Akademisi: Hak Angket Gagal Diduga Karena Terakomodirnya Pokir DPRA

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Relasi politik Legislatif dan eksekutif Aceh kembali harmonis dan kompromis, setelah hampir setahun hubungan dua lembaga politik Aceh tersebut memanas sampai klimaks pada upaya pemakzulan dan hak angket.

Hal itu disampaikan oleh Pemerhati bidang politik dan sosial Aceh Usman Lamreung pada Selasa 24 November 2020, semua upaya yang dilakukan DPRA selama ini urung terjadi salah satunya gagal akibat rapat paripurna tak mencukupi quorum.

“Alhasil Nova Iriansyah pun dengan mulus dilantik sebagai Gubernur oleh Mendagri dengan memberhentikan Irwandi Yusuf. Ada indikasi kuat kompromi ini terjadi karena adanya komunikasi politik antara keduanya karena terakomodirnya paket-paket Pokir anggota dewan di APBA 2021,” kata Usman yang juga Akademisi Universitas Abulyatama Banda Aceh tersebut.

Menurutnya, harmonisnya dua lembaga politik tersebut di satu sisi tentu sangat baik, memudahkan pemerintah Aceh merealisasikan keberlanjutan program Aceh hebat, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah karena dana pokir sebagai deal politik pemerintah Aceh dan DPRA, yang jumlahnya miliyaran.

“Apakah program kegiatannya sejalan dengan dan sesuai dengan RPJM Aceh Hebat? Sementara kegiatan pokir anggota dewan ini tiba-tiba masuk di tengah jalan?,” tanya Usman

Ia meminta jangan sampai dana pokir DPRA mengganjal program Aceh hebat dan mengganggu prinsip pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

“Kita tahu masih banyak program-program besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Aceh seperti Rumah Sakit regional, kawasan industri, pelayanan kesehatan, pendidikan, solusi atasi pengangguran masa Covid dan dan masih banyak yang lainnya,” tegas Usman

Dengan masih banyaknya, pekerjaan rumah yang besar ini, ia meminta Pemerintah Aceh segera berbenah, terutama dalam konteks memastikan realisasi program Aceh Hebat.

“Tugas Gubernur Tidak hanya mengelola dana pokir agar selaras dengan RPJM Aceh Hebat, Gubernur Nova juga sudah semestinya mengevaluasi kepala-kepala SKPA yang tidak berkinerja baik, dan menempatkan sosok-sosok kepala SKPA yang cakap pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, akan menjadi bumerang bagi Nova sendiri jika ia menempakan kepala-kepala SKPA karena titipan dan orderan kroni-kroninya,” pungkas lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Gajah Mada tersebut (Red)