Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / GeMPAR Pertanyakan Dasar Hukum Pelantikan KIP Aceh oleh Plt Gubernur

GeMPAR Pertanyakan Dasar Hukum Pelantikan KIP Aceh oleh Plt Gubernur

LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR,
Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP) periode 2018-2023 hasil rekrutmen Komisi I DPRA akhirnya dilantik juga.

Ketujuh anggota KIP Aceh ini dilantik langsung oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Jakarta pada Selasa 17 Juli 2018 dan akan disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Terkait hal tersebut ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH mrmpertanyakan sikap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam melantik para komisioner KIP karena prosesi perekrutan anggota KIP Aceh itu berdasarkan UU No 11 tahun 2006(UUPA) dan qanun aceh no 6 tahun 2016.

“Nah kalau pelantikannya dilakukan oleh KPU RI maka prosesi perekrutan anggota KIP Aceh harus dilakukan berdasarkan pasal 27 s/d 30 UU No 7 tahun 2017, bedanya dimana?,” tanya Auzir

Menurut Auzir, kalau merujuk UUPA rekrutmen dilakukan oleh anggota DPR Aceh melalui tim Pansel sedangkan kalau merujuk kepada UU No 7 thn 2017 prosesnya dilakukan langsung oleh KPU RI.

“Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh Bawaslu RI dalam melakukan rekrutmen anggota Panwaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota di Aceh,” ketus pria asal Simpang Ulim tersebut

Menurutnya, aabila pelantikannya dipaksakan maka ini berpotensi cacat hukum apalagi sekelas Plt Gubernur tidak dibenarkan menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat normatif.

“Kami ingatkan Plt Gub untuk mawas diri, kalau bicara atas nama UUPA dan Qanun Aceh maka pelantikannya tetap berada ditangan Gubernur Aceh,” tegasnya

Oleh karena itu, GeMPAR mencurigai kenapa pasca Irwandi ditangkap dan ditahan KPK agenda pelantikan KIP ini menjadi prioritas utama.

Seperti diketahui, sebelumnya Irwandi Yusuf enggan melantik Komisioner KIP Aceh periode 2018-2023 sebelum DPRA mencabut atau merevisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Irwandi menolak melantik karena alasan terbentur dengan Pasal 58 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang belum direvisi DPRA. Ia khawatir hal tersebut dapat digunakan DPRA untuk melakukan interpelasi terhadapnya andai langsung melantik Komisioner KIP Aceh hasil rekrutmen Komisi I DPRA tersebut. (AN)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful