Oleh: Fauzan Azima
Mareu merupakan cikal bakal Kerajaan Meureuhom Daya di bawah kekuasaan Sulthan Ali Mughayatsyah. Ironis memang, Mareu yang dulu bekas kerajaan yang banyak dihuni masyarakat Tionghoa, kini salah satu wilayah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Aceh.
Kondisi desa Mareu wajar mendapat kategori satu KAT, yang masyarakatnya harus dibantu pembangunan rumah, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan agar menjadi desa yang mandiri seperti desa-desa lainnya. Apalagi kondisi jalan yang masih berbatu dan perlu dibangun dua jembatan besar untuk mencapai desa tersebut.
Gampong Mareu, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya berpenduduk 32 KK dengan jumlah 110 jiwa. Pada tahun 2009 pernah akan digabungkan dengan Gampong Sabit, yaitu desa yang terdekat, sejauh kurang lebih jarak tempuh sepanjang 6 KM, tetapi mengingat karena sejarahnya akhirnya Mareu tetap berdiri sebagai satu desa sendiri.
Di desa yang tidak ada sinyal HP itu, pejabat tidak pernah berkunjung ke sana. Baik dari Kabupaten maupun dari provinsi. Padahal ketika konflik Aceh, banyak tokoh sekarang yang bermarkas dan bersembunyi di sana. Beruntunglah ada salah seorang dari ketua Fraksi PNA di DPRK Aceh Jaya, Tengku Hazami.
“Saya akan advokasi kepada seluruh DPRK dan bupati agar Gampong Mareu lepas dari keterisoliran, sehingga pembangunan sejajar dengan gampong lainnya” kata Tengku Hazami yang kedua orang tuanya berasal dari Gampong Mareu.
Sebagai contoh; bidang pendidikan, penduduk Mareu rata-rata tamat SD. Sejak desa ini berdiri sampai tahun 2020 sekarang, baru satu orang yang masuk perguruan tinggi.
Potensi hasil alam melimpah; Penghasilan utama masyarakat dari perkebunan; kopi robusta 1000 hektar lebih dan sawah, walau sebagian besar menjadi lahan tidur karena pada konflik rumah mereka dibakar karena dianggap sebagai pemasok logistik kepada pasukan GAM. Masyarakat dipaksa meninggalkan desa dan meninggalkan seluruh harta benda mereka.
Daerah dengan ketinggian 275 dari permukaan laut itu, juga subur untuk tanaman palawija dan Nilam, di samping kaya dengan hasil hutan non kayu; seperti jernang dan rotan. Untuk itu, wajar pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk memperhatikan pembangunan dengan serius Gampong Mareu.
Penulis Merupakan Mantan Panglima GAM Wilayah Linge
