Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / LBH Minta Plt Gubernur Copot Kadis PU Pengairan Aceh

LBH Minta Plt Gubernur Copot Kadis PU Pengairan Aceh

Wakil Ketua LBH ACEH, Nasrullah Abdulrahman, SH

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh Nasrullah, SH menduga Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Aceh Ir. Mawardi telah menyalahgunakan kekuasaan dan tidak menjalankan Undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu disampaikan Nasrullah karena tidak diberikan sejumlah dokumen terkait Proyek Pengamanan Tebing Dan Normalisasi Krueng Peuto, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 yang hingga saat ini belum dibayar kepada rekanan.

Baca: Dinas Beserta Kadis PU Pengairan Aceh Digugat 400 Milyar

Nasrullah, SH selaku kuasa hukum
Hj. Rohana Binti Sulaiman sebagai istri dari Alm. H. Sulaiman Ansari dan ibu kandung dari Alfian, SE, yanh merupakan rekanan pelaksanaan proyek tersebut mengaku geram dengan sikap pihak Dinas PU Pengairan Aceh.

“Kita telah meminta dokumen-dokumen tentang pekerjaan tersebut baik secara lisan maupun dengan mengirimkan surat namun tidak ada respon apapun,” kata Nasrullah pada Minggu 5 November 2018.

Menurut Nasrullah, Dinas Pengairan Aceh dan Kepala Dinasnya Ir. Mawardi tidak mau memberikan dan diduga disembunyikan, padahal permintaan itu sesuai menurut hukum karena yang mengerjakan proyek tersebut Alm H. Sulaiman Ansari dan Alm. Alfian, SE yang merupakan suami dan anak kandung dari Hj. Rohana.

Dengan tidak diberikan dokumen tersebut lanjut Nasrullah dapat menimbulkan berbagai penafsiran terhadap Ir. Mawardi dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi serta juga dapat diduga merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechmatige overheid daad).

“Apabila perbuatan itu dilakukan oleh bawahannya maka Kepala Dinas juga wajib bertanggung jawab, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata,” lanjut Aroel

Nasrullah juga menjelaskan bahwa permintaan dokumen tersebut sudah sesuai menurut hukum karena diminta oleh pihak yang berhak bahkan masyarakat juga dapat memperoleh dokumen dan informasi tentang kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik.

“Tindakan Kepala Dinas Pengairan Aceh tersebut dianggap kurang kooperatif yang tidak sesuai dengan kondisi reformasi birokrasi dan transparansi dalam berbagai kebijakan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah.

“LBH ACEH juga akan mengirimkan surat kepada Plt. Gubernur Aceh supaya Ir. Mawardi dilakukan reposisi dan diganti dari jabatan itu serta masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional, memiliki kapasitas, kredibilitas, integritas yang tinggi dan lebih transparan yang bisa menduduki jabatan itu,” pungkas Nasrullah yang juga kuasa hukum importir Sabang tersebut. (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful