Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Penertiban Perizinan Perkebunan Sawit, Pentingkah?

Penertiban Perizinan Perkebunan Sawit, Pentingkah?

 


Oleh: Muhammad Nasrullah

Kisruh yang terjadi antara PT. Cemerlang Abadi (CA) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menarik untuk dipelajari dan diikuti. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh PT. CA ditolak oleh Bupati Aceh Barat Daya bersama warga karena dinilai tidak serius memanfaatkan lahan. Perusahaan hanya menggarap 2.847 hektare dari 7.516 hektare lahan, sedangkan sisanya terlantar. (AJNN/28/5/2018).

Mungkin saja hal serupa juga terjadi diseluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Banyak perusahaan dibawah HGU bahwa memiliki lahan yang luas hingga ribuan hektare, dengan jangka waktu puluhan tahun, namun sebagian besar lahan diterlantarkan atau tidak digarap secara maksimal, sehingga ketika masyarakat (petani) mulai memanfaatkan lahan yang terlantar itu untuk menanam tanaman, maka kerap kali terjadinya konflik.

Kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, tetapi permasalahan ini baru terasa saat investor yang ingin menanam investasi di Aceh Utara jadi terkendala dikarenakan tidak tersedia lahan, saat Pemerintah Aceh Utara menerima perusahaan eksportir. Salah satunya adalah PT. Great Giant Pineaple, saat itu pemerintah hendak menentukan lahan untuk menanam pisang dan nanas di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara.

Namu sayangnya, rencana investasi tersebut batal karena areal yang dimaksud tertimpa dengan HGU perusahaan lain. Ketika itu investor asal Lampung tersebut hanya meminta 1.500 hektare (Kompas.com/06/01/2017), padahal secara kasat mata lahan yang ada di Aceh Utara banyak terlantar dan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Seharusnya pemerintah setempat menyurati pihak yang memberi izin untuk mengusulkan pembatalan terhadap HGU yang telah dikeluarkan kepada sejumlah perusahaan yang menelantarkan lahan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk perkembangan investasi untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara.

Dampak Perkebunan Sawit

Pemberian izin untuk pembukaan lahan perkebunan skala besar menyisakan banyak persoalan, terutama terhadap lingkungan. Karena, jika terus menerus izin pembukaan lahan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi/daerah, maka tidak tertutup kemungkinan akan merambah kedalam area hutan yang selama keanekaragam hayati tumbuh subur di dalamnya.

Karena hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain; fungsi hidrologi, pengatur kesuburan tanah kerusakan hutan. Akibat kerusakan hutan (deforestasi) tersebut bisa dipastikan secara perlahan akan mendapat ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis. Juga menyebabkan hilangnya budaya masyarakat di sekitar hutan, selain itu praktek konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan skala besar telah menyebabkan hutan konversi berubah menjadi lahan terlantar berupa semak belukar atau bertambahnya lahan kritis baru.

Nilai ekonomis sawit dan ketersediaan lahan telah menarik para perusahaan berbondong-bondong untuk membuka kebun-kebun sawit di Aceh Utara. Banyak yang mengira, investasi bidang kelapa sawit merupakan hal yang menjanjikan dan memengaruhi perkembangan ekonomi daerah, terutama terhadap penyerapan tenaga kerja dan penciptaan kesejahteraan terhadap petani kecil. Faktanya, keberadaan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan dampak apapun bagi perkembangan ekonomi masyarakat, malah sebaliknya merusak tatanan hidup masyarakat.

Perlu digaris bawahi, bahwa investasi perkelapasawitan yang diharapkan pemerintah adalah perusahaan yang clean (bersih) dari persoalan lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta persoalan admnistrasi atau kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Namun ironisnya, sangat sedikit perusahaan yang patuh untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh negara.

Hal inilah yang menyebabkan perubahan fungsi hutan yang berefek terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak langsung kepada musnahnya hutan hujan tropis. Akibatnya, saat musim penghujan sangat mudah terjadinya luapan air sungai yang menyebabkan banjir kepemukiman warga, bahkan kondisi itu kerap kali terjadi di di Aceh Utara sampai saat ini.

Menyadari adanya ancaman lingkungan tersebut, pada tahun 2016 bahwa Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib (Cek Mad) mengeluarkan instruksi Bupati tentang moratorium sawit. Moratorium sawit ditujukan kepada perusahaan yang ingin membuka lahan baru di Kabupaten Aceh Utara. (AJNN 26/10/2016) Keseriusan Pemerintah Aceh Utara dalam menanggapi persoalan lingkungan terlihat saat Bupati Aceh Utara pada tahun 2017 membentuk tim review izin untuk memotret bagaimana kondisi perizinan, serta melihat indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil review izin akan menjadi pegangan bagi pemerintah untuk menindak perusahaan yang melanggar prosedur yang barlaku.

Mengingat banyak permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, sudah saatnya pemerintah Aceh Utara menertibkan perizinan perkebunan di Aceh Utara, khususnya perkebunan kelapa sawit. Jika tidak ada yang memenuhi atau mematuhi  kewajiban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka sudah saatnya Pemerintah Aceh Utara menindak tegas melalui pembatalan/pencabutan dan atau pengurangan/penciutan Izin Usaha Perkebunan atau sejenisnya yang telah diberikan.

Sanksi ini perlu diberikan atas “kenakalan” pihak-pihak yang selama ini menguasai lahan baik skala besar maupun kecil, agar menjadi pembelajaran bagi pemengang hak lainnya. Penertiban disertai sanksi diberikan guna untuk penataan hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Karena lahan (hutan) merupakan alat produksi utama dalam pembangunan ekonomi rakyat, apalagi Aceh Utara yang mayoritas penduduknya bergantung dari sektor pertanian dan perkebunan. Diharapkan dengan adanya penertiban dimaksud, Aceh Utara dapat menuju kebangkitan ekonomi. Semoga…!

Penulis merupakan Alumnus Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (UI). (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful