Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / BYTRA Lhokseumawe Diskusikan Perhutanan Sosial dengan Masyarakat

BYTRA Lhokseumawe Diskusikan Perhutanan Sosial dengan Masyarakat

 

LINTASNASIONAL.COM, LHOKSEUMAWE- Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA) Lhokseumawe, mengadakan diskusi perhutanan sosial yang diikuti sebanyak 13 Mukim dan Kepala Desa (Keuchik) di wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya yang dinilai berpotensi terdapat hutan adat disekitar pemukiman tersebut.

Diskusi itu diselenggarakan di Hotel Lido Graha, Kota Lhokseumawe, Sabtu 12 Mei 2018. Sedangkan yang menjadi pembicara utama yaitu Pegiat Lingkungan Hidup (PLH) Muhadi Bukhari, dan Kepala Divisi Kelembagaan dan Pendidikan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Sholihin yang dipandu oleh Direktur Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA) Lhokseumawe, Saifuddin Irhas.

Pegiat Lingkungan Hidup (PLH) Muhadi Bukhari, mengatakan, akses legal pengelolaan kawasan hutan sosial dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) dengan hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa.

Kemudian Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

“Selain itu ada Hutan Adat (HA), di mana hutan ini merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Lalu skema selanjutnya adalah Kemitraan Kehutanan, adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dan sebagainya,” kata Muhadi Bukhari.

Menurut Muhadi, program ini tentunya membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan untuk memberikan pengetahuan serta bagaimana mengidentifikasi potensi kawasan hutan adat. Hingga dapat tercapai penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

“Memang untuk mencapai itu membutuhkan proses yang panjang, namun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengelola hutan adat khususnya di wilayah Aceh Utara,” ujar Muhadi.

Sementata itu, Kepala Divisi Advokasi Kebijakan, Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA) Lhokseumawe, Rahmad Abubakar menambahkan, menyangkut regulasi tata pengelolaan hutan tersebut telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012.

Rahmad menambahkan, selain itu juga Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 32 Tahun 2015 tentang hutan hak/adat.

Penulis: Muhammad Fazil

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful