Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Berikut Wawancara Ketua GeMPAR Aceh Terkait Kasus yang Menjerat Irwandi Yusuf

Berikut Wawancara Ketua GeMPAR Aceh Terkait Kasus yang Menjerat Irwandi Yusuf


LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Praktisi Hukum yang juga Ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH memberikan paparan dan pandangan terkait proses hukum KPK terhadap Gubernur Aceh Non aktif Irwandi Yusuf melalui pesan Whatsaap kepada awak media lintasnasional.com pada Rabu 18 Juli 2018.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara muda asal Aceh Timur itu menjawab lugas dan gamblang tentang KPK. mau tahu apa komentarnya?

Berikut petikan wawancaranya:

Apa pandangan Abang selaku pegiat LSM terhadap kasus Gubernur Irwandi Yusuf?

Ya, ini kan bagian dari proses penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. hanya saja, cara kerja KPK kali ini didalam menangkap dan menahan Irwandi itu diluar kelaziman sebagaimana terjadi pada kasus yang sama yang dialami oleh sejumlah kepala daerah lainnya diluar Aceh, kasus Irwandi ini klaim KPK kan terkait dugaan gratifikasi tapi sejurus kemudian KPK melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap beberapa kantor dinas di Aceh serta menyita sejumlah dokumen dana Otsus Aceh, KPK justru kaget dengan temuan dokumen anggaran di dinas Kesehatan dan Pendidikan yang mencapai diatas 1 Trilyun, padahal itu rasional mengingat berdasarkan UUPA alokasi dana pendidikan untuk Aceh sebesar 20 Persen dari total APBD, kita hanya bisa ingatkan KPK supaya tidak menggiring kasus dugaan gratifikasi kepada kasus korupsi, kasus gratifikasi dan korupsi itu berbeda baik secara delik maupun aspek pemidanaanya bahkan untuk mengusut kasus korupsi KPK harus berpedoman pada pasal 11 Huruf C UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang mensyaratkan adanya unsur kerugian negara minimal 1 Milyar, nah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai objek kerugian negara itu adalah BPK RI, bukan KPK, dengan dasar temuan atau audit BPK RI lah KPK baru bisa memfollow Up kasus kasus korupsi.

Maksud Abang diluar Kezaliman?

KPK kan menganggap bahwa kasus Iwandi ini adalah kasus dugaan Gratifikasi dan dilakukanlah proses OTT. nah, pertanyaannya adakah uang atau barang bukti otentik lainnya yang ditemukan saat OTT ditangan Irwandi? konteks OTT itu kan ada yang memberi dan menerima suap, lalu siapa yang memberi dan siapa yang menerima, disinilah kata kuncinya.

Soal sebelumnya KPK telah melakukan penyadapan itu kan hanya teknis tindakan awal penyelidikan sesuai SOP yang berlaku di KPK, kalau sekedar mengedepankan penyadapan, saya rasa hampir semua pejabat kepala daerah mesti dimonitor dan ditahan KPK karena pejabat kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota tidak bisa kita jamin bersih semua apalagi ini soal manajemen anggaran di Pmerintahan yang berada pada kondisi riskan dan rawan terhadap KKN.

Jadi Abang mendukung KPK atau tidak dalam kasus Irwandi?

Sebagai warga negara yang baik tentu dong saya mendukung KPK sejauh KPK itu bekerja secara prosedural dan memperhatikan azas hukum dan prinsip Equality Before The Law (Persamaan Hak Dimata Hukum) dan Presumption Of Innocence (Praduga Tak Bersalah). Irwandi sebagai Tersangka KPK harus diperlakukan sama tanpa ada perlakuan diskriminatif, hak-hak dia selaku tersangka harus dimudahkan.

KPK tidak boleh membatasi akses komunikasi Irwandi dengan keluarga dan pengacaranya, cuma kemarin saya kaget juga waktu Irwandi dibawa dengan Baracuda Polri ke Bandara, itu kesannya tidak baik karena belum pernah ada tersangka KPK yang dibawa seperti itu dan kejadian itu menimbulkan opini tidak sehat dikalangan pendukungnya dan masyarakat Aceh, salah atau tidaknya Irwandi itu sebenarnya kan berproses dari penyidikan, penuntutan dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apakah ada cara yang salah yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus dugaan Gratifikasi Irwandi?

Wah saya tidak bisa memberikan penilaian salah atau tidak kepada KPK, Lembaga sekaliber KPK memang tidak selamanya benar dalam melakukan tindakan hukumnya di lapangan, buktinya banyak juga tersangka yang melakukan Pra Peradilan terhadap KPK dan mereka menang, makanya jika menurut kita ada hal yang salah dan keliru dengan cara kerja KPK tentu itu menjadi kepentingan tersangka, keluarga dan kuasa hukumnya untuk melakukan kontra hukum berupa Pra Peradilan dengan bukti-bukti yang cukup terhadap KPK.

Lalu bagaimana dengan demo pendukung Irwandi, apakah ini tidak mempengaruhi proses hukum di KPK?

Soal demo pendukung Irwandi itu lain hal, itu kan bentuk solidaritas dan loyalitas mereka terhadap Irwandi, sejauh tidak anarkis dan melanggar aturan kan tidak masalah, yang penting jangan sampai disusupi oleh kepentingan pihak lain yang ujung-ujungnya demo itu “didesain” menjadi tidak baik dimata masyarakat.

Terakhir Bang, Apakah ada unsur Politis terkait kasus Irwandi ini dan Dihubungkan dengan Wagub Nova Iriansyah?

Politis atau tidak itu amat tergantung pada persepsi personal kita ya, misalnya dalam kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah puteh yang dulunya juga diproses KPK, awalnya kita semua mengeluarkan cacian dan makian terhadap Abdullah Puteh terkait kasus pengadaan Helikopter tapi beberapa tahun kemudian kita baru tahu ada “something happen” dibalik kasus yang menimpa Pak Abdullah Puteh, jadi soal politis atau tidak itu biarkan waktu yang menjawab.

Kemudian soal Wagub dikaitkan dengan kasus Irwandi saya rasa itu terlalu berlebihan ya, walaupun Saya tahu bahwa keduanya itu sebenarnya berada dalam keadaan miskomunikasi, Wagub menurut saya posisinya hanya sebagai orang yang ketiban durian jatuh, saran saya kepada Wagub yang kini jadi Plt Gubernur untuk menjenguk Irwandi sehari aja, ini perlu untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap Plt Gubernur, jangan bermain kata kata indah terhadap irwandi dimedia saja tapi coba buktikan..! (red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful