahun 2017 tersebut, ini mengindikasikan bahwa pansel JPT tidak taat hukum dan imbasnya pelantikan Nizarli berpotensi menuai sengketa hukum dikemudian hari,” jelas pengacara asal Simpang Ulim tersebut

Sebenarnya kata Auzir, didalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebutkan didalam pasal 68 dari ayat (1) sampai dengan ayat(7) terkait objektifitas, kualifikasi dan kompetensi serta kedudukan PNS baik dalam tataran jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan fungsional.

Karena itu, GeMPAR mendesak Gubernur Aceh untuk membatalkan/mencabut SK pengangkatan Nizarli sebagai Kepala Biro pengadaan barang dan jasa/kepala ULP Aceh atau memberhentikan segera Nizarli dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat sesuai pasal 144 Huruf e PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

“Hal ini harus dilakukan Gubernur sebagai bentuk ketaatan atas hukum dan untuk menciptakan Pemerintahan Aceh yang bersih dan berwibawa,” pungkas praktisi hukum jebolan Unsyiah tersebut (AN)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful