Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / PNA Pidie: Penangkapan Irwandi Politis, Aceh Akan Kembali Tuntut Referendum

PNA Pidie: Penangkapan Irwandi Politis, Aceh Akan Kembali Tuntut Referendum


LINTAS NASIONAL – PIDIE, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) – Partai Nanggroe Aceh (PNA) Pidie menyesalkan vonis 3 tahun oleh majelis hakim PN Tipikor Jakarta Selatan terhadap Bupati Bener Meriah, Ahmadi karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang berlangsung selama ini.

Ketua DPW-PNA Pidie, Iskandar Cagee melalui Juru Bicara Tgk Mukhtar Syafari MA Selasa 4 Desember 2018 menilai dakwaan Jaksa KPK bahwa Ahmadi menyuap Gubernur Aceh non aktif, Irwandi Yusuf agar proyek DOKA 2018 dikerjakan perusahaan lokal tidak terbukti.

“Hal ini karena tidak ada pengusaha lokal yang mengikuti tender dan tidak pernah terbukti dana suap mengalir kepada Irwandi, terdakwa penerima suap. Begitu juga menurut pengakuan beberapa tersangka dan saksi yang lain,” ujar Jubir PNA Pidie

Menurutnya, penetapan IY tersangka penerima suap BPKS Sabang juga terkesan lebih kabur lagi. Karena kasus ini sudah pernah bergulir di pengadilan dan tidak ada satupun fakta persidangan yang menyebut IY terlibat, bagaimana sekarang IY dituduh menerima suap melalui Izil Azhar sementara IZ tidak pernah diperiksa sekalipun.
“Sejak awal kita menduga penangkapan mantan petinggi GAM, Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh paling sukses pasca reformasi dan pasca perdamaian sarat dengan kepentingan politik,” lanjut Mukhtar Syafari

PNA juga menilai tuduhan terhadap IY merupakan upaya untuk melemahkan kekuatan politik lokal dan upaya mereduksi hak-hak politik Aceh sesuai amanat MoU dan UUPA, tidak tertutup kemungkinan ke depan akan banyak mantan petinggi GAM diseret ke pengadilan.

Karena kewenangan besar yang dimiliki KPK lanjut Tgk. Mukhtar siapa yang bisa menjamin oknum KPK tidak bermain, tidak tertutup kemungkinan oknum majelis hakim juga “bermain mata” dengan oknum KPK karena takut disadap KPK sehingga vonis hakim berdasarkan pesanan oknum KPK. Dan keputusan seperti ini berpeluang terjadi terhadap Irwandi yang sedang mengikuti persidangan.

Oleh karena itu, dirinya meragukan netralitas dan prinsip keadilan penegak hukum, khususnya kasus Tipikor. Dimana asas keadilan ketika seorang oknum perwira polisi bintang dua dihentikan penyelidikannya hanya karena pengakuan tersangka penyuap tidak memberikan suap kepada oknum Perwira tersebut meskipun punya bukti lain yang kemudian bukti tersebut diduga dimusnahkan.

“Karena ketidakpastian hukum dan penangkapan IY sarat kepentingan politik untuk mereduksi kekuatan politik lokal dan amanah MoU Helsinki, kita mendesak Presiden untuk melakukan intervensi sesuai kewenanganya, bila ini dibiarkan dan MoU Helsinki tidak bisa menjadi solusi akhir konflik Aceh maka ke depan elemen rakyat Aceh akan kembali menggelorakan tuntutan Referendum seperti tahun 1999 dan ini sesuai dengan MoU Helsinki,” tegas Tgk. Muktar Syafari

Tekait tuntutan Referendum, Tgk. Mukhtar berpedoman pada poin 2.1 MoU Helsinki dengan jelas tertulis klausul bahwa “Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.

Isi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, disebutkan pada Pasal 1 bahwa “setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination), yang dikenal dengan istilah Referendum.

“Jadi, berdasarkan hak asasi tersebut, setiap bangsa berhak untuk menentukan status politik bangsanya dan menjalankan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri dengan bebas”. Pungkas Poltisi PNA Pidie tersebut (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful