Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Dinas Beserta Kadis PU Pengairan Aceh Digugat 400 Milyar

Dinas Beserta Kadis PU Pengairan Aceh Digugat 400 Milyar

Wakil Ketua LBH-Aceh, Nasrullah Abdulrahman, SH

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH,
Wakil Ketua LBH–ACEH Nasrullah Abdulrahman, SH sebagai Kuasa Hukum Hj. Rohana Binti Sulaiman sebagai istri dari Alm. H. Sulaiman Ansari dan ibu kandung dari Alfian, SE, mengajukan Gugatan Intervensi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Gugatan tersebut didaftarkan pada Tanggal 01 November 2018 dengan Perkara Nomor: 71/ PDT. G/ 2018/ PN. BNA untuk menuntut Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp.300 Milyar dan Kepala Dinasnya Ir. Mawardi sebesar Rp.100 Milyar serta PT. Aldy Jaya Utama sebesar Rp.200 Milyar.

Menurut Nasrullah, alasan gugatan tersebut karena Dinas Pengairan Aceh diduga mengabaikan hak dan kewajibannya karena sudah 8 tahun tidak membayar sisa uang proyek Pengamanan Tebing Dan Normalisasi Krueng Peuto, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 sebesar Rp.4.227.168.189,- dari nilai pekerjaan itu totalnya sebesar Rp.4.885.225.000.

Sementara pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh Alm. H. Sulaiman Ansari dan Alm. Alfian, SE tahun 2011 tetapi baru dibayar sekitar Rp.658.056.819.

Padahal menurut Nasrullah SH pembayaran itu sangat penting dan harus segera dibayar untuk melunasi pinjaman kredit pokok, bunga dan denda yang diambil oleh Almarhum pada Bank Aceh Cabang Sigli untuk membiayai pengerjaan proyek tersebut namun sampai sekarang belum dibayar lunas.

“Pekerjaan yang merupakan proyek bencana alam tersebut milik dan didapatkan atas usaha Alm. H. Sulaiman Ansari yang menggunakan bendera PT. Aldy Jaya Utama dengan Kuasa Direksi Nomor 35 Tahun 2011, Tanggal 30 Juni 2011 dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu Notaris Darmansyah Nasution, SH di Medan,” jelas pria yang akrab disapa Aroel tersebut pada Minggu 4 November 2018

Namun, lanjut Aroel, PT. Aldy Jaya Utama tidak berhak menggugat Dinas Pengairan Aceh untuk dibayar sisa proyek itu dan tidak berhak menerimanya karena Perusahaan itu tidak pernah membiayai dan Direktur Utamanya tidak pernah mengerjakan proyek tersebut, kalau uang sisa pembayaran itu yang bersumber dari Uang negara dibayar oleh Dinas Pengairan Aceh kepada Darwansyah selaku Dirut PT. Aldy Jaya Utama maka perbuatan itu merupakan delik pidana dugaan korupsi sehingga yang dapat diproses oleh pihak yang berwenang sesuai menurut hukum yang berlaku.

“Dalam Gugatan Intervensi itu untuk menjamin pembayaran ganti rugi maka Pengadilan Negeri Banda Aceh diminta untuk melaksanakan sita jaminan terhadap semua harta baik benda tetap maupun benda bergerak milik Dinas Pengairan Aceh, milik Ir. Mawardi dan milik Darwansyah selaku Dirut PT. Aldy Jaya Utama,” pinta Nasrullah Abdulrahman, SH (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful