Cina di Aceh, ‘Buya Krueng Teudong-dong, Buya Tamong Meuraseuki’

Oleh: Usman Lamreung


Kerja sama ekonomi Indonesia dan Cina menjadi sorotan berita berbagai media terkait dengan membesarnya ketimpangan neraca perdagangan antara Indonesia-Cina dan isu serbuan para pekerja dari Cina ke berbagai daerah di Indonesia yang akan merebut kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Prasangka pada etnis Cina bisa jadi dipicu salah satunya adalah sejarah kelam bangsa Indoensia peristiwa G30S/PKI. Selanjutnya, pada kurun waktu tahun 1960-an terjadi beberapa kerusuhan dengan korban dari etnis Cina karena dianggap mendukung komunisme, salah satunya yaitu peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat.

Masa pemerintah Orde Baru berkuasa, kemudian merepresi besar-besaran masyarakat dengan latar belakang etnis Cina. Segala hal yang berbau Cina seperti tulisan, nama orang dan perayaan kebudayaan dilarang dirayakan. Menyebabkan dengan latar belakang etnis Cina-pun tidak bisa berkarier di bidang pemerintahan dan politik.

Terlepas dari sentimen dan prasangka, kerja sama ekonomi Indonesia dan Cina diperkirakan akan bertambah intensif.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM), Cina merupakan negara keempat terbesar penyumbang investasi asing langsung bagi Indonesia setelah Singapura, Jepang dan Malaysia.

Pada periode Januari – Desember 2018, investor dari Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar dolar Amerika, atau sekitar 8,2 persen dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Baca Juga:  Hagia Sofia dan Keajaiban Al-Qur'an

Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan investasi Cina di Indonesia sepanjang 2017 yaitu 3,4 miliar dolar AS, atau sebesar 10,4 persen dari keseluruhan investasi asing.

Di masa mendatang, hubungan China dan Indonesia diprediksi akan kian menguat seiring dengan adanya Visi Kemitraan Strategis 2030 antara Cina dan negara-negara anggota Asean.

Pilar kerja sama yang akan dibangun dalam visi ini antara negara-negara Asean dan Cina meliputi bidang kerjasama politik dan keamanan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Dibidang kerja sama ekonomi misalnya, negara Asean dan China sepakat untuk mengintensifkan upaya pemenuhan target bersama volume perdagangan sebesar US$ 1 Triliun dan investasi US$ 150 miliar pada 2020 melalui pendalaman hubungan ekonomi dan peningkatan konektivitas. Serta berharap meningkatkan hasil lebih banyak lagi pada 2030.

Salah satu kerjasama yang sedang berjalan antara pemerintah pusat dengan Cina di Aceh adalah Investasi PLTU Nagan Raya. PLTU Nagan Raya mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina, bisa jadi ini bagian dari kesepakatan kerjasama kedua belah pihak, sehingga menuai kritik dan penolakan berbagai daerah termasuk masyarakat Aceh.

Baca Juga:  Misteri Raibnya Seulawah RI 02 Sumbangan Rakyat Aceh

Ini salah satu penyebab penolakan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh masyarakat lokal, karena dianggap TKA sudah merebut kesempatakan dan peluang kerja lokal atas kebijakan pemerintah pusat yang mempersempit peluang kerja pada masyarakat seputar perusahaan dan daerah. Disatu sisi pemerintah harus menajalankan kesepakatan dengan cina, disisi lain berhadapan dengan rakyatnya dianggap tidak peduli pada warga Negara dalam memberikan kesempatan lapangan kerja.

Begitu juga yang terjadi di Nagan Raya, Propinsi Aceh beberapa kali terjadi penolakan masyarakat setempat atas kedatangan TKA Cina yang dianggap sudah mengambil peluang kerja masyarakat lokal.

Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Aceh dan harus mampu memberikan penjelasan terkait dengan kedatangan TKA dan peluang kerja masyarkat lokal. Artinya pemerintah Aceh selain memberikan rasa aman pada TKA, tapi juga harus memberikan kesempatan pada masyarakat sesuai kebutuhan SDM diberikan ksempatan bekerja di perusahaan PLTU Nagan Raya. Jangan sampai ‘Buya Krueng Teudong-dong, Buya Tameng Meuraseuki”.

Penulis Merupakan Pemerhati Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Abulyatama Banda Aceh