Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Polisi Tunggu Pemprov soal Izin Deklarasi #2019GantiPresiden

Polisi Tunggu Pemprov soal Izin Deklarasi #2019GantiPresiden

LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Polisi masih mengkaji izin kegiatan deklarasi akbar #2019GantiPresiden, yang akan diselenggarakan di Patung Kuda dan sekitar Monas, pada Minggu 06 Mei 2018. Polisi berkoordinasi ke Pemprov DKI Jakarta terkait kegiatan tersebut.

“Nanti kita cek dulu. Karena kepolisian kan misalnya tahu-tahu mengizinkan, untuk lapangan orang lain. Boleh nggak? Kegiatan milik orang lain? Ya nggak boleh. Tunggu dulu yang punya tempat siapa. Kan semuanya pasti ada rekomendasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat 04 Mei 2018 .

Saat ditanya soal kegiatan tersebut berbau politik, Argo menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, ada peraturan gubernur (pergub) yang mengatur kegiatan yang dilarang di CFD.

“Tanyakan ke Pemprov. Kan ada peraturan gubernur itu,” ucap dia.

Aturan yang melarang CFD diisi kegiatan politik itu tertuang dalam Pergub No 12 Tahun 2016. Pada aturan itu, yang dilarang adalah kegiatan kepentingan partai politik.

Jadi bukan sekadar kegiatan yang dihelat partai politik yang dilarang. Kegiatan yang mengandung kepentingan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga tak diperbolehkan digelar di CFD.

Selain itu, dilarang berorasi yang bersifat menghasut. Ada pula SKPD/UKPD yang sudah diberi tugas melakukan pengawasan di CFD.

Berikut ini kutipan Pergub No 12/2016 tersebut:

Pasal 7 ayat (1) Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:
a. lingkungan hidup;
b. olahraga; dan
c. seni dan budaya

Pasal 13 ayat (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Tugas SKPD/UKPD Terkait (1) Dalam pelaksanaan HBKB, para SKPD terkait melaksanakan tugas sebagai berikut:

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas:
melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi yang bersifat ajakan pada waktu pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

2) Para UKPD terkait agar mendukung pelaksanaan kegiatan HBKB di tingkat Kota Administrasi, sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas:
melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), (detiknews)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful