Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / (Wawancara), Praktisi Hukum: KPU Berpotensi Ciptakan Konflik Terkait Aturan Pemilu di Aceh

(Wawancara), Praktisi Hukum: KPU Berpotensi Ciptakan Konflik Terkait Aturan Pemilu di Aceh


LINTAS NASIONAL – ACEH TIMUR, Akhir-akhir ini sejumlah elit Partai Politik khususnya dari kalangan partai nasional yang berada di Aceh merasa kelimpungan terkait surat edaran nomor 608 tanggal 25 juni 2018 yang dikeluarkan oleh KPU Pusat tentang kuota pengajuan Caleg dari Partai Lokal dan Basional yang pada awalnya ditetapkan sama yaitu maksimal 100 persen.

Namun kemudian justru teranulir melalui surat edaran KPU terbaru nomor 647 tanggal 9 juli 2018 yang menetapkan soal kuota pengajuan caleg dapat mencapai 120 persen dan itu hanya berlaku untuk partai lokal semata.

Hal ini menimbulkan kontroversial dan penilaian terhadap KPU pusat yang dinilai diskriminatif serta berpotensi menciptakan konflik regulasi aturan Pemilu di Aceh.

Karena itulah, wartawan Media Lintas Nasional mencoba melakukan tanya jawab seputar hal tersebut kepada salah seorang praktisi hukum dan juga sebagai ketua LSM GeMPAR Aceh, Auzir Fahlevi SH pada Kamis 2 Agustus 2018.

Berikut isi wawancaranya:

Kami memantau bahwa Abang cukup getol dalam menyoal terkait kebijakan KPU pusat terhadap Aceh terutama soal kuota Caleg yang terkesan diskriminatif, apa sisi menarik yang layak disikapi Bang?

Begini ya! KPU itu kan bagian terpenting dari penyelenggara Pemilu dan semua kebijakan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh mereka itu harus berbasis hukum,maksud berbasis hukum dalam hal ini adalah mereka tidak sembrono dan ceroboh dalam mengeluarkan surat edaran, awalnya keluar surat edaran yang berisi soal kuota Caleg berlaku sama, baik untuk Parlok dan Parnas yaitu maksimal 100 persen per Dapil berdasarkan acuan pasal 244 UU No 7 tahun 2017,

Nah! kemudian KPU mengeluarkan surat edaran terbaru lagi bahwa kuota 100 persen Caleg itu berlaku untuk Parnas saja sedangkan parlok bisa mencapai 120 persen, acuan yang digunakan oleh KPU merujuk kepada ketentuan pasal 80 UUPA dan pasal 15 sampai dengan pasal 17 Qanun No 3 tahun 2008, padahal di pasal 80 UUPA itu tidak ada sedikitpun menyinggung soal Persentase Caleg dari Partai Lokal baik untuk kuota 100 persen maupun 120 persen sedangkan hal substantif menyangkut kuota 120 persen bagi Parlok itu memang ada disebutkan di pasal 17 qanun no 3 tahun 2008 tapi konsideran hukumnya itu merujuk kepada UU No 10 tahun 2008 yang mana UU tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sekarang mengacu pada UU baru yaitu UU nomor 7 tahun 2017.

Jadi menurut Abang surat edaran KPU itu tidak mengikat secara hukum?

Bukan tidak mengikat, tetapi surat edaran KPU itu legalitas hukumnya lemah, kalau mau benar-benar mengatur penerapan aturan pelaksanaan pemilu di Aceh itu terlaksana dengan baik maka apa salahnya jika KPU mengeluarkan Peraturan KPU khusus untuk Aceh sehingga jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan bisa melakukan gugatan secara hukum.

Surat edaran KPU sebelumnya yang menyebutkan kuota caleg untuk parnas dan parlok berlaku sama 100 persen tidak dicabut dan masih berlaku tapi setelah itu KPU juga mengeluarkan surat edaran lain yang menyebutkan bahwa kuota caleg 120 persen berlaku untuk parlok sedangkan kuota untuk parnas tetap berlaku 100 persen.jadi dalam hal ini saya menilai KPU gamang dan tidak memperhatikan aspek hukum baik secara materiil maupun formil.

