Templates by BIGtheme NET
Home / BERITA TERKINI / Terkait Tragedi Sumur Minyak Aceh Timur, GeMPAR Minta Polisi Kedepankan Etika Kemanusiaan

Terkait Tragedi Sumur Minyak Aceh Timur, GeMPAR Minta Polisi Kedepankan Etika Kemanusiaan

LINTAS NASIONAL  – ACEH TIMUR, Pengelolaan Migas ilegal atau ilegal drilling secara hukum melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Sesuai UU Migas tersebut pelaku illegal drilling dapat dipidana penjara dan juga sanksi berupa denda.

Hal itu disampaikan oleh ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH pada Selasa 1 Mei 2018, menurutnya Pasal 52 UU Migas menyatakan setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama busa di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Hal ini diperkuat oleh pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 52, pasal 53, pasal 54, dan pasal 55 adalah kejahatan.

“Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa jika kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok orang, baik di wilayah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun di lahan milik sendiri,” jelas Auzir

Pria kelahiran Sumpang Ulim tersebut juga menyebutkan, kegiatan pertambangan migas tidak bisa dilakukan secara perseorangan sebab kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas harus memenuhi ketentuan teknis terkait proses pengambilan minyak, terutama aspek keselamatan kerja juga terkait aspek lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Apalagi, lanjut Auzir ketentuan kegiatan pengusahaan migas cukup ketat sehingga dipayungi regulasi dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang perusahaan, kegiatan ini harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah memiliki pengalaman dan reputasi, baik dari sisi teknis maupun keselamatan kerja dan pemeliharaan lingkungan.

Karena itu, disatu sisi secara hukum kasus pengeboran minyak dirantau perlak aceh timur ini melanggar UU Migas alias ilegal tapi disisi lain kita juga sayang dengan keadaan masyarakat setempat yang selama ini sudah menggantungkan sumber pendapatan dan ekonominya dibidang ini.

“Jadi kita tidak boleh serta merta menyalahkan mereka juga, seharusnya Pemkab Aceh Timur bersama unsur Forkompimda sedari awal melakukan langkah-langkah solutif dan normatif supaya pengeboran minyak milik masyarakat ini dipayungi dengan satu ketentuan khusus, bisa saja melalui Qanun daerah atau peraturan Bupati, jadi ada satu formulasi kebijakan yang terukur dan terarah sehingga masyarakat tidak dirugikan dan pemerintah juga bisa menggenjot PAD dari sumber pendapatan pengeboran minyak tersebut atau langkah lain dibentuk koperasi usaha tersebut dibawah naungan BUMD Pemkab Atim yaitu PT Atim Kawai Energi dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina sehingga sistem dan manejemen pengeboran minyak itu menjadi terkendali dan aman, kalau Pemkab justru menutup maka ini sama halnya menciptakan konflik baru di Aceh Timur, masyarakat selama ini justru merasakan kurangnya perhatian dari pemkab sehingga mereka mencari alternatif usaha seperti itu walaupun kita anggap ilegal,” jelas Auzir

Disamping itu, GeMPAR mempertanyakan penetapan tersangka terhadap beberapa orang termasuk salah satunya kepala desa dan ketua pemuda dalam kasus kebakaran sumur migas di Rantau Perlak oleh Polres Aceh Timur, polisi mesti menggali keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan jika perlu meminta atensi pimpinan supaya kasus ini dihentikan saja atas nama kemanusiaan.

Menurut GeMPAR polisi mesti mengedepankan etika kemanusiaan bahwa kasus tersebut bukan keinginan dari kita semua tetapi kasus ini bisa saja dapat diatasi sejak awal jika polisi pro aktif melalui peran Babinkamtibmas dan juga dari Babinsa TNI.

“Jangan kepala desa yang dikorbankan atau beberapa orang saja sedangkan aktor utama dari oknum-oknum tertentu yang juga ikut menikmati atas usaha yang diklaim ilegal itu justru bebas berkeliaran, intinya kami menghormati proses hukum yang dilakukan tapi jangan sampai mengabaikan prinsip humanis dalam penegakan hukum itu sendiri,” pungkas Auzir yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut (Red)

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful