Akademisi Warning 100 Hari Manajemen Baru BPKS Sabang

LINTAS NASIONAL – BANDA ACEH, Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung, mewarning manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dalam 100 hari kerja pertama. Menurut Usman, keberhasilan dan kemajuan manajemen baru BPKS harus terlihat dari kinerja pada 100 hari pertama.


“100 hari masa kerja pertama menjadi tolok ukur manajemen baru BPKS, apakah punya kapasitas mengurus free port Sabang atau justru under performance. Jika dalam 100 hari pertama tak terlihat tanda-tanda perubahan ke arah kemajuan dan trend positif, maka jangan harap akan ada kemajuan free port Sabang di tangan manajemen baru,” ujar Usman Lamreung kepada awak media, Selasa 15 September 2020 di Kampus Unaya Aceh Besar.

Sebagaimana diketahui, Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) melantik manajemen baru BPKS untuk periode kerja tahun 2020-2025 pada Senin (31 Agustus 2020). Melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 515/1408/2020, Nova memberhentikan manajemen lama yang terpilih melalui mekanisme seleksi ketat dan fit and proper test DPRA dan mengangkat manajemen BPKS baru yang tanpa fit and proper test.

“Ini artinya Nova mempertaruhkan masa depan BPKS di Pundak manajemen baru agar mampu membangun Kawasan Free Port dan Free Trade Zone Sabang dan Pulo Aceh ke depan dengan baik. Walau tanpa melalui seleksi yang transparan, itulah orang-orang pilihan Nova yang akan mewujudkan aktivitas kepelabunan bebas dan perdagangan bebas di Sabang nantinya,” kata Usman.

Baca Juga:  Plt Gubernur: Sapi Kurus di UPTD IBI Saree Akan Didistribusikan ke Masyarakat

“Sangat besar beban moral di pundak manajemen baru. Jangan sampai mereka mempermalukan Pak Nova Iriansyah. Kalau mereka ternyata tak memiliki kapasitas, artinya rekomendasi dari tim “pembisik” yang tak becus. Mudah-mudahan tidak termasuk Dewan Pengawas yang diketuai Adnan Ganto di dalamnya,” kata mantan pekerja rehab-rekon Aceh pascatsunami di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias ini.

Menurut Usman, kinerja atau kemajuan manajemen BPKS yang baru dalam 100 hari pertama dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Kedispilinan kerja para karyawan dan kinerja individual sesuai job desk masing-masing harus lebih baik dibanding di bawah manajemen lama.

2. Perolehan/keuntungan BPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) angkanya harus lebih menguntungkan (besar) dari manajemen lama.

3. Serapan anggaran harus lebih cepat dan tepat sasaran dibanding manajemen lama.

4. Aktivitas di bidang free port dan free trade zone harus “pecah telur” di bawah manajemen baru dan tak sekedar menghabiskan APBN rutin.

Para manajeman baru yang diberi kepercayaan oleh Nova Iriansyah adalah Iskandar Zulkarnain (kepala), Teuku Zanuarsyah (wakil kepala), Abdul Manan (deputi umum, menggantikan Muslem Daud PhD), Muhammad Erwanto (Deputi Komersil dan Investasi, menggantikan Agussalim SE), Azwar Husein (Deputi Tekbang, menggantikan Ir Fauzi Umar), dan Zamzami (Deputi Pengawasan, menggantikan Abdul Manan SAg).

Baca Juga:  Innalillahi, Anggota Komisioner Panwaslih Aceh Timur Meninggal Dunia

Khusus Abdul Manan yang dipromosikan sebagai Deputi Umum dari Deputi Pengawasan, kata Usman, adalah dan satu-satunya unsur manajemen lama yang bertahan dan untuk itu harus dinilai secara khusus kinerjanya.

“Yang namanya sosok yang mendapat promosi dan dipertahankan pasti banyak kelebihannya, pasti kemampuannya di atas rata-rata. Kita wajar berharap banyak pada Pundak Pak Abdul Manan,” kata Usman penuh optimis.

Pada sisi lain, Usman menyayangkan penggantian unsur manajemen lama yang terpilih melalui seleksi secara terbuka dan belum habis masa pengabdiannya.

“Seharusnya para deputi BPKS yang lahir dari seleksi yang fair itu tidak diganti di tengah jalan, kecuali jika ada kesalahan berat dan sudah pernah ditegur. Seharusnya hanya kepala dan wakil kepala saja yang ditunjuk dari sosok baru agar BPKS memiliki manajemen defenitif,” kata Usman yang mengaku akan tetap mengawal kinerja manajemen BPKS yang baru secara periodik.

“Kami warga Aceh Besar memiliki kepentingan pada BPKS agar Pulo Aceh segera berkembang melalui adanya aktivitas free port dan perdagangan bebas. Jangan lagi beri harapan palsu pada warga Pulo Aceh. Kasihan mereka, hampir putus asa,” pinta akademisi yang dikenal kritis ini. (Red)