LINTAS NASIONAL – GORONTALO, Aktifitas tambang ilegal di Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato makin sulit Disentuh walaupun sejumlah pihak sudah mengeluarkan Kecaman.
Masyarakat dan Pegiat lingkungan hidup sudah angkat bicara terkait ancaman terjadinya bencana jika tambang ilegal tersebut tidak dihentikan.
Banyak Foto-foto dan video yang beredar ditengah masyarakat sehingga membuktikan tambang ilegal di Kabupaten Pohuwato masih berjalan.
Padahal Forkopimda sudah bersikap dan dan menggelar pertemuan, namun aktivitas tambang tetap beroperasi seperti sediakala, mereka tidak menggubrisnya, hal itu diduga kerena para pengusaha tambang dibekingi oleh para petinggi Aparat kemamanan Gorontalo.
Setelah rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo 11 hari yang lalu namun tak ada tanda-tanda penertiban, bahkan para penambang yang beroperasi di Botudulanga mulai melebarkan sayapnya ke wilayah Dengilo, mereka juga memindahkan alat berat secara diam-diam yang diangkut lewat hutan.
Padahal pada saat Rapat 13 Oktober 2020 lalu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf mengatakan penanganan tambang ilegal menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan terkait penertiban alat berat Polda Gorontalo mengaku siap mengawalnya.
“Para aktivis lingkungan, tokoh masyarakat sudah mengecam keras aktivitas tambang ilegal tersebut, bahkan salah satu peneliti pun memberikan peringatan akan ancaman bencana besar yang akan timbul jika penambangan teresebut tidak dihentikan, namun tidak ada yang peduli,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat Aheng Morindo pada Rabu 28 Oktober 2020.
Pada bulan September lalu Pemuda dan Rakyat Peduli Provinsi Gorontalo juga menggelar aksi di depan Mapolda Gorontalo mendesak menutup tambang ilegal, massa juga meminta Kapolres Pohuwato dicopot di karenakan membiarkan pertambangan ilegal beroperasi di wilayahnya.
Pemerintah daerah setempat pun sudah berjanji akan menertibkan puluhan alat berat di lokasi tambang.
Berbagai aksi hingga kecaman sejumlah kalangan, sepertinya tak cukup kuat menggoyahkan perkasanya para bos besar pemilik alat berat yang kini beroperasi di tambang.
“Mungkin, mereka yang punya jabatan menunggu bencana besar yang ditimbulkan akibat penambangan seperti banjir bandang, longsor, harusnya jauh sebelum terjadi kerusakan para pemilik modal dan pihak-pihak yang terlibat segera diproses hukum,” ketus Aheng Morindo (Zulhas)