Tapi kan KPU menghargai kekhususan Aceh dengan UUPA nya dan juga parlok, bukankah ini bentuk penghargaan KPU untuk Aceh Bang?

Sekarang saya balik nanya, ada gak aturan pelaksanaan pemilu didalam UUPA, tidak ada kan,sepanjang tidak diatur didalam UUPA maka secara otomatis berlaku penerapan UU lain misalnya ya UU No 7 tahun 2017, kalau bicara Qanun Nomor 3 tahun 2008 itu kan berada dibawah Undang Undang jadi tidak mungkin UU itu mengikuti Qanun, Qanun itu levelnya Perda yang kedudukan hukumnya berada dibawah Undang-undang, jadi logikanya tidak mungkin kepala ikut ekor.

Ini bukan soal UUPA atau Parlok tapi ini soal Equality dan kepastian hukum. KPU tidak boleh main-main karena ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik terhadap azas, prinsip dan tujuan Pemilu yang mengedepankan azas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 UU No 7 tahun 2017.

Kalau memang KPU pusat menghargai UUPA kenapa KPU kemarin tidak berani memperpanjang masa kerja KIP provinsi dan sejumlah KIP kabupaten/kota yang sudah habis masa kerjanya sedangkan tahapan pemilu sudah berjalan sesuai amanat pasal 58 ayat 1 Qanun no 6 tahun 2016?qanun tersebut kan mengacu secara tegak lurus dengan UUPA, beda dengan Qanun no 3 tahun 2008 yang tidak tegak lurus dengan UUPA dalam konteks persentase kuota caleg untuk partai lokal.

Jadi sikap KPU ini salah dalam memahami aturan hukum Bang?

Silahkan dibaca surat edaran KPU nomor 608 tanggal 25 juni tahun 2018,Surat edaran nomor 646 tanggal 9 Juli dan surat edaran nomor 647 tanggal Juli tahun 2018, disitu kita bisa menilai kecerobohan KPU, mereka keluarkan surat dengan berbagai pertimbangan analisa hukumnya tapi besoknya dimentahkan kembali dengan surat edaran lain dan ini berakibat fatal seolah olah KPU ini bekerja seperti level kerja KPPS di tingkat desa.

Lalu efek yang ditimbulkan dalam perbedaan kuota Caleg Parlok dan Parnas itu apa kira-kira bang?

Ya otomatis kan diskriminatif,padahal kita tahu bahwa azas Pemilu itu adil dan setara, ini yang tidak dijalankan KPU apalagi soal aspek kepastian hukumnya, metode penghitungan suara pada Pileg 2019 mendatang mengacu pada sistem Sainte Lague murni dengan pembagian 1,3,5,7 dan seterusnya.

Nah disini tentu ada yang dirugikan dan diuntungkan karena Partai yang mengajukan kuota Caleg 120 persen secara kuantitas pasti sudah diatas angin, ibaratnya orang main bola 5 lawan 7 makanya Pileg khususnya di Aceh kedepan ini persoalan kualitas tidak diutamakan, makanya pula di level politik nasional kita jangan heran jika ada partai politik yang banyak merekrut kalangan artis yang tujuannya hanya bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya secara kuantitas untuk mengejar Parlementary Threshold 4 persen.

Jadi apa yang harus dilakukan KPU agar Pemilu di Aceh tidak terhambat?

Ya, KPU harus mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk menganulir surat edarannya yang bertentangan dengan aturan hukum, ini bukan persoalan kompetisi antara Parlok dan Parnas tapi ini soal terciptanya suatu kepastian hukum, jangan sampai keadaan ini nanti justeru dijadikan senjata oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pileg dan Pilpres di Aceh.persoalan hukum adalah sesuatu yang riskan dan apa yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah untuk menghindari potensi konflik regulasi dan sengketa hukum dikemudian hari. (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful