Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / KPK Periksa 9 Saksi Suap Gubernur Aceh, Pejabat Hingga Pegawai Bank

KPK Periksa 9 Saksi Suap Gubernur Aceh, Pejabat Hingga Pegawai Bank

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH,Sebanyak 9 orang saksi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hari ini dalam kasus suap Bupati Bener Meriah, Ahmadi, kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, berasal dari beberapa elemen.

“Hari ini, Jumat, 13 Juli 2018, diagendakan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi yang berlatar belakang pejabat, PNS Pemprov Aceh, pegawai ULP, dan pegawai bank,” kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat 13 Juli 2018.

Sama seperti pemeriksaan terhadap 6 orang saksi kemarin, penyidik akan memeriksa 9 orang saksi yang dipanggil hari ini untuk menjalani pemeriksaan di Polda Aceh. “Pemeriksaan dilakukan di Ditkrimsus Polda Aceh,” ujarnya.

Namun demikian, Febri kembali tidak bersedia menyampaikan nama ke-9 orang saksi yang dipanggil hari ini untuk menjalani pemeriksaan dengan alasan kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa kemarin (3/7).

Dalam kasus ini, Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber darl Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Syaiful sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Gatra)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful