Bahaya, Indonesia Makin Banyak Bergantung pada China

@suara.com

Oleh: Muhammad Zulfikar Rakhmat dari UII


LINTAS NASIONAL – JAKARTA, Indonesia semakin bergantung terhadap China dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat membawa akibat ekonomi dan politik yang negatif bagi negara ini.

Selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia ke China naik cukup signifikan. Selain itu, Indonesia mulai meningkatkan penggunaan mata uang Cina, Yuan, dalam transaksi luar negerinya.

Kedua hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka yang harus kehilangan mayoritas sahamnya di sebuah proyek pelabuhan karena gagal membayar utang kepada China.

Upaya membatasi ketergantungan terhadap China penting juga untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik China.

Perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan China

Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, China telah menjadi salah satu investor terbesar Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh China di Indonesia sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatives (BRI).

Pada peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan China yang jatuh pada tahun ini, kedua negara telah sepakat untuk saling memperluas ikatan yang terjalin tidak hanya di bidang investasi dan perdagangan, tapi juga di bidang budaya. Bahkan, kerja sama China dan Indonesia juga merambah ke sektor kesehatan.

China telah berjanji untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam memerangi COVID-19, termasuk mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin buatan China.

Peran China yang semakin kuat dalam perekonomian Indonesia membuat beberapa pengamat percaya bahwa Indonesia semakin bergantung pada Negeri Tirai Bambu tersebut.

Perlu digarisbawahi bahwa nilai utang Indonesia kepada China telah mencapai besaran yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 17,75 miliar dolar AS pada 2019, atau meningkat 11 persen dibandingkan pada 2017.

Jumlah utang tersebut diperkirakan akan semakin menggelembung seiring dengan masuknya proyek-proyek BRI yang sudah ditandatangani. Hal ini membuat banyak ahli khawatir karena akan meningkatkan risiko Indonesia gagal bayar, seperti yang terjadi pada Sri Lanka.

Sri Lanka membangun pelabuhan Hambantota senilai 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun dengan pinjaman dari China Harbour Engineering Company dan Sinohydro Corporation.

Pelabuhan tersebut akhirnya dibuka pada 2010, tapi pemerintah Sri Lanka mengalami kesulitan dalam melunasi utang karena proyek itu mengalami kerugian besar. Ditambah dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur lain yang didanai oleh China, Sri Lanka kini terjebak dalam utang dengan besaran yang fantastis, yakni 8 miliar dolar AS.

Karena utang yang demikian besar itu, pemerintah Sri Lanka terpaksa menyerahkan sebagian besar saham pelabuhan tersebut kepada China. Pada akhirnya, China akhirnya sekarang memegang 70% saham di pelabuhan Hambantota.

Pengalaman Sri Lanka ini memunculkan spekulasi bahwa China sengaja merencanakan diplomasi perangkap utang melalui pembebanan kredit yang berlebihan dengan dugaan berniat untuk mengeksploitasi ekonomi dari negara pengutang.

Persyaratan pinjaman dari China untuk proyek BRI juga menjadi pertanyaan bagi para ahli ekonomi. Pasalnya, pencairan pinjaman untuk setiap proyek BRI mewajibkan negara mitra untuk membeli 70% bahan baku dan mempekerjakan para pekerja China. Kebijakan yang lebih memihak pada investor China ini tentunya akan semakin memberatkan pelaku industri lokal.

Selain itu, perjanjian antara kedua negara yang mendorong penggunaan mata uang China dan Indonesia dalam transaksi luar negeri China dan Indonesia juga akan mendatangkan risiko besar bagi Indonesia.

Salah satu alasan mengapa kesepakatan tersebut dapat berakibat negatif pada kestabilan ekonomi Indonesia adalah karena China sering mendevaluasi mata uangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan devaluasi dilakukan oleh Cina dengan tujuan melindungi ekonominya. Pada 2019, misalnya, China mendevaluasi Yuan untuk membuat barang-barang produksi China lebih murah akibat dampak negarif dari perang dagang dengan Amerika Serikat.

Ketika Yuan didevaluasi, produk China akan menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Jika Indonesia mulai intensif menggunakan Yuan sebagai konsekuensi atas perjanjian di atas, barang impor dari China bisa membanjiri pasar lokal karena harganya yang murah dan ini dapat menghantam pasar domestik.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia juga sudah memperingatkan dampak negatif terhadap semakin bergantungnya Indonesia terhadap Cina. Dia mengatakan bahwa penurunan 1% dalam pertumbuhan ekonomi China akan turut membawa penurunan sebesar 0,3% bagi Indonesia.

Implikasi Politik

Terlepas dari implikasi ekonomi, ketergantungan Indonesia yang semakin meningkat pada China juga akan mengakibatkan dampak politik yang serius pula. Sebagai contoh, kondisi tersebut dapat menyebabkan Indonesia kesulitan untuk memberikan perlawanan yang tegas atas China yang semakin agresif di Laut China Selatan.

Dilaporkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan dari China sering masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

Namun, ketergantungan Indonesia pada China dapat menghalangi pemerintah untuk bertindak tegas karena pemerintah enggan kehilangan mitra dagang dan salah satu sumber investasi terbesar negeri ini.

Pada sisi lain, hubungan China dan Indonesia yang semakin intensif ini juga telah meningkatkan sentimen anti-China di Indonesia. Isu ini sesungguhnya telah mengakar kuat di negara ini sejak abad ke-19.

Secara historis, diskriminasi sosial yang dialami oleh penduduk Indonesia keturunan China bersumber dari rasa kecemburuan masyarakat pribumi atas kesuksesan dan kekayaan bisnis golongan masyarakat yang dianggap sebagai pendatang.

Sampai akhirnya kemudian pemerintahan Orde Baru pada akhir 1960-an memanfaatkan isu ini secara politis dengan tujuan untuk sepenuhnya menghapuskan pengaruh komunis di Indonesia. Namun demikian, konflik ini belum selesai.

Meningkatnya pengaruh China ke Indonesia dikhawatirkan akan semakin menyulut sentimen anti-Cina.

Penduduk lokal memiliki ketakutan bahwa pekerja China yang datang akibat dari perjanjian di atas akan mengambil pekerjaan mereka. Kekhawatiran tersebut memicu berbagai protes di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang menjadi lokasi proyek-proyek yang didanai China.

Sentimen anti-China ini tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Pasalnya, salah satu kelompok teroris ISIS di Indonesia terus meluncurkan kampanye anti-China di media sosial mereka selama pandemi.

Pada saat yang sama, ketergantungan Indonesia pada China dapat menjadi bumerang karena berpotensi melukai prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selalu menekankan netralitas dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Hal ini juga berpotensi menodai reputasi bangsa Indonesia dalam politik global karena tidak melaksanakan prinsip yang dianutnya.

Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Indonesia harus mengurangi ketergantungannya pada China. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi kerja sama internasional.

Negara-negara Teluk yang kaya akan sumber minyak dunia bisa menjadi alternatif pilihan yang baik, terutama karena mereka juga telah lama mengincar untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia sebagai pengejawantahan kebijakan mereka yang diberi nama Look-East Policy.

Pada saat yang sama, pemerintah pun perlu memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia pada proyek BRI China tidak mengalami kerugian seperti yang terjadi pada Sri Lanka.

Salah satu strategi untuk menghindari kemungkinan jebakan utang adalah dengan menegosiasi ulang dengan Cina mengenai syarat dan ketentuan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Pemerintah Indonesia harus belajar dari Malaysia mengenai hal ini. Setelah dihadapkan pada pilihan untuk menegoisasi ulang atau membayar biaya penghentian proyek sekitar US$ 5,3 miliar, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memutuskan untuk bernegoisasi dengan Beijing.

Pada akhirnya, Malaysia sukses membuat perjanjian ulang dengan total nilai biaya proyek yang dikurangi. Walau Malaysia masih perlu mengambil pinjaman dari bank China untuk mendanai proyek tersebut, tapi jumlahnya berkurang dari kesepakatan awal.

Pemerintah harus menyadari bahwa China sesungguhnya lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya. Hal ini karena Indonesia memegang posisi kunci yang sangat strategis dalam implementasi BRI. Proyek ambisius milik Cina tersebut harus melewati wilayah maritim Indonesia dan China tidak dapat merampungkan proyek tersebut tanpa melibatkan Indonesia.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.